Parlemen Malaysia Menggantung, Pertemuan dengan Raja Tak Hasilkan Nama PM Baru

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Malaysia masih dalam posisi tanpa pemerintahan karena Raja Al-Sultan Abdullah mengatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memilih perdana menteri berikutnya. Ini terjadi setelah dua koalisi utama gagal memenangkan mayoritas sederhana dalam pemilihan umum pada akhir pekan.

Pada Selasa 22 November, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengadakan audiensi dengan raja setelah tidak ada yang memperoleh dukungan mayoritas dari 222 anggota parlemen.

Dilansir Al Jazeera, Rabu (23/11/2022), Muhyiddin mengatakan dia menolak permintaan raja untuk membentuk pemerintahan persatuan dengan Anwar.

Anwar mengatakan, untuk saat ini tidak ada pertanyaan tentang pembentukan pemerintahan minoritas. Dia mengatakan raja, dalam pertemuan mereka, berbicara tentang menginginkan pemerintahan yang kuat “yang lebih inklusif dalam hal ras, agama, atau wilayah” dan yang dapat berfokus pada ekonomi.

Raja dapat menunjuk siapa pun yang dia yakini akan memimpin mayoritas. "Biarkan saya segera mengambil keputusan," kata Raja Al-Sultan Abdullah di luar Istana Negara.

Mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyerukan pemilihan hari Sabtu lebih awal di tengah tekanan dari partainya sendiri, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Ia mengatakan itu akan membantu memulihkan stabilitas setelah tiga perdana menteri hampir selama bertahun-tahun.

Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, pemilu menghasilkan parlemen yang menggantung tanpa satu partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Anwar memenangkan 82 kursi, yang berarti perlu mendapatkan dukungan setidaknya 30 anggota parlemen lagi untuk mengamankan 112 kursi mayoritas di parlemen.

Koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin memenangkan 73 kursi, dengan koalisi Barisan Nasional (BN) yang didominasi oleh UMNO berada di urutan ketiga dengan 30 kursi. Pihak kunci lainnya dalam negosiasi berasal dari negara bagian Sabah dan Sarawak di Kalimantan.

Politisi yang terlibat dalam diskusi memiliki kesetiaan dan persaingan selama bertahun-tahun, diperumit oleh masyarakat multikultural Malaysia – mayoritas orang adalah etnis Melayu Muslim, tetapi dengan minoritas besar orang Tionghoa, India, dan Pribumi yang mengikuti agama Buddha, Kristen, dan Hindu di antara kepercayaan lainnya. 

Ras dan agama bisa menjadi isu yang memecah belah.

Anwar memulai karir politiknya sebagai aktivis mahasiswa, mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia, yang dikenal dengan akronim Melayu ABIM, pada tahun 1971.

Dia kemudian bergabung dengan UMNO di mana dia naik pangkat dengan cepat menjadi menteri keuangan dan wakil Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tetapi pada bulan September 1998 dia tiba-tiba dipecat. Mahathir menuduh Anwar korupsi dan sodomi, kejahatan di Malaysia, dan ribuan orang turun ke jalan sebagai bentuk protes.

Pemenjaraan Anwar menyebabkan desakan untuk reformasi dan pendirian partai Keadilan multirasial, yang berarti keadilan dalam bahasa Melayu, pilar penting koalisi PH.

PH juga mencakup Partai Aksi Demokrasi China (DAP) yang multirasial tetapi kebanyakan tidak populer di kalangan Melayu konservatif, dan partai Islam reformis Amanah.

Hal ini juga didukung oleh MUDA, sebuah partai berbasis pemuda yang memiliki satu kursi di parlemen baru.

Bangkitnya gerakan reformasi selama tahun 2000-an dan seterusnya telah mendorong penataan kembali secara substansial dalam politik Malaysia.