Bersitegang dengan China Picu Staf Perwakilan Taiwan Hengkang dari Hong Kong

Liputan6.com, Hong Kong - Staf Taiwan yang bekerja di kantor perwakilannya di Hong Kong akan mulai meninggalkan kota yang dikelola China itu mulai Minggu 20 Juni 2021, kata seorang pejabat senior.

Hal itu dipicu setelah pemerintah China di Hong Kong menuntut para pejabat Taiwan menandatangani dokumen yang mendukung klaim Beijing ke Taiwan.

Hong Kong yang diperintah oleh Tiongkok telah menjadi isu pertikaian lain antara Taipei dan Beijing, terutama setelah Taiwan memberikan solusi atas undang-undang keamanan yang diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing dengan mulai menyambut warga Hong Kong untuk menetap di Pulau Formosa.

Lin Fei-fan, wakil sekretaris jenderal Partai Progresif Demokratik Taiwan yang berkuasa, mengatakan hanya staf lokal yang akan tetap berada di kantor, demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (20/6/2021).

"Ini karena Partai Komunis Tiongkok dan pemerintah Hong Kong terus memaksa personel kami ditempatkan di Hong Kong untuk menandatangani 'surat satu komitmen China' untuk mengenali 'satu China'," katanya di laman Facebook-nya.

"Sebagai prasyarat politik untuk perpanjangan visa, kami tentu saja tidak akan menerimanya!"

China melihat Taiwan sebagai bagian dari "satu China" dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Lin mengatakan Taiwan tidak akan pernah menerima "satu China" atau "satu negara, dua sistem", cara Beijing menjalankan Hong Kong di bawah kedaulatan Cina yang diharapkan suatu hari berlaku untuk pulau itu.

Seorang pejabat senior Taiwan yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters tujuh pejabat Taiwan akan kembali pada Minggu 20 Juni 2021 sore, dengan pejabat terakhir yang tersisa untuk kembali setelah visa berakhir bulan depan.

"Tidak dapat diterima bagi kami untuk berkurang secara politik," kata pejabat itu, sambil menunjuk permintaan untuk menandatangani dokumen.

Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada hari Minggu, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan bahwa sejak Juli 2018 pemerintah Hong Kong telah "berulang kali menetapkan kondisi politik yang tidak masuk akal untuk visa staf untuk kantor Hong Kong kami, menuntut penandatanganan 'Surat Komitmen Satu China'".

Mulai hari Senin, kantor Hong Kong akan "menyesuaikan metode penanganan bisnisnya," tambahnya, mengatakan kantor akan mempertahankan "operasi yang diperlukan".

Staf Taiwan tidak akan menandatangani surat "satu China" seperti itu, tambahnya.

Bulan lalu, Hong Kong menangguhkan operasi di kantor perwakilan Taiwan-nya, menyalahkan campur tangan "kotor" Taipei dalam urusan internal, termasuk dengan tawarannya untuk membantu demonstran "kekerasan", tuduhan yang ditolak Taiwan.

Pemerintah Makau mengikuti gugatan pada hari Rabu.