Perang Ukraina Menimbulkan Ketakutan akan Penyelundupan Senjata Berskala Global

Liputan6.com, Kiev - Presiden Biden diperkirakan akan menandatangani dalam beberapa hari mendatang paket bantuan keamanan senilai $ 40 miliar yang akan meningkatkan aliran rudal, roket, artileri dan drone ke Ukraina yang dilanda perang.

Tetapi yang masih belum jelas adalah kemampuan Washington untuk melacak senjata-senjata kuat saat mereka memasuki salah satu pusat perdagangan senjata terbesar di Eropa, demikian seperti dikutip dari MSN News, Minggu (15/5/2022).

Pasar senjata ilegal Ukraina telah menggelembung sejak invasi awal Rusia pada tahun 2014, didukung oleh surplus senjata longgar dan kontrol terbatas pada penggunaannya.

Kenyataan yang tidak nyaman bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini terjadi di tengah permohonan mendesak dari Presiden Volodymyr Zelensky untuk menyediakan artileri yang diperlukan untuk melawan pasukan Rusia di timur dan selatan negara itu.

Seruan pemimpin Ukraina dikreditkan dengan menyatukan anggota parlemen DPR di balik permintaan pendanaan terbaru dalam pemungutan suara bipartisan 368 banding 57 pada hari Selasa.

Tetapi masuknya senjata yang belum pernah terjadi sebelumnya telah memicu kekhawatiran bahwa beberapa peralatan dapat jatuh ke tangan musuh-musuh Barat atau muncul kembali dalam konflik yang jauh - selama beberapa dekade mendatang.

"Tidak mungkin untuk melacak tidak hanya ke mana mereka semua pergi dan siapa yang menggunakannya, tetapi bagaimana mereka digunakan," kata Rachel Stohl, seorang ahli kontrol senjata dan wakil presiden di Stimson Center.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika Serikat telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unit-unit Ukraina yang dipasoknya sambil memaksa Kyiv untuk menandatangani perjanjian yang "tidak mengizinkan transmisi ulang peralatan ke pihak ketiga tanpa otorisasi pemerintah AS sebelumnya."

Tetapi cara untuk menegakkan kontrak semacam itu relatif lemah - dan dibuat lebih lemah oleh sejarah kepatuhan campuran Washington sendiri, baru-baru ini bulan lalu.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pada pertengahan April, Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam konflik Ukraina dengan mengumumkan bahwa mereka akan mentransfer armada helikopter Mi-17 ke Ukraina yang awalnya dibeli dari Rusia sekitar satu dekade lalu.

Penjualan awal pesawat mengharuskan Amerika Serikat untuk menandatangani kontrak yang berjanji untuk tidak mentransfer helikopter ke negara ketiga "tanpa persetujuan Federasi Rusia," menurut salinan sertifikat yang diposting di situs web Layanan Federal Rusia tentang Kerjasama Militer-Teknis.

Rusia telah mengecam transfer itu, dengan mengatakan itu "sangat melanggar dasar-dasar hukum internasional."

Pakar senjata mengatakan agresi brutal Rusia di Ukraina lebih dari membenarkan dukungan AS, tetapi pelanggaran kontrak senjata menghancurkan fondasi upaya kontra-proliferasi.

"Melanggar perjanjian penggunaan akhir itu adalah ancaman serius bagi kapasitas yang mendasari, tetapi lemah, bagi negara-negara untuk mengendalikan bagaimana senjata digunakan," kata Jeff Abramson, seorang ahli transfer senjata konvensional di Asosiasi Kontrol Senjata.

Seorang juru bicara Pentagon menolak kritik tersebut, menyebut tuduhan Rusia sebagai gangguan dan transfer "diizinkan di bawah hukum AS dan konsisten dengan prioritas keamanan nasional kami."

"Klaim Rusia adalah upaya yang tidak jujur untuk mengalihkan perhatian dari invasi Rusia yang tidak beralasan dan sejarah tindakan agresifnya terhadap Ukraina sejak 2014," kata Letnan Kolonel Korps Marinir Anton T. Semelroth.

Tugas untuk memastikan senjata AS digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan - tanggung jawab bersama dari departemen Negara dan Pertahanan - dibuat semakin sulit oleh banyaknya senjata yang menuju ke Ukraina.

RUU pengeluaran darurat yang menunggu persetujuan di Senat akan memperkuat status Ukraina sebagai penerima bantuan keamanan AS terbesar di dunia, menerima lebih banyak pada tahun 2022 daripada yang pernah diberikan Amerika Serikat kepada Afghanistan, Irak atau Israel dalam satu tahun.

Ini akan menambah stok senjata AS untuk Ukraina, termasuk 1.400 sistem anti-pesawat Stinger, 5.500 rudal antitank, 700 drone Switchblade, 90 sistem artileri Howitzer jarak jauh, 7.000 senjata kecil, 50.000.000 butir amunisi, dan banyak ranjau lainnya, bahan peledak dan sistem roket berpemandu laser.

Rudal Stinger yang ditembakkan dari bahu, yang mampu menjatuhkan pesawat komersial, hanyalah salah satu dari sistem senjata yang dikhawatirkan para ahli dapat menyelinap ke dalam kepemilikan kelompok teroris yang berusaha melakukan peristiwa korban massal.

Permintaan pendanaan pemerintahan Biden termasuk $ 8,7 miliar untuk mengisi kembali toko senjata AS yang dikirim ke Ukraina, $ 6 miliar untuk melatih dan melengkapi pasukan Ukraina dan $ 3,9 miliar untuk pasukan AS yang dikerahkan di seluruh Eropa sebagai tanggapan terhadap krisis keamanan yang telah dipicu oleh perang.

Negara-negara NATO lainnya telah mentransfer miliaran dolar senjata dan peralatan militer sejak dimulainya permusuhan.

"Bantuan itu melebihi tahun puncak bantuan militer AS untuk pasukan keamanan Afghanistan selama perang 20 tahun itu," kata William Hartung, seorang ahli kontrol senjata di lembaga think tank Quincy Institute.

"Dalam hal ini AS memiliki kehadiran besar di negara itu yang menciptakan setidaknya kemungkinan melacak di mana senjata berakhir. Sebagai perbandingan, pemerintah AS terbang buta dalam hal memantau senjata yang dipasok ke milisi sipil dan militer di Ukraina.

Sejarah Ukraina sebagai pusat perdagangan senjata dimulai dengan jatuhnya Uni Soviet, ketika militer Soviet meninggalkan sejumlah besar senjata kecil dan senjata ringan di Ukraina tanpa pencatatan dan kontrol inventaris yang memadai.

Menurut Small Arms Survey, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Jenewa, sebagian dari 7,1 juta senjata kecil militer Ukraina pada tahun 1992 "dialihkan ke daerah konflik" menggarisbawahi "risiko kebocoran ke pasar gelap lokal."

Masalahnya semakin akut setelah invasi Rusia pada tahun 2014, yang melihat para petempur menjarah senjata dan fasilitas penyimpanan amunisi dari kementerian Keamanan, Dalam Negeri dan Pertahanan Ukraina.

"Petempur tidak teratur di kedua sisi semakin mendapatkan akses ke berbagai peralatan kelas militer, termasuk spektrum penuh senjata kecil dan senjata ringan," menurut sebuah laporan oleh Small Arms Survey pada tahun 2017.

"Para pejabat memperkirakan bahwa setidaknya 300.000 senjata kecil dan senjata ringan dijarah atau hilang antara 2013 dan 2015," memberikan keuntungan pasar gelap negara yang dijalankan oleh kelompok-kelompok bergaya Mafia di wilayah Donbas dan jaringan kriminal lainnya.

Pemerintah AS sangat menyadari tantangan negara itu dengan proliferasi senjata, meskipun tidak jelas dalam menggambarkan tindakan pencegahan yang diambilnya.

Beberapa minggu setelah invasi terbaru Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, sekelompok pejabat antarlembaga di pemerintahan Biden bertemu dengan para ahli kontrol senjata luar untuk membahas risiko proliferasi senjata kecil dalam konflik.

Menurut Stohl, yang menghadiri salah satu pertemuan, para pejabat AS menawarkan jaminan tentang pemeriksaan pasukan keamanan Ukraina dan menangani laporan transfer yang tidak sah - tetapi sedikit rincian tentang bagaimana pemeriksaan atau pemantauan terjadi.