Mirip Kasus Judi 303 yang Diduga Polisi Terlibat, Aparat Kontrol Permainan Poker di Hong Kong

Liputan6.com, Hong Kong - Kasus judi 303 sedang menjadi sorotan publik di Indonesia. Sebab beredar dugaan bahwa perwira-perwira polisi di Indonesia terlibat dalam kasus judi 303, namun Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa "kerajaan" di Polri tak terkait perjudian.

Keterlibatan aparat dalam kasus judi pernah benar terjadi di Hong Kong pada 2021. Seorang oknum polisi ditangkap karena ketahuan menjadi operator poker. Namun, oknum itu masih berusia muda, bukan anggota senior. 

Berdasarkan laporan South China Morning Post, Rabu (24/8/2022), mayoritas pelaku yang ditangkap masih berusia 20-an, meski ada yang berusia 50-an. Polisi yang ikut terciduk disebut satu dari tiga admin di perjudian tersebut. 

Saat itu, si polisi masih berusia 28 tahun. Ia dituduh menjadi admin bersama dua pelaku laki-laki yang juga masih berusia 20-an. Lokasi judi itu berada di Kwun Tong. 

Kasus ini juga disorot situs informasi judi Casino.org. Totalnya, ada 48 orang yang disidang, termasuk polisi bernama Ng Hin Fung. Polisi itu dulunya bertugas di Cheung Sha Wan. Ia disebut menyediakan permainan poker. 

Di tempat kejadian, polisi menyita 600 ribu dolar Hong Kong (Rp 1,1 miliar) dalam bentuk tunai dan chip Akibat kasus judi itu, ia dijerat pasal perjudian serta pelanggaran aturan COVID-19. 

Orang-orang yang ditangkap di kasus judi itu mulai dari mahasiswa, perancang busana, pegawai kerah putih, hingga pengangguran. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan Polri hatus berbenah diri pasca-penurunan kepercayaan publik terhadap Kepolisian akibat kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Ma’ruf Amin mendorong agar Polri terus melakukan bersih-bersih internal dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

“Saya kira harus ada langkah-langkah yang lebih tegas dalam rangka pembersihan ke dalam, penertiban ke dalam, dan juga (melakukan) langkah pemberantasan (kejahatan) lain seperti judi online dan sebagainya,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Senin (22/8).

Dengan melakukan berbagai penertiban di internal Polri, Ma’ruf Amin yakin reputasi Korps Bhayangkara akan kembali baik. “Dengan langkah-langkah seperti itu, saya kira nanti reputasi Polri akan kembali lagi,” tutur dia.

Selain itu, Ma’ruf juga mengomentari masalah judi online yang saat ini gencar diberangus Polri. Ia secara tegas mendukung langkah Polri ini, bahkan meminta agar pelaksanaannya dipercepat karena telah meresahkan dan memakan banyak korban.

“Ya saya kira itu sudah benar, memang sudah harus segera dilakukan (pemberantasan), karena masalah judi online ini sudah merambah kemana-mana dan sudah banyak korbannya, dan ternyata banyak bandarnya ada di berbagai negara tetapi ekornya ada di sini,” kata dia.

Ma’ruf Amin menyatakan mendukung penuh pemberantasan judi online di masyarakat. “Maka ini mesti diberantas tuntas saya mendukung itu langkah Polri supaya cepat dilakukan,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta penjelasan kepada Ketua Kompolnas Mahfud Md terkait isu mengenai 'Kerajaan Sambo'. Dia menanyakan apakah kerajaan Irjen Pol Ferdy Sambo mempunyai keterkaitan dengan diagram konsorsium judi 303 yang beredar.

Adapun isu konsorsium 303 judi online yang disebut-sebut dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik. 

"Dari info yang saya ketahui, Prof paham betul ini (soal diagram konsorsium 303). Mungkin nggak mau kasih tahu di umum, ya, nggak papa. Prof katanya paham. Sehingga Prof sampai berpendapat Kerajaan Sambo sangat besar. Prof dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Apa setelah melihat fakta ini, rekomendasi atau pertimbangan apa yang Prof sampaikan kepada Presiden atau kepada kita setidaknya, Prof?" kata Arteria dalam rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

Menanggapi hal tersebut, Mahfud pun menjelaskan, bahwa kerajaan Ferdy Sambo yang ia sebut bukan berkaitan dengan diagram Konsorsium 303 judi online. Dia sendiri pun tidak mengetahui perihal Konsorsium 303 judi online itu.

"Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu, tapi saya katakan Kerajaan Sambo itu bukan dalam konteks gambar pembagian uang judi itu. Saya malah nggak tahu yang begitu," tutur Mahfud.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam) ini, Kerajaan Sambo merujuk pada jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Dia pun mengusulkan kewenangan dan tugas divisi tersebut dipisah seperti trias politica yang terbagi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

"Yang saya katakan itu Divisi Propam itu. Setiap biro ini kalau dia memeriksa ini produknya harus diputus oleh Pak Sambo. Kalau dia menyelidiki, harus Pak Sambo. Kalau dia menghukum harus juga Pak Sambo. Kenapa ini tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica. Yang meriksa dan yang menyelidiki dan yang memutuskan beda dong," papar Mahfud.

Polri akan mendalami isu konsorsium 303 judi online yang disebut-sebut dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo dan melibatkan sejumlah jenderal dan anggota polisi lainnya. Informasi tersebut pun kini viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik.

"Nanti didalami oleh Ditsiber," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat 19 Agustus 2022.

Sementara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso turut menyoroti beredarnya skema judi online dengan Irjen Ferdy Sambo sebagai kaisar atau pemimpinnya. Di dalamnya tercatat sejumlah nama jenderal Polri yang diduga turut terlibat perkara tersebut.

"IPW melihat bahwa skema tersebut dibuat seperti model yang biasa dibuat oleh anggota polisi dan itu lengkap dengan data-datanya," tutur Sugeng kepada Liputan6.com, Kamis 18 Agustus 2022.

Sugeng pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk serius mendalami dugaan keterlibatan anggota dalam skema judi online tersebut.

"Menurut saya ini adalah dari kelompok dalam internal Polri yang berlawanan dengan FS dan bertujuan menggusur FS dan kawan-kawan dari posisi elit Polri. Dalam hal ini IPW akan melihat kelompok mana yang akan naik dan akan tetap dicermati dan dikritisi, karena bukan tidak, praktik geng mafia bukan tidak mungkin terulang lagi bila Polri tidak melakukan pembenahan besar-besaran," jelas dia.

Namun begitu, lanjut Sugeng, pemeriksaan terhadap para jenderal dan anggota Polri yang tercantum dalam dokumen tersebut tetap mesti menerapkan asas praduga tak bersalah.

"IPW meminta Timsus menyelidiki informasi yang beredar tersebut dan menindaklanjutinya," ungkap Sugeng.