Pentagon: Sepertiga Personel Militer AS Tolak Terima Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat Pentagon mengatakan pada Rabu (17/2) bahwa sekitar sepertiga dari personel militer Amerika Serikat (AS) menolak untuk menerima vaksin COVID-19. 

Penolakan vaksin COVID-19 itu terjadi meski infeksi Virus Corona menigkat secara signifikan di antara pasukan AS.

Mayor Jenderal Jeff Taliaferro mengungkapkan tingginya tingkat penolakan dalam sidang Kongres, karena Departemen Pertahanan AS terus mengklasifikasikan vaksin COVID-19 sebagai opsional.

Vaksinasi COVID-19 masih bersifat opsional di AS, dengan vaksin yang belum mendapat persetujuan penuh dari Federal Drug Administration (FDA).

"(Rendahnya) tingkat penerimaan vaksin terjadi di suatu tempat di dua pertiga wilayah," kata Taliaferro, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (18/2/2021).

Ia pun menekankan bahwa angka tersebut didasarkan pada "data yang sangat awal".

Sementara itu, juru Bicara Pentagon, John Kirby menuturkan bahwa tidak ada data lengkap militer tentang vaksinasi, tetapi sejauh ini lebih dari 916.500 pemberian vaksin telah dilakukan.

Kirby menyebut, tingkat penolakan vaksin setara dengan populasi umum, di mana vaksin COVID-19 belum ditawarkan hampir seluas itu.

"Kami di militer pada dasarnya mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat Amerika," terangnya. 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Berikut Ini:

Diketahui, pemerintah AS telah menggandeng militer dan Garda Nasional untuk membantu memvaksinasi masyarakat umum di Negeri Paman Sam.

Kirby membeberkan bahwa hingga akhir pekan ini, ada lebih dari 1 juta personel militer AS yang sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19.

Pentagon mewajibkan sebagian besar vaksinasi standar untuk personel militernya.

Tetapi karena vaksin COVID-19 hanya disetujui dalam keadaan darurat, mereka tidak dapat dipaksa untuk divaksin, kata Kirby.

"Ada batas nyata, secara hukum, yang kami miliki, untuk membuatnya wajib bagi pasukan kami dan keluarga mereka," jelasnya.

Kirby juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menerima vaksin tersebut.

"Yang diinginkan menteri adalah agar para pria dan wanita di departemen itu membuat keputusan terbaik dan paling tepat untuk kesehatan mereka serta kesehatan keluarga mereka," tutur Kirby.