16 Agustus 2019: Menlu Venezuela Temui Mediator Atasi Krisis Politik

Liputan6.com, Caracas - Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan bahwa pemerintah akan bertemu dengan para mediator Norwegia dalam upaya untuk memulai kembali pembicaraan dengan oposisi yang bertujuan menyelesaikan krisis politik negara tersebut.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (16/8) Menlu Arreaza mengatakan kepada wartawan di Caracas bahwa pemerintah sedang mencari perubahan pada mekanisme pembicaraan sebelum akan kembali ke meja perundingan.

"Akan ada kontak dengan para utusan dan kami pasti akan dapat membangun kembali dialog dengan mekanisme yang dipikirkan kembali," kata menteri luar negeri Venezuela.

"Kita harus memiliki mekanisme yang menjamin perdamaian dan koeksistensi," tambahnya, tetapi tidak memberikan perincian tentang perubahan yang dicari pemerintah.

Sebelumnya, pemimpin oposisi Juan Guaido mengungkapkan bahwa para pejabat Norwegia berada di negara itu dalam upaya untuk memulai kembali perundingan.

Negosiasi untuk mengakhiri krisis politik -- dipicu ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden pada Januari -- dimulai di Oslo.

Tetapi Presiden Nicolas Maduro membatalkan pembicaraan seminggu yang lalu sebagai tanggapan atas sanksi baru Amerika Serikat terhadap pemerintahnya.

Arreaza bersikeras bahwa Maduro hanya "menerapkan jeda" dan tidak mogok.

"Kami belum menarik diri dari proses dialog dengan oposisi politik," kata menteri itu yang merupakan anggota kunci tim perunding Maduro.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintahan Maduro mengatakan oposisi terbagi antara mereka yang menginginkan perubahan pemerintahan yang damai dan mereka yang menginginkan intervensi militer asing.

Pembicaraan dimulai di Oslo pada Mei sebelum dipindahkan ke Barbados di mana beberapa putaran telah diadakan sejak awal Juli.

Selain kebuntuan politik, Venezuela mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarahnya dengan seperempat dari 30 juta penduduknya membutuhkan bantuan, menurut PBB.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sekitar 1,1 juta anak-anak di Venezuela menderita akibat terdampak krisis ekonomi dan politik berkepanjangan.

Laporan ini merupakan data terbaru yang disampaikan oleh UNICEF -- Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak.

Dikutip dari laman New Straits Times, UNICEF juga melaporkan bahwa angka ini meningkat dua kali lipat dari sebelumnya. Pada periode sebelumnya, angka anak yang menderita adalah 500 ribu orang.

Jumlah anak yang menderita akibat terkena dampak tersebut tidak hanya berada di Venezuela, tetapi juga bagi mereka yang selama ini menjadi pencari suaka ke sejumlah negara Latin dan Karibia.

Badan khusus untuk anak-anak tersebut juga memprediksi bahwa keadaan akan semakin diperparah di masa mendatang, apabila suhu perpolitikan di negara tersebut belum menurun.

UNICEF meminta pemerintah di wilayah tersebut untuk menjunjung tinggi hak-hak anak dan memastikan mereka memiliki akses ke layanan yang lebih penting.

Sebuah laporan internal PBB yang dilihat oleh AFP pekan lalu mengatakan tujuh juta orang -- sekitar 24 persen dari populasi Venezuela -- membutuhkan bantuan kemanusiaan, kekurangan akses untuk memperoleh makanan dan perawatan medis.

Presiden Nicolas Maduro menyalahkan sanksi AS atas masalah ekonomi Venezuela, tetapi pemimpin oposisi Juan Guaido, yang telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, mengatakan korupsi dan salah urus pemerintah adalah penyebabnya.

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mendapatkan tekanan dari pihak pemerintah atas tindakannya yang berusaha menggulingkan Presiden Maduro.

Ketua pengadilan Venezuela pada Senin, 1 April 2019 meminta para politisi di negaranya untuk melucuti hak imunitas yang dimiliki oleh Guaido, mengingat saat ini pimpinan oposisi itu tengah memegang jabatan sebagai ketua Majelis Nasional.

Hakim Agung Maikel Moreno mengatakan bahwa Guaido harus dituntut atas beberapa tindakannya, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera. Salah satu hal yang mencolok adalah menyebabkan protes jalanan yang mengakibatkan kekerasan. Ia juga disebut telah mengadakan tur ke negara-negara lain yang pada akhirnya mendukung adanya perubahan dalam negeri Venezuela, serta menerima aliran dana gelap dari asing.

Saat ini, kantor kepala kejaksaan Venezuela telah membuka penyelidikan atas kasus Guaido. Meski demikian, surat perintah penangkapan belum diterbitkan.

Pada hari yang sama dengan munculnya perintah pencopotan hak imunitas tersebut, Guaido menyatakan bahwa tindakan pengadilan tinggi tersebut tidak sah.

Sang ketua Majelis Nasional tetap menyerukan rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Ia tetap menuduh bahwa Maduro telah menggunakan pemadaman listrik terus menerus sebagai strategi politik.

Dalam sebuah kesempatan, Guaido kembali mengajak mahasiswa untuk berani beraksi di jalanan.

"Kita harus bersatu sekarang, lebih dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya," kata Guaido di universitas Caracas.

"Kita harus melakukan demonstrasi terbesar yang pernah ada untuk menolak apa yang telah terjadi." pungkasnya.

Demonstrasi tersebut disebut-sebut akan terus dilakukan hingga Maduro meninggalkan kursi kepresidenannya.