Partai Oposisi Israel Sepakat Bentuk Pemerintahan Baru

Liputan6.com, Tel Aviv - Partai oposisi Israel telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru yang akan mengakhiri 12 tahun masa jabatan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri.

Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid di Israel, mengumumkan terbentuknya koalisi delapan faksi telah dibentuk.

Di bawah pengaturan rotasi, ketua partai sayap kanan Yamina, Naftali Bennett, akan menjabat sebagai perdana menteri terlebih dahulu sebelum jabatan tersebut diberikan kepada Lapid.

Selain itu, juga masih perlu ada pemungutan suara parlemen sebelum pemerintahan baru dilantik.

Dalam sebuah pernyataan, Lapid mengatakan dia telah memberi tahu Presiden Israel Reuven Rivlin tentang kesepakatan itu. 

"Saya berjanji bahwa pemerintah ini akan bekerja untuk melayani semua warga Israel, bagi mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak," ujar Lapid, seperti dilansir BBC, Kamis (4/6/2021).

"Juga akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan segala upaya untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian masyarakat Israel," tuturnya.

Sebuah foto yang beredar di media sosial menunjukkan potret Lapid, Bennett dan pemimpin partai Raam (Islamis Arab), Mansour Abbas, menandatangani perjanjian.

Sementara itu, Abbas menyampaikan kepada wartawan bahwa "Keputusan itu sulit dan ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi penting untuk mencapai kesepakatan".

Abbas juga menyebut, "ada banyak hal dalam perjanjian ini penting untuk kepentingan masyarakat Arab".

Dalam catatannya kepada Presiden Rivlin, Lapid mengatakan dia akan memimpin pemerintahan bersama Bennett, yang akan dia gantikan sebagai perdana menteri pada 27 Agustus 2023.

Rivlin juga telah meminta parlemen untuk segera menggelar sidang agar mengadakan mosi tidak percaya.

Jika koalisi gagal memenangkan dukungan mayoritas di Knesset yang memiliki 120 kursi, Israel kemungkinan harus mengikuti pemilu untuk kelima kalinya dalam dua tahun.

Partai-partai memiliki sedikit kesamaan politik selain dari rencana mereka untuk menggantikan Netanyahu.

Media Israel menyarankan bahwa tidak semua elemen diselesaikan, dan ini masih bisa menimbulkan keraguan apakah koalisi akan memenangkan mosi tidak percaya.

Sebelumnya, pada Maret 2020, Partai Netanyahu memenangkan kursi terbanyak dalam jajak pendapat. Tetapi dia tidak dapat membentuk koalisi pemerintahan setelah mendapatkan mandat.