Diskusi Panel Bahas Tantangan-Prioritas Keketuaan Kamboja dalam ASEAN 2022

Liputan6.com, Jakarta - Diskusi Panel bertema "The Foreign Policy of Cambodia on Bilateral and Regional Level: Its Impact and Benefits for Indonesia and ASEAN", digelar pada Rabu (9/6).

Acara diskusi itu diselenggarakan atas kerja sama antara KBRI Phnom Penh dan Universitas Diponegoro Semarang, yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari para akademisi mengenai politik luar negeri Kamboja, posisi dan fokus negara tersebut saat menjabat Ketua ASEAN pada 2022 mendatang. 

Diskusi panel itu juga membahas hubungan Kamboja dengan Indonesia dan bagaimana Indonesia memandang ASEAN.

KBRI Phnom Penh mengatakan, tercatat ada sekitar 170 peserta dari Indonesia, Kamboja, dan beberapa negara lain yang mengikuti diskusi panel yang diselenggarakan secara hybrid itu.

Dalam pembukaan diskusi panel tersebut, Duta Besar RI, Sudirman Haseng menyampaikan harapannya.

"Dua puluh satu tahun setelah bergabung dalam ASEAN, Kamboja memiliki banyak kesempatan dan capaian. Diskusi panel ini akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi dari para panelis mengenai fokus Keketuaan Kamboja pada tahun 2022 untuk memperkuat identitas Komunitas ASEAN," tutur Dubes Sudirman Haseng.

Narasumber dari acara diskusi itu, adalah Dr. Edy Prasetyono, dosen senior sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN, Universitas Indonesia, Dr. Chheang Vannarith, Presiden Asian Vision Institute, Kamboja dan Uch Leang, Acting Director of the Department of Asian, African and Middle East Studies of the International Relations Institute of Cambodia.

Adapun kehadiran Shary Charlotte Pattipeilohy dari Universitas Diponegoro yang berpartisipasi sebagai diskusan.

Para panelis menyampaikan bahwa Keketuaan ASEAN yang pada 2022 akan diampu oleh Kamboja dan Indonesia pada 2023, memiliki banyak kesempatan dan tantangan yang menjadii pekerjaan rumah bagi seluruh anggota dan bagi Ketua ASEAN.

"Secara umum tantangan yang dihadapi oleh ASEAN adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan stagnasi bahkan penurunan ekonomi, bagaimana menyeimbangkan dan memelihara ASEAN-driven regionalism, dan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan keterikatan dan tekanan dari negara-negara besar," imbuh Dr. Edy Prasetyono, demikian dikutip dari rilis KBRI Phnom Penh yang dimuat pada Sabtu (12/6/2021).

Secara khusus, Uch Leang yang mendiskusikan Keketuaan Kamboja pada 2022 mendatang.

Ia menyatakan bahwa kebutuhan Kamboja pada 2022 mendatang sebagai ketua ASEAN adalah untuk terus menjaga dan mengelola lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas guna menopang kemakmuran kawasan.

Kompetisi antar negara di seputar Laut China Selatan dan masalah Myanmar yang sangat kompleks—menurut Uch Leang, akan menjadi batu panas dan ujian bagi Kamboja di tahun 2022.

Kamboja akan terus mempromosikan tata kelola global untuk memperkuat sistem multilateral, memerangi perubahan iklim dan pemulihan ekonomi pasca pandemi sebagai prioritas.

Sementara itu, Dr. Chheang Vannarith menggarisbawahi peran kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Kamboja.

Dr. Vannarith pun memuji peran mediator yang dimainkan Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand pada tahun 2011.

Indonesia, menurut Dr. Vannarith, juga berhasil memecah kebuntuan dalam proses pembuatan komunike bersama saat Kamboja menjadi ketua ASEAN tahun 2012, dengan enam poin yang diajukan oleh Dr. Marty Natalegawa, Menlu Indonesia saat itu.

"ASEAN akan selalu dihadapkan pada tantangan regionalisme," kata Dr. Vannarith.

"Maka penting bagi organisasi ini untuk terus memelihara sentralitas ASEAN dan bisa mengakomodasi berbagai pengaruh eksternal," lanjutnya.

Dalam diskusi itu, para panelis juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan kerja sama konkret dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo Pacific di tengah-tengah situasi lansekap geopolitik di kawasan yang didominasi persaingan dan rivalitas antar negara.

Adapun harapan untuk ASEAN agar dapat mengaplikasikan berbagai deklarasi, konsensus, dan pernyataan yang dihasilkan dalam setiap pertemuan menjadi aksi nyata di lapangan.