KBRI Hanoi Gelar Diskusi Kemitraan Maritim Indonesia-Vietnam

Liputan6.com, Hanoi - KBRI Hanoi menggelar acara diskusi dengan berbagai tokoh untuk membahas kemitraan di bidang maritim antara Indonesia dan Vietnam. Diskusi ini bertujuan untuk membahas kerja sama maritim kedua negara dan mengidentifikasi potensi kolaborasi di masa mendatang.

Tema rountable discussion ini adalah Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership. Acara digelar secara hybrid atas kerja sama KBRI Hanoi, DAV, dan Center for Sustainable Ocean Policy - Universitas Indonesia.

Berdasarkan keterangan KBRI Hanoi, diskusi ini melibatkan lebih dari 80 tokoh dari berbagai bidang dalam diskusi ini, seperti pembuat kebijakan, praktisi, pakar dan cendekiawan dari think tank dan universitas, serta pelaku usaha yang berasal dari Vietnam dan Indonesia.

Dalam pidato pembuka, Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar bergabung secara virtual untuk memberikan pidato pembuka. Ia menekankan pentingnya hubungan kedua negara sebagai dua negara besar di Asia Tenggara yang mewakili 45 persen perekonomian ASEAN.

Kedua negara juga sama-sama berupaya untuk menjadi negara berbasis laut yang kuat dan sejahtera, sehingga Wamenlu RI menekankan pentingnya kedua negara bekerja sama dalam meningkatkan kerja sama ekonomi maritim untuk pembangunan berkelanjutan dan dalam mengatasi berbagai tantangan maritim.

Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Vu Quang Minh, dalam pidato pembukanya menegaskan bahwa bahwa kerja sama maritim dapat dikembangkan menjadi salah satu bidang utama kemitraan strategis Vietnam dan Indonesia.

Penguatan kemitraan strategis Vietnam-Indonesia dinilai sangat penting bagi pembangunan ekonomi masing-masing negara serta untuk pemeliharaan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada sesi pertama, para panelis dan peserta diskusi meninjau dan mengapresiasi upaya Indonesia dan Vietnam dalam menangani berbagai tantangan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim.

Lebih lanjut, sebagian besar peserta menyoroti pentingnya penyelesaian delimitasi ZEE Indonesia dan Vietnam karena akan membuka peluang kerja sama yang jauh lebih besar di ranah maritim. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga didorong untuk terus bekerja sama dalam rangka menjaga a rule-based maritime order serta memastikan keselamatan dan keamanan maritim.

Hubungan kelembagaan yang erat antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI dan Vietnam Coast Guard (VCG) adalah contoh nyata komitmen kuat kedua negara dalam mewujudkan misi tersebut.

Sesi kedua menggali peluang peningkatan kerja sama ekonomi maritim untuk pembangunan berkelanjutan di kedua negara. Pada tahun 2021, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam bangkit dengan kuat dari dampak pandemi dan diperkirakan akan mencapai nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi.

Di sektor maritim, baik Indonesia maupun Vietnam dikaruniai sumber daya alam laut yang melimpah. Oleh karena itu, kedua negara harus berkolaborasi lebih erat dalam memastikan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Dalam hal ini, penting bagi Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan kemitraan di sektor kelautan dan perikanan, termasuk dalam menerapkan sustainable fishing practice, mendorong investasi di bidang industri pengolahan hasil laut, serta mengembangkan akuakultur yang berkelanjutan.

Para panelis dan peserta juga menyerukan kerja sama yang lebih dinamis dalam memperkuat ketahanan dan perlindungan wilayah pesisir, memerangi penangkapan ikan ilegal, mengembangkan pariwisata bahari yang bertanggung jawab, serta membangun ekosistem inklusif untuk penerapan konsep ekonomi biru di Indonesia dan Vietnam.

Kegiatan diskusi ini menjadi forum untuk mengumpulkan rekomendasi kerja sama baru dan inovatif dalam rangka meningkatkan kemitraan Indonesia dan Vietnam di bidang keselamatan dan keamanan maritim serta ekonomi maritim untuk pembangunan berkelanjutan.