Raja Salman Pecat Sejumlah Pejabat Pertahanan Arab Saudi, Ada Apa?

Liputan6.com, Riyadh - Sejumlah pejabat Arab Saudi, termasuk dua anggota keluarga kerajaan, telah dipecat.

Sebuah keputusan kerajaan mengatakan Raja Salman telah membebaskan Pangeran Fahad bin Turki dari perannya sebagai komandan pasukan gabungan dalam koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman.

Putranya, Abdulaziz bin Fahad, juga dicopot sebagai wakil gubernur.

"Orang-orang itu, bersama dengan empat pejabat lainnya, menghadapi penyelidikan atas transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan," kata keputusan itu. seperti dikutip dari BBC, Selasa (1/9/2020).

Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang merupakan putra raja dan dianggap sebagai penguasa de facto Arab Saudi, telah mempelopori kampanye melawan dugaan korupsi di pemerintahan. Namun, para kritikus mengatakan penangkapan orang-orang terkenal itu bertujuan untuk menghilangkan hambatan pada kekuasaan pangeran.

Saksikan Juga Video Ini:

Awal tahun ini, Wall Street Journal melaporkan bahwa tiga bangsawan senior telah ditangkap, termasuk adik lelaki raja, Pangeran Ahmed bin Abdulaziz dan mantan putra mahkota Mohammed bin Nayef.

Insiden paling terkenal, pada 2017, saat lusinan tokoh kerajaan Saudi, menteri, dan pengusaha ditahan di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh.

Sebagian besar dari mereka kemudian dibebaskan, tetapi hanya setelah mencapai permukiman senilai total $ 106,7 miliar (£ 75,6 miliar) dengan negara Saudi.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), yang kini berusia 35 tahun mendapat pujian internasional ketika dia menjanjikan serangkaian reformasi ekonomi dan sosial ke negara yang sangat konservatif itu setelah berkuasa pada 2016.

Di balik sederet pujiannya, ia disebut-sebut terlibat dalam serangkaian skandal, termasuk pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di kedutaan Saudi di Istanbul pada 2018 dan dugaan rencana pembunuhan terhadap mantan agen intelijen Saudi di Kanada.

Pangeran MBS juga dikritik atas konflik yang berlanjut di Yaman, di mana Arab Saudi mendukung pasukan pro-pemerintah, dan perlakuan kasar terhadap aktivis hak-hak perempuan. Meski sebelumnya ia telah mencabut beberapa pembatasan termasuk hak untuk mengemudi.