Pemimpin Pernah Terlibat Perbudakan di Masa Lalu, Bank Inggris Minta Maaf

Liputan6.com, London - Bank Inggris minta maaf karena pemimpin mereka di masa lalu pernah terkait dengan perbudakan. Gambar-gambar mereka akan dihilangkan dari bank.

Gerakan ini terjadi usai gelombang protes Black Lives Matter di Amerika Serikat. Berbagai daerah di AS mulai memintahkan patung yang terkait kolonialisme dan perbudakan.

Dilaporkan AP News, Jumat (19/6/2020), Bank Inggris kini sedang meninjau seluruh koleksi gambar dari mantan pemimpinnya di zaman dahulu.

"Bank sedang memulai tinjauan menyeluruh terkait koleksi dari gambar-gambar mantan gubernur dan direktur untuk memastikan tidak ada (gambar) sosok yang terlibat perdagangan budak yang tetap dipajang di bank," ujar Bank Inggris dalam pernyataannya.

Salah satu gubernur Bank Inggris yang terlibat perbudakan adalah Sir Humphry Morice yang menjabat pada 1727 hingga 1729.

Perusahaan asuransi Lloyd's dan jaringan pub Greene King juga berjanji mendukung program minoritas setelah Univerity College London menguak masa lalu dua perusahaan itu terkait perbudakan.

Universitas Oxford juga merekomendasi pemindahan patung Cecil Rhodes karena melakukan perbudakan di Afrika. Cecil Rhodes adalah politikus dan pengusaha tambang yang memberikan beasiswa Rhodes ke Universitas Oxford.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia pada Jumat 12 Juni 2020 meminta maaf kepada kritikus yang menuduhnya menyangkal sejarah perbudakan negara tersebut. Menyusul langkah pemerintah negara bagian yang mengumumkan akan menghapus nama mantan raja Belgia dari pegunungan, sebagai bagian dari peninjauan ulang secara global atas isu ketidakadilan rasial.

Perdana Menteri Scott Morrison telah membela peninggalan penjelajah Inggris James Cook, yang pada tahun 1770 memetakan situs koloni Inggris pertama di Australia, yang sekarang menjadi Sydney. 

Morrison, yang mewakili distrik pemilihan umum Sydney di Cook di Parlemen, menggambarkan pahlawan angkatan laut Inggris sebagai "sangat maju dari masanya" dan mendesak orang-orang yang menyerukan agar distrik tersebut diganti namanya untuk "mendapatkan sedikit kenyataan pada hal ini," jelasnya pada Kamis 10 Juni 2020.

"Sementara kapal budak terus melakukan perjalanan di seluruh dunia, ketika Australia didirikan ... itu adalah tempat yang cukup brutal, tetapi tidak ada perbudakan di Australia," kata Morrison kepada Sydney Radio 2BG.

Namun dia membuat permintaan maaf yang langka pada Jumat 12 Juni 2020, setelah para kritikus menunjukkan bahwa puluhan ribu penduduk kepulauan Pasifik Selatan telah dipaksa untuk bekerja di perkebunan tebu Australia pada abad ke-19 dan masyarakat adat Australia telah dipaksa bekerja untuk upah yang tidak pernah dibayar, demikian seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (13/6/2020).

Situs web sati Advokat Betoota memuat berita utama, "'Australia Tidak Pernah Memiliki Perbudakan,' kata PM dan Berpikir bahwa Tebu Hanya Memotong Sendiri Selama 100 Tahun."

"Komentar saya tidak dimaksudkan untuk menyebabkan pelanggaran dan jika saya melakukannya, saya sangat menyesal dan meminta maaf untuk itu," kata Morrison, menambahkan bahwa perbudakan tidak sah menurut hukum di koloni asli Sydney.