Menlu AS Antony Blinken Janji Pemerintah Joe Biden Akan Perjuangkan Hak Warganya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Antony Blinken bersumpah pada Selasa (30/3), Amerika Serikat akan berbicara tentang hak asasi manusia dalam kondisi apapun termasuk di wilayah sekutu dan di dalam negeri.

Hal seperti ini sepenuhnya berbeda dengan masa Donald Trump saat dia meratapi kemerosotan di seluruh dunia.

Mempresentasikan laporan hak asasi manusia pertama Departemen Luar Negeri di bawah Presiden Joe Biden, diplomat top AS yang baru mengambil beberapa dari pendapatnya yang paling tajam, namun masih terselubung, dengan menyindir pendekatan pemerintahan Trump. Demikian seperti mengutip Channel News Asia, Rabu (31/3/2021).

"Beberapa orang berpendapat bahwa tidak layak bagi AS untuk berbicara secara paksa untuk hak asasi manusia - atau bahwa kami harus menyoroti pelecehan hanya di negara-negara tertentu, dan hanya dengan cara yang secara langsung memajukan kepentingan nasional kami," kata Blinken kepada wartawan.

"Tapi orang-orang itu kehilangan intinya. Memperjuangkan hak asasi manusia di mana pun untuk kepentingan Amerika," katanya.

"Dan pemerintahan Biden-Harris akan menentang pelanggaran hak asasi manusia di mana pun itu terjadi, terlepas dari apakah pelakunya adalah musuh atau mitra."

Simak video pilihan di bawah ini:

Selain aturan tentang hak asasi manusia, Blinken memerintahkan pengembalian penilaian dalam laporan tahunan tentang catatan negara terkait akses kesehatan reproduksi, yang dihapus di bawah pemerintahan Trump atas nama kampanye anti-aborsi.

Blinken juga mengecam komisi pendahulunya Mike Pompeo, seorang Kristen evangelis yang dipandang memiliki aspirasi presiden, yang bertujuan untuk memfokuskan kembali hak-hak inti - sebuah upaya yang menurut beberapa aktivis dimaksudkan untuk menghilangkan penekanan pada LGBTQI dan kesetaraan perempuan.

"Tidak ada hierarki yang menjadikan beberapa hak lebih penting dari yang lain," kata Blinken.

Dalam perubahan nada lain dari Trump, Blinken mengatakan Amerika Serikat mengakui tantangannya sendiri, termasuk "rasisme sistemik".

"Itulah yang membedakan demokrasi kita dari otokrasi: kemampuan dan kemauan kita untuk menghadapi kekurangan kita sendiri secara terbuka, untuk mengejar persatuan yang lebih sempurna."

Blinken menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran di seluruh dunia termasuk di China, di mana ia berbicara tentang "genosida" yang dilakukan terhadap komunitas Uighur.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang Uighur dan anggota lain dari sebagian besar komunitas Muslim telah ditangkap di kamp-kamp interniran di wilayah barat Xinjiang dan dua juta lainnya menjalani pelatihan pendidikan ulang setiap hari.

"Garis tren tentang hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah. Kami melihat buktinya di setiap wilayah di dunia," kata Blinken.

Dia mengatakan pemerintahan Biden memprioritaskan koordinasi dengan sekutu, menunjuk pada upaya bersama baru-baru ini atas Xinjiang, tindakan keras China di Hong Kong dan dugaan perlakuan Rusia terhadap kritikus Alexei Navalny.

Blinken juga menyuarakan kekhawatiran atas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, serangan terhadap warga sipil di Suriah dan kampanye di Tigray Ethiopia yang sebelumnya disebut pembersihan etnis.