Mantan Wapres Annette Lu: Taiwan Jangan Jadi Ukraina Jilid II

Liputan6.com, Taoyuan - Mantan Wakil Presiden Ukraina Annette Lu tidak ingin bila negaranya menjadi Ukraina selanjutnya. Wanita yang dulunya aktivis demokrasi ini meminta agar para pemimpin menghindari perang dan tetap netral. 

Annette Lu adalah wakil presiden Taiwan pada tahun 2000-2008. Ia dan Presiden Chen Shui-bian mengakhiri kekuasaan Partai Kuomintang selama puluhan tahun.

Berdasarkan laporan Taiwan News, Rabu (31/8/2022), Annette Lu menyebut sudah ada banyak masalah di negaranya, sehingga ia tidak ingin ada konflik lagi. 

"Taiwan sedang berada di tepi perang," ujar Annette Lu di acara Peace and Justice Society di Taipei. 

"Ada banyak masalah. Bagaimana kita bisa memihak?" ujarnya ketika membahas ketegangan di Selat Taiwan.

Lebih lanjut, Annette Lu menyorot bahwa Taiwan terjebak di pertikaian Amerika Serikat dan China, dan Taiwan harus bisa independen dari hal tersebut.

Annette Lu adalah anggota Partai Progresif Demokrat yang kini berkuasa di Taiwan dan tidak disukai Partai Komunis China. Akan tetapi, Annette Lu meminta bahwa siapa pun yang menjadi pemimpin Taiwan harus menghindari perang.

"Taiwan tidak boleh menjadi Ukraina kedua," tegasnya.

Potensi Kota Taoyuan

Selain membahas ketegangan China-Taiwan, Annette Lu turut menyorot Taoyuan. Sebelum menjadi wakil presiden, Annette Lu memang merupakan magistrat (wali kota) di Taoyuan.

Annette Lu berkata Taoyuan kelak akan menjadi ibu kota Taiwan di masa depan, bahkan menggantikan Hong Kong sebagai Mutiara Timur.

Sementara itu, seperti yang telah diperingatkan oleh militer Taiwan pada Minggu (28/8), pasukan tentara akhirnya menembakkan peluru ke pesawat tak berawak China yang gagal mengindahkan peringatan saat terbang di atas pulau Erdan pada Selasa (30/8).

Komando Pertahanan Kinmen (KDC) Angkatan Darat pada pukul 9 malam waktu setempat menyatakan bahwa mulai pukul 16.23 sore waktu Taiwan telah ada tiga drone terbang di atas Pulau Dadan, Pulau Erdan, dan Pulau Shi. 

Setelah diperingatkan oleh tentara Taiwan dengan suar sinyal, drone itu terbang menjauh dari pulau-pulau dan ke terbang menuju arah Xiamen China. 

Pukul 17.59, drone lain memasuki wilayah udara di atas perairan terbatas Pulau Erdan lagi. Pasukan Taiwan kembali mengeluarkan peringatan sesuai prosedur, seperti dikutip dari Taiwannews.tw, Rabu (31/8/2022).

Namun, karena drone jenis UAV terus mengitari pulau, tentara menembakkan peluru tajam ke drone untuk mengusirnya.

UAV kemudian terbang ke arah Xiamen lagi pada pukul 6 sore. Dalam kondisi ini, KDC "terus menjaga kewaspadaan dan memantau situasi dengan cermat," bunyi pernyataan itu.

Tindakan ini sesuai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh KDC pada hari Minggu bahwa pihaknya akan menembak jatuh drone China yang mengganggu dan dianggap gagal mengindahkan peringatan.

Pada hari Senin (29 Agustus), KDC menyatakan bahwa mereka akan melakukan proses empat langkah dalam menangani drone, dan itu mencakup "menembak sinyal suar, melaporkan intrusi, mengusir drone, dan menembak jatuh."

Ini menjadi pertama kalinya KDC melaporkan penembakan dengan peluru ke drone China.

Pemerintahan Joe Biden berencana secara resmi meminta Kongres menyetujui penjualan senjata senilai 1,1 miliar dolar AS atau sekitar 16,3 triliun rupiah ke Taiwan, yang mencakup 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara.

Dikutip dari Politico, Rabu (31/8/2022), kabar tersebut muncul ketika China terus mengirim kapal perang dan pesawat ke selat Taiwan setiap harinya, sejak beberapa hari setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan—pulau yang diklaim merupakan bagian dari China— dan mengutuk upaya Beijing untuk mengintimidasi Taiwan. 

Menanggapi kunjungan Pelosi, China mengadakan latihan militer besar-besaran yang sebelumnya belum pernah terjadi. Latihan itu diadakan di sekitar Taiwan dan terjadi penembakan rudal di sekitar Taiwan.

Setelah pemerintahan Biden mengonfirmasi pemberitahuan tersebut secara resmi, ketua partai Demokrat dan Republik di Senate Foreign Relations Committee and the House Foreign Affairs Committee perlu menandatangi penjualan tersebut sebelum penjualan resmi diselesaikan.

Anggota parlemen AS kemungkinan besar akan menyetujui penjualan ini, tetapi prosesnya dapat berlarut-larut dan berlangsung lama, mengingat adanya reses kongres yang sedang berlangsung.

Terhadap hal tersebut, perwakilan komite dari kedua belah pihak tidak langsung menanggapi dan berkomentar banyak.

Hal ini dilakukan Joe Biden sebagai komitmen AS untuk mendukung Taiwan dan keberlangsungan demokrasi yang ada di Taiwan, setelah anggota-anggota parlemen AS datang secara berturut-turut ke Taiwan untuk mengadakan kunjungan di bulan Agustus 2022 ini.

Senator Amerika Serikat Marsha Blackburn melancarkan kritikan ke Partai Komunis China (PKC) dalam kunjungannya ke Taiwan. Senator Blackburn membahas isu ekonomi, demokrasi, serta memberikan dukungan pada Taiwan dari bullying yang dilakukan China.

Senator Blackburn berkata kedatangannya penting untuk memastikan Taiwan siap melawan "Komunis China dan Poros Baru Kejahatan." 

"Saya akan terus berdiri bersama rakyat Taiwan dan hak mereka untuk kemerdekaan dan demokrasi. Xi Jinping tidak membuat saya takut," ujar Senator Marsha Blackburn, dikutip Sabtu (27/8).

"Saya tidak akan pernah kowtow ke Partai Komunis China," lanjutnya.

Sejumlah netizen menyorot ucapan Senator Marsha Blackburn yang memakai kata "Taiwans" ketimbang "Taiwanese". 

Salah satu isu ekonomi yang dibahas Senator Blackburn adalah semi-conductor. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyambut hangat kedatangan Senator Blackburn, serta sepakat untuk meningkatkan hubungan dagang.

Kedatangan Senator Marsha Blackburn beberapa pekan usai Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. Pemerintah China turut merespons negatif kedatangan senator dari Tennessee itu. 

Kementerian Luar Negeri China dilaporkan mengecam keras kedatangan Senator Blackburn, serta meminta politisi-politisi terkait untuk menyetop kunjungan resmi ke Taiwan. Kunjungan itu dinilai bisa memberikan sinyal yang salah kepada para sekesionis yang ingin pisah dari China.

"China akan terus mengambil tindakan kuat untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah," tulis pernyataan Kemlu China, dikutip Global Times.