Palestina Ajak Indonesia dan Komunitas Internasional Intervensi Penjajahan Israel

Liputan6.com, Jakarta - Tanggal 15 Mei diperingati sebagai Nakba Day di Palestina, salah satu peristiwa kelam sejak 1948. Peristiwa Nakba merupakan salah satu akar permasalahan dari yang hari ini kita saksikan di tanah Palestina yang terjajah.

Peristiwa Nakba mengarah pada tragedi pengusiran massal dan pembersihan etnis terhadap rakyatnya, kota-kota, dan pedesaannya dibawah tangan para pemukim ekstrimis Yahudi sejak tahun 1948.

Hal ini merupakan penderitaan bangsa Palestina yang berkelanjutan.

Peristiwa Nakba bukan hanya masa lalu, karena ini masih terjadi hingga sekarang. Akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel.

Palestina pun menyerukan agar Indonesia dan  semua pendukung kebebasan negaranya bersatu membantunya melawan Israel.

"Kami memohon kepada pemerintah Indonesia dan semua pendukung kebebasan Palestina di negara ini untuk mengintervensi dan mengaktifkan mekanisme hukum internasional dan hukum humaniter internasional, dan menuntut penjajahan Israel bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran melawan warga sipil Palestina," tulis sebuah pertanyaan dari Kedutaan Palestina di Jakarta.

Seperti diketahui, sudah banyak warga Palestina yang menjadi korban dari konflik antara Israel dan Palestina.

Pada tiga bulan pertama di tahun 2023, terdapat lebih dari 80 korban jiwa warga Palestina. Agresi yang dilakukan tentara Israel antara lain ada penghancuran rumah-rumah dan membakar mobil.

Para penduduk lokal Palestina secara paksa terusir dan tidak pernah diterima untuk kembali.

Negara Israel telah dikabarkan mengambil paksa dengan kekerasan 78 persen wilayah sejarah Palestina.

Tindakan kejahatan lainnya yang mengikuti itu ada pencurian tanah, pengusiran, dan penindasan yang tidak pernah berhenti walau hanya sehari saja.

Menurut Kedutaan Palestina, proyek pemukim kolonial Israel di Palestina adalah permulaan untuk menyingkirkan warga Palestina dari rumah dan kampung halaman mereka, dan lantas menggantinya dengan penduduk Yahudi Israel.

"Sudah waktunya untuk mengakui bahwa jika suatu negara sebagian besar dijadikan pengungsi, berada di bawah pendudukan asing, terkurung di tanah yang semakin menyusut, berada di bawah ancaman permanen kelompok pemukim bersenjata, maka dari itu itu seseorang tidak dapat berdiam saja dan tetap 'netral'."

Saat ini, komunitas internasional diimbau untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menolong dan menghentikan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.

Seluruh organisasi Hak Asasi mainstream juga telah setuju pada fakta bahwa bangsa Palestina hidup di situasi apartheid, dan tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia.

Pada bulan Maret lalu, Duta Besar Palestina untuk RI, Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasi dari Presiden Mahmoud Abbas kepada rakyat Indonesia lantaran selalu mendukung bangsanya.

Duta Besar Zuhair Al-Shun mengatakan, "Kami sebagai bangsa Palestina senantiasa menganggap dan melihat Indonesia, baik pemerintahannya maupun rakyatnya sebagai saudara kandung, karena selama ini Indonesia selalu memiliki posisi yang mendukung bangsa Palestina."

Dengan adanya konflik antara Palestina dan Israel selama puluhan tahun, Indonesia secara konsisten mendukung Palestina dalam isu-isunya melalui kebijakan dan forum-forum regional maupun internasional.

Sehingga negara Palestina berkali-kali mengucapkan apresiasinya terhadap Indonesia.

Duta Besar Zuhair Al-Shun ingin menegaskan kembali apa yang menjadi keraguan banyak pihak. 

"Dari apa yang saya lihat dan rasakan dari pejabat-pejabat resmi Indonesia, dukungan RI terhadap isu Palestina tidak akan pernah berubah. Indonesia senantiasa konsisten dan teguh, baik dalam forum regional dan forum bilateral," tutur Zuhair Al-Shun, dalam press briefing di Kedubes Palestina, Rabu (15/3/2023).

Beberapa forum yang diikuti Indonesia mengenai isu ini ada forum regional ASEAN dan juga forum multilateral Organisasi Kerja sama Islam atau OKI.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Israel dan Palestina untuk "melindungi warga sipil, terutama anak-anak" dalam konflik kedua negara yang telah memasuki pekan kedua.

Blinken juga menegaskan kembali bahwa Israel "sebagai negara demokrasi memiliki beban ekstra" untuk melakukan langkah tersebut.

"Kami telah bekerja secara intensif di belakang layar untuk mencoba mengakhiri konflik," kata Blinken pada konferensi pers dalam kunjungannya ke Denmark, seperti dikutip dari Channel News Asia.

"Kami siap memberikan dukungan, jika ada pihak yang mengupayakan gencatan senjata," terang Blinken.

Ia juga menegaskan kembali dukungan AS untuk hak Israel dalam "dalam mempertahankan diri".

"Tidak ada kesetaraan antara kelompok teroris yang menembakkan roket secara membabi buta ke warga sipil dan negara yang membela rakyatnya dari serangan itu," sebutnya.

"Jadi kami meminta Hamas dan kelompok lain di Gaza untuk segera menghentikan serangan roket," pungkas Blinken.

Untuk membaca pernyataan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada tanggal 15 Maret, klik di sini.