Kasus COVID-19 Masih Tinggi, PM Muhyiddin Yassin Minta Pilkada di Malaysia Ditunda

Pemerintah Malaysia mengeluarkan perintah darurat untuk menunda pilkada lantaran kasus COVID-19 yang masih tinggi.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 17 Des 2020, 17:15 WIB
Diterbitkan 17 Des 2020, 17:15 WIB
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (Mohd Rasfan / AFP)
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. (Mohd Rasfan / AFP)

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia pada Rabu 16 Desember 2020 mengumumkan keadaan darurat untuk menghentikan pemilu di dua daerah pemilihan yang dijadwalkan bulan depan. Hal ini diumumkan lantaran negara itu masih bergulat dengan lonjakan kasus Virus Corona selama beberapa bulan terakhir.

Mengutip Channel News Asia, Kamis (17/12/2020), Malaysia telah mengalami lonjakan kasus secara tajam sejak September, dengan jumlah total infeksi naik di atas 86.000 dan dengan 422 kematian pada Selasa 15 Desember.

Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Raja telah menyetujui permintaan untuk memberlakukan keadaan darurat di daerah pemilihan Bugaya di Sabah, negara bagian yang dipercaya oleh otoritas kesehatan sebagai episentrum gelombang ketiga infeksi negara itu dan daerah pemilihan Gerik di negara bagian Perak. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Status Darurat di Malaysia

Khawatir Virus Corona COVID-19, Warga Malaysia Beraktivitas Pakai Masker
Seorang wanita mengenakan masker di tengah kekhawatiran akan penyebaran virus corona COVID-19, di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, (13/2/2020). Total kematian akibat virus tersebut di Provinsi Hubei hingga Rabu (12/2) mencapai 1.310 orang. (AFP/Mohd Rasfan)

Pemerintah telah mengumumkan keadaan darurat di daerah pemilihan lain di Sabah pada bulan lalu, juga untuk menghentikan pemilihan yang telah dijadwalkan.

Pada bulan Oktober, Raja Al-Sultan Abdullah menolak upaya Muhyiddin untuk memberlakukan keadaan darurat nasional sebagai tanggapan atas meningkatnya kasus virus corona, dengan kritikus menuduh perdana menteri berusaha memblokir potensi pertikaian di parlemen menjelang pemungutan suara anggaran yang penting.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya