Menlu Retno Ungkap Peta Lokasi WNI yang Kena Online Scam di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi angkat bicara soal kondisi para WNI yang disekap di Myanmar akibat terjerat online scams. Sebelumnya dilaporkan, ada 20 WNI yang terjebak di Myanmar.

Lokasi kerja mereka berada di Myawaddy yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Myanmar, sehingga sulit dijangkau. Myawaddy juga berada di perbatasan Thailand-Myanmar. 

Jarak Myawaddy ke Bangkok dan Naypyidaw mencapai sekitar 500 kilometer, sementara jarak ke Yangon sekitar 415 kilometer.

"Myawaddy ini merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypyidaw tidak memiliki kontrol secara penuh," jelas Menlu Retno Marsudi dalam press briefing di Kemlu RI, Jumat (5/5/2023). 

"Jadi kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan memberikan pelindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat," tambah Menlu Retno.

Kondisi Myanmar saat ini juga sedang mengalami konflik internal akibat junta militer yang merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. 

Menlu Retno mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelamatkan para WNI, termasuk berbicara dengan otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Myawaddy, serta organisasi seperti International Organization of Migration (IOM), dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok.

Bali Process merupakan forum yang membahas kejahatan regional, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Ini bukan pertama kalinya Indonesia harus menghadapi para WNI yang terkena online scams. Dalam tiga tahun terakhir, Menlu Retno berkata telah Indonesia telah menyelamatkan 1.841 WNI yang kena kejahatan ini. 

Sebelum Myanmar, banyak korban juga dari Kamboja. 

"Dengan kerja sama dan dukungan yang baik dari otoritas Kamboja, Indonesia berhasil memulangkan 1.138 WNI korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di online scams dari Kamboja," ucap Menlu Retno.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan proses penyelamatan atau evakuasi 20 orang WNI itu terkendala dengan kondisi konflik yang saat ini terjadi di Myanmar. Kondisi konflik ini dinilai menyulitkan proses hubungan diplomatis antara Myanmar dan Indonesia.

"Yang jadi agak bermasalah, yang di Myanmar karena mereka terjebak dalam satu situasi konflik. Sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu per satu secara diplomatis, secara hubungan antarnegara," ujar Mahfud di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (4/5/2023).

Mahfud menjamin jika ada WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri maka pemerintah Indonesia akan berusaha untuk menjemput dan membebaskannya.

"Yang (WNI menjadi korban perdagangan orang di) negara-negara lain sejauh bisa dijemput, kita pulangkan," tutur Mahfud. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah akan segera mengevakuasi 20 warga negara Indonesia (WNI), yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar.

"Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) sudah dan sedang berusaha melakukan evakuasi," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta pada Kamis.

Bareskrim Polri menelusuri dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 20 Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Kabiro Penmas Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, susah ada laporan polisi soal dugaan TPPO tersebut.

Menurut dia, laporan disampaikan pihak keluarga didampingi Diplomat Muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rina Komaria dan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno. 

"Sudah ada laporan Polisi dan Bareskrim sejak berita viral sudah melakukan penyelidikan dan kemaren pihak keluarga korban membuat laporan polisi," kata Ramadhan, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dia mengatakan, Polri tengah menggali data dan informasi korban dari pihak keluarga. Orang tua korban menyebut mereka diberangkatkan oleh sponsor dengan negara tujuan Thailand, namun akhirnya dipindahkan ke Myanmar.

"Korban sudah dipindahkan ke beberapa tempat karena tidak mencapai target. Korban masih berada di Myanmar, setelah berita terkait korban viral menyebabkan orang tua korban tidak dapat berkomunikasi dengan korban lagi," ujar Ramadhan.

Dia memastikan, proses hukum terhadap perekrut, sponsor ataupun orang yang memberangkatkan para korban akan ditegakkan. Selain itu, gelar perkara akan dilakukan guna meningkatkan status kasus ini.

“Akan ada gelar perkara, untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan dan untuk menetapkan tersangka,” tegas jenderal bintang satu ini.