Iran Sebut Pengiriman Senjata Barat ke Ukraina Makin Tak Terkendali

Liputan6.com, Jakarta - Menteri luar negeri Iran mengatakan pada Kamis kemarin bahwa pengiriman senjata Amerika dan Eropa yang "tidak terkendali" ke Ukraina semakin memperumit situasi di negara tersebut.

Hossein Amir-Abdollahian membuat pernyataan tersebut melalui telepon dengan mitranya dari Finlandia Pekka Haavisto, di mana kedua belah pihak juga membahas hubungan bilateral dan perkembangan terbaru di Iran.

Diplomat top Iran itu juga menyuarakan penentangan Iran terhadap kelanjutan konflik Rusia-Ukraina, dikutip dari Xinhua, Jumat (9/12/2022).

Menunjuk ke Teheran kunjungan menteri luar negeri Finlandia awal Februari, Amir-Abdollahian mengatakan hubungan antara kedua negara berada di jalur yang benar.

Menteri Iran juga memberi pengarahan kepada Haavisto tentang perkembangan terbaru dalam pembicaraan tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Sementara itu, Haavisto menyatakan dukungan negaranya untuk pemulihan JCPOA, sambil berterima kasih kepada mitranya dari Iran karena telah memberi tahu dia tentang perkembangan terbaru dalam pembicaraan tersebut.

Ukraina dan negara-negara Barat baru-baru ini menuduh Iran mengekspor drone bunuh diri ke Rusia untuk digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

Iran telah berulang kali menolak tuduhan itu sebagai "tidak berdasar," dengan mengatakan tidak mengirim senjata ke salah satu pihak yang bertikai.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu kemarin bahwa pasukannya dapat berperang di Ukraina untuk waktu yang lama.

Ia juga menambahkan bahwa belum ada rencana menambah tentara di perang tersebut.

“Mengenai lamanya operasi militer khusus, tentu saja, ini bisa menjadi proses yang panjang,” kata Putin, dikutip dari Straits Times, Kamis (8/12/2022).

Dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia yang didominasi oleh perang di televisi, Putin mengatakan Rusia akan "membela diri dengan segala cara yang kami miliki."

Putin juga menegaskan bahwa Rusia dilihat di Barat sebagai "negara kelas dua yang tidak ada hak untuk hidup sama sekali”.

Dia mengatakan, risiko perang nuklir meningkat. Tetapi Rusia melihat persenjataannya sebagai sarana untuk membalas, bukan untuk menyerang lebih dulu.

“Kami belum gila, kami menyadari apa itu senjata nuklir,” kata Putin.

“Kami memiliki sarana ini dalam bentuk yang lebih maju dan modern daripada negara nuklir lainnya. Tapi kami tidak akan berkeliling dunia sambil mengacungkan senjata ini seperti pisau cukur.”

Dia mengatakan, tidak ada rencana untuk mobilisasi kedua pada saat ini, setelah pemanggilan setidaknya 300.000 anggota cadangan pada September dan Oktober.

Putin mengatakan, 150.000 di antaranya dikerahkan di Ukraina: 77.000 di unit tempur dan yang lainnya di fungsi pertahanan. 150.000 sisanya masih berada di pusat pelatihan.

“Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang tindakan mobilisasi tambahan tidak masuk akal,” katanya.

Putin jarang membahas kemungkinan durasi perang, meskipun pada Juli kemarin dia membual bahwa langkah Rusia baru saja dimulai.

Sejak itu, Rusia telah dipaksa mundur secara signifikan, tetapi Putin mengatakan dia tidak menyesali hal itu.

Seorang penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina telah secara terbuka mengumumkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan gelombang kedua mobilisasi di negara itu.

"Rencananya adalah untuk menyusun 500.000-700.000 personel," Anton Gerashchenko mengatakan. Ia menambahkan "karena 300.000 yang asli direkrut kembali pada bulan September sudah terbunuh, terluka, atau mengalami demoralisasi," demikian seperti dikutip dari MSN News, Minggu (4/12/2022).

Pengumuman Gerashchenko datang pada saat membedakan antara fakta dan fiksi menjadi hampir mustahil. Perang informasi saat ini antara Rusia dan Ukraina membuat kedua belah pihak bekerja dengan rajin untuk merusak dukungan di garis depan dalam negeri.

Tetapi tampaknya mungkin ada beberapa bukti untuk mendukung draf yang diperbarui. Para pemimpin regional di Rusia menulis Putin pekan lalu menuntut agar dia berhenti memobilisasi cadangan untuk berperang di Ukraina.

Emilia Slabunova, anggota Majelis Legislatif Republik Karelia, memposting surat ke saluran Telegram-nya minggu lalu mencatat bahwa desas-desus saat ini tentang rancangan yang diperbarui "mempengaruhi keadaan psikologis masyarakat," dan merupakan "sumber kecemasan dan peningkatan kecemasan dalam keluarga Rusia."

Saluran Telegram pro-Rusia juga telah dipenuhi dengan desas-desus tentang draf kedua yang diprediksi akan dimulai pada bulan Desember atau Januari.

"Tidak ada keraguan bahwa gelombang mobilisasi baru akan dimulai pada pertengahan Januari," tulis Kirill Goncharov, wakil kepala partai Yabloko cabang Moskow di Telegram.

"Mereka masih mengirimkan surat panggilan, mereka masih mencegah orang meninggalkan negara itu," kata Goncharov.

Kremlin saat ini tidak membahas kemungkinan mobilisasi militer kedua di Rusia menurut juru bicara Kremlin Dimitri Peskov.

"Tidak ada diskusi tentang itu," kata Peskov kepada wartawan dalam panggilan pers mingguannya, menurut kantor berita TASS yang dikelola pemerintah Rusia.

Namun, pernyataan Peskov tidak menutup kemungkinan Kremlin memanggil wajib militer putaran kedua untuk membantu memerangi perang di Ukraina.

"Saya tidak bisa berbicara untuk Kementerian Pertahanan." Peskov mengatakan selama panggilan pers, "Tidak ada diskusi tentang masalah ini di Kremlin."

Andrei Kolesnikov, seorang ahli politik dalam negeri Rusia di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kepada The Moscow Times bahwa mobilisasi kedua sangat tidak mungkin, "Tingkat kecemasan di seluruh masyarakat Rusia tidak akan memungkinkan Kremlin untuk melakukan mobilisasi gelombang kedua."

"Kita harus melihat bagaimana tanah itu terletak setelah Tahun Baru," kata Saks kepada ERR News.