Masa Jabatan Pemimpin NATO Diperpanjang di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg mendapatkan mandat untuk melanjutkan jabatannya. Stoltenberg telah memimpin NATO sejak 2014. Masa jabatan pemimpin NATO adalah empat tahun. 

Pada Selasa 4 Juli 2023, situs resmi NATO mengumumkan bahwa Jen Stoltenberg akan menjabat hingga 1 Oktober 2024.

Keputusan tersebut akan didukung oleh para pemimpin negara-negara NATO di Vilnius pada 11-12 Juli mendatang. Villnius yang berlokasi di Lithuania akan menjadi lokasi NATO Summit pada tahun ini.

"Saya merasa terhormat oleh keputusan Aliansi NATO untuk memperpanjang masa jabatan saya sebagai Sekretaris Jenderal hingga 1 Oktober 2024. Hubungan transatlantik antara Eropa dan Amerika Utara telah memastikan kemerdekaan dan keamanan kita selama hampir 75 tahun, dan di dunia yang lebih berbahaya, Aliansi kita lebih penting dari sebelumnya," ujar Stoltenberg di situs resmi NATO, dikutip Rabu (5/7/2023).

Perang Rusia-Ukraina

Perpanjangan Jens Stoltenberg ini terjadi di tengah perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung selesai. Namun, pihak NATO tidak memberikan penjelasan apakah masalah perang ini memang alasan utama perpanjangan masa jabatan. 

Setelah mengumumkan perpanjangan jabatannya, Stoltenberg mengabarkan bahwa ia berbincang dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. 

"Percakapan yang sangat baik dengan Presiden @ZelenskyyUa terkait perkembangan-perkembangan terkini #Ukraina, dan persiapan kami untuk #NATOSummit. Di Vilnius, para Sekutu akan mengambil keputusan-keputusan dukungan jangka panjang, meningkatkan hubungan-hubungan politik kita, dan membawa Ukraina semakin dekat ke #NATO," ujarnya. 

Sebelum menjadi pemimpin NATO, Stoltenberg adalah perdana menteri Norwegia pada 2000-2001 dan 2005-2013

Sebelumnya dilaporkan, pusat investigasi telah resmi dibuka di Den Haag untuk menelusuri tindakan kriminal Rusia selama menginvasi Ukraina. Deportasi paksa anak-anak menjadi isu sentral.

Dilaporkan France24, investigasi ini dibuka pada Senin (3/7). Ini menjadi langkah awal yang bisa mengadili kepemimpinan Rusia.

Pusat investigasi ini bernama International Centre for the Prosecution of the Crimes of Aggression (ICPA).

ICPA terdiri atas jaksa dari Kyiv, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan International Criminal Court (ICC). Mereka akan menginvestigasi dan mengumpulkan barang bukti sebelum mendirikan tribunal khusus yang bisa mengadili para pejabat Rusia karena memulai perang Ukraina.

Masalah Deportasi Anak

Sebelumnya, Rusia memang kerap dikecam oleh pihak Ukraina karena melakukan deportasi anak-anak Ukraina ke medan perang ke wilayah Rusia.

Pada Maret 2023, Vladimir Putin pun diincar ICC karena diduga melanggar hukum kejahatan perang terkait deportasi tanpa dasar hukum. ICC juga menarget Komisioner Hak Anak di Rusia, Maria Lvova-Belova.

Pihak Rusia baru-baru ini juga memberikan update bahwa ada 700 ribu anak Rusia yang berada di wilayah mereka. Namun, politisi Rusia menyebut anak-anak itu sebagai "pengungsi".

"Dalam beberapa tahun terakhir, 700 ribu anak-anak telah mengungsi bersama kita, melarikan diri dari bom dan tembakan dari area-area konflik di Ukraina," ujar Grigory Karasin, kepala komiter internasional di Dewan Federasi.

Belum jelas mengapa Karasin menyebut kata "beberapa tahun terakhir", sebab perang Rusia dan Ukraina baru dimulai pada Februari 2022. Meski begitu, Rusia sempat menganeksasi wilayah Crimea milik Ukraina pada 2014.