WTO Serukan Perjanjian Soal Akses Kesetaraan Vaksin COVID-19

Liputan6.com, Jenewa - Kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Okonjo-Iweala menyerukan perjanjian internasional tentang bagaimana memastikan akses yang lebih setara ke vaksin COVID-19.

Hal ini ia sampaikan di tengah kebuntuan yang sedang berlangsung atas pengabaian paten yang diusulkan untuk penyuntikan vaksin Corona COVID-19, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (6/5/2021).

"Cara WTO menangani masalah ini sangat penting," kata Ngozi Okonjo-Iweala kepada perwakilan negara yang mengambil bagian dalam pertemuan dewan umum WTO.

"Kita perlu memiliki rasa urgensi tentang bagaimana mendekati masalah tanggapan terhadap COVID-19 ini karena dunia sedang menonton," katanya.

Badan perdagangan global selama berbulan-bulan menghadapi seruan yang dipimpin oleh India dan Afrika Selatan untuk sementara waktu menghapus perlindungan kekayaan intelektual pada vaksin COVID-19, dalam sebuah langkah yang menurut para pendukung akan membantu meningkatkan produksi di negara-negara berkembang yang sejauh ini menerima suntikan yang jauh lebih sedikit.

Tapi gagasan itu sampai sekarang mendapat tentangan keras dari raksasa farmasi dan negara mereka, yang bersikeras bahwa paten bukanlah penghalang utama untuk meningkatkan produksi, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menghambat inovasi.

Saksikan Video Berikut Ini:

Okonjo-Iweala, yang menjadi wanita pertama dan orang Afrika pertama yang memimpin WTO pada 1 Maret 2021, belum mengambil sikap apakah pengabaian itu akan terus berjalan.

Tetapi ia bersikeras bahwa negara-negara perlu menyetujui jalan bersama itu, yang akan membantu menyelesaikan masalah ketidaksetaraan akses ke vaksin.

"Kebijakan vaksin adalah kebijakan ekonomi karena pemulihan ekonomi global tidak dapat dipertahankan kecuali kita menemukan cara untuk mendapatkan akses yang adil terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik," katanya.

Sementara posisi tentang pembebasan hak paten tetap terbagi, juru bicara WTO Keith Rockwell mengatakan kepada wartawan bahwa diskusi sebelumnya tentang proposal itu "sangat konstruktif".

"Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan efisiensi serta pemerataan proses distribusi," katanya, seraya menambahkan bahwa lebih dari 40 perwakilan negara yang berbicara dalam pertemuan tersebut sepakat "bahwa vaksin tidak mencukupi."