Geger Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Puncak Gunung Es Beking Aparat?

Joe Biden Izinkan Kedubes AS Kibarkan Bendera LGBT di Pride Month

Pemerintahan Joe Biden janji memberikan kebijakan pro-LGBT. Kedubes AS juga diizinkan mengibarkan bendera LGBT.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 02 Jun 2021, 17:00 WIB

Diterbitkan 02 Jun 2021, 17:00 WIB

Sejarah Bendera Pelangi, Simbol Bagi Para LGBT Seluruh Dunia

Bendera lambang komunitas LGBT

Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyambut Pride Month untuk kelompok LGBT. Pride Month dirayakan di AS setiap bulan Juni sejak 1999.

Pride Month 2021 adalah yang pertama dirayakan Joe Biden sebagai presiden. Pihak Gedung Putih lantas menyampaikan sejumlah program pro-LGBT, dan menyebut hak LGBT diserang oleh pemerintahan Donald Trump.

"Setelah empat tahun serangan tanpa henti kepada hak-hak LGBTQ+, pemerintahan Biden-Harris telah mengambil tindakan bersejarah untuk mengakselerasi perjalanan menuju kesetaraan penuh LGBTQ+," tulis pernyataan Gedung Putih, Selasa 1 Juni 2021.

Beberapa kebijakan yang disebut adalah mengizinkan transgender masuk militer, serta melindungi hak LGBT di seluruh dunia. Pemerintahan Biden lantas mengizinkan kedutaan besar AS mengibarkan bendera LGBT.

"Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan akan mengizinkan pos-pos diplomasi untuk mengibarkan Pride Flag di tiang bendera yang sama seperti bendera AS di kedubes atau konsulat mereka, untuk menunjukan bahwa Amerika Serikat akan memimpin HAM LGBTQI+ di seluruh dunia," tulis Gedung Putih.

Berdasarkan informasi yang diterima Liputan6.com, sejauh ini Kedubes AS di Jakarta belum mengibarkan bendera pelangi.

Kabinet Pro-LGBT

FOTO: Joe Biden Sampaikan Capaian 100 Hari Kepemimpinannya di Kongres AS

Presiden Joe Biden berpidato didampingi Wakil Presiden Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi di Kongres, US Capitol, Washington, Amerika Serikat, Rabu (28/4/2021). Pidato pertama Joe Biden di depan Kongres kali ini khusus hanya untuk undangan. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Pemerintah Presiden Biden mendirikan Dewan Kebijakan Gender untuk mendorong keseteraan di AS. Mereka juga menjanjikan lingkungan pendidikan bebas dari diskriminasi kepada murid-murid LGBTQ+.

"Presiden Biden telah meneken Executive Order untuk kembali berkomitmen agar Pemerintah Federal menjamin lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi seks, termasuk pelecehan seksual dan termasuk diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender," jelas Gedung Putih.

Kabinet Biden juga ditampilkan sebagai kabinet inklusif. Menteri Perhubungan AS Pete Buttigieg merupakan anggota menteri gay pertama yang diloloskan Senat AS. Menteri milenial itu beserta suaminya adalah pendukung Joe Biden semasa Pilpres 2021.

Asisten Menteri Kesehatan Dr. Rachel Levine juga merupakan seorang transgender.

"Presiden Biden telah mengumpulkan pemerintahan yang paling beraneka ragam di sejarah negara kita, dan bangga untuk mengabdi bersama 14 persen pejabat yang diangkat yang mengidentifikasi sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer," kata Gedung Putih.

Lanjutkan Membaca ↓