Junta Myanmar Ekekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi, BKSAP DPR RI Mengutuk Keras

Liputan6.com, Jakarta - Senin 25 Juli 2022 junta militer Myanmar mengumumkan telah mengeksekusi mati empat aktivis demokrasi.

Keempatnya dijatuhi hukuman mati pada Januari lalu dalam sebuah persidangan tertutup. Mereka dituduh membantu kelompok sipil untuk memerangi tentara yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun lalu.

Tindakan tersebut menuai kecaman internasional yang luas, termasuk dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon.

"Saya mengutuk keras dan sangat marah atas eksekusi tersebut. Semua komunitas global termasuk ASEAN harus mengutuk tindakan melanggar hukum tersebut. Harus segera ada tindakan untuk memaksa junta mematuhi hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan instrumen hukum internasional terkait," tegas Fadli dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Selasa (26/7/2022).

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR Indonesia itu menekankan bahwa situasi saat ini di Myanmar memerlukan langkah global kolektif yang lebih kuat untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.

"Sudah waktunya untuk bertindak sekarang mengakhiri tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi Junta. Ini momen tepat untuk menyerukan lagi restorasi demokrasi di Myanmar dan untuk melindungi hak asasi manusia orang-orang di sana," seru dia.

Rezim Junta Myanmar juga, sambung Fadli, harus segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil termasuk anggota parlemen yang terpilih secara demokratis, dan membuka kran pemulihan demokrasi secara damai sesuai keinginan rakyat Myanmar.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Di sisi lain, Fadli Zon menyampaikan bahwa sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk mendukung pemulihan stabilitas dan demokrasi di Myanmar, DPR terus berkomitmen kuat untuk menjadikan isu Myanmar sebagai salah satu isu prioritas dalam pembahasan di ragam forum parlemen seperti di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

"Tahun depan DPR RI akan memegang keketuaan forum parlemen ASEAN atau AIPA. Kami seperti sebelum-sebelumnya berkomitmen menjadikan pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar menjadi salah satu agenda prioritas pembahasan di AIPA," ungkap legislator dari Komisi Luar Negeri itu.

Dalam pernyataannya, politisi berdarah Minang tersebut juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada mereka yang telah dieksekusi secara brutal dan kepada keluarga mereka dan para pembela demokrasi dan HAM. "Kematian mereka merupakan kehilangan besar bagi kebebasan berekspresi, demokrasi, hak asasi manusia, serta kemanusiaan," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Mengutip DW Indonesia dari media lokal, keempat orang yang dieksekusi termasuk di antaranya aktivis demokrasi Kyaw Min Yu dan mantan anggota parlemen serta artis hip-hop Phyo Zeya Thaw.

Thaw merupakan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Sementara dua orang lainnya yang dieksekusi adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Surat kabar Global New Light Myanmar juga melaporkan bahwa keempatnya telah didakwa di bawah undang-undang anti-terorisme dan hukum pidana. Menurut media tersebut, eksekusi dilakukan di bawah prosedur hukuman penjara.

Dua pakar PBB menyebutkan bahwa eksekusi yang direncanakan itu adalah "upaya keji untuk menanamkan rasa takut" bagi orang-orang.

Pihak berwenang Myanmar telah terlibat dalam aksi brutal untuk meredam protes terhadap kudeta di negaranya. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP) mengatakan bahwa 2.100 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta tersebut.

Ini adalah eksekusi mati pertama di Myanmar sejak tahun 1980-an. Di antara keempat orang yang dituduh melakukan aksi teror adalah aktivis demokrasi Kyaw Min Yu dan mantan anggota parlemen NLD Phyo Zeya Thaw.   

"Para aktivis tersebut dituduh memimpin aksi teror brutal dan tidak manusiawi," tulis surat kabar Global New Light of Myanmar.

Sebelumnya, pemerintah junta militer Myanmar memasang kamera buatan China dengan kemampuan pengenalan wajah di lebih banyak kota di seluruh negara itu. Hal ini diungkapkan oleh tiga orang yang mengetahui langsung proyek tersebut.

Dalam tender untuk pengadaan dan pemasangan kamera keamanan dan teknologi pengenalan wajah, rencana tersebut digambarkan sebagai proyek kota aman yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan, dalam beberapa kasus, menjaga perdamaian sipil.

Dilansir DW Indonesia, Rabu (13/7/2022), sejak kudeta Februari 2021, pemerintahan junta militer telah memulai proyek pengawasan dengan kamera baru untuk setidaknya lima kota termasuk Mawlamyine, salah satu kota terbesar keempat di negara itu. Informasi ini dipaparkan dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

Proyek baru tersebut merupakan tambahan dari lima kota di mana sistem kamera yang disebut-sebut sebagai tindakan pencegahan kejahatan dipasang atau direncanakan oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menurut sumber dan media lokal.

Juru bicara junta militer tidak berkomentar mengenai proyek pengadaan kamera pengawas itu. Tak satu pun dari 10 pemerintah kota, yang semuanya dikendalikan oleh junta berkomentar mengenai hal ini.

Perangkat lunak pengenalan wajah yang semakin kontroversial juga digunakan, dengan teknologi yang semakin berkembang di Amerika Serikat untuk tujuan penegakan hukum. Beberapa sistem canggih, seperti yang digunakan di kota-kota Cina, menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan gambar orang secara real-time dengan database gambar.

Orang-orang yang mengetahui langsung proyek-proyek Myanmar dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir proyek-proyek baru itu dapat digunakan untuk menindak para aktivis dan kelompok-kelompok oposisi, yang keduanya telah ditetapkan sebagai "teroris" oleh junta setelah kudetanya.

"Kamera pengintai menimbulkan risiko serius bagi aktivis demokrasi (Myanmar) karena militer dan polisi dapat menggunakannya untuk melacak pergerakan mereka, mencari tahu hubungan antara aktivis, mengidentifikasi tempat berlindung dan tempat berkumpul lainnya, dan mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh para aktivis. ," kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson.

Pemerintah Myanmar juga telah memasang alat penyadap pada penyedia telekomunikasi dan internet untuk memata-matai komunikasi warganya dan mengerahkan unit "perang informasi" untuk memantau dan menyerang narasi-narasi anti-pemerintah secara online.

Tentara memiliki petugas yang didedikasikan untuk menganalisis umpan kamera pengintai, kata Nyi Thuta, mantan kapten yang membelot dari militer pada akhir Februari 2021.