AS: Wagner Ambil Untung dari Kudeta Niger

Liputan6.com, Washington - Kelompok tentara bayaran Wagner mengambil keuntungan dari ketidakstabilan di Niger. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Niger saat ini diperintah oleh junta militer menyusul kudeta terhadap Presiden Mohamed Bazoum hampir dua pekan lalu.

"Menurut saya apa yang terjadi di Niger tidak dipicu oleh Rusia atau Wagner, tapi ... mereka mencoba memanfaatkannya," ungkap Blinken seperti dilansir BBC, Rabu (9/8/2023).

"Setiap tempat di mana kelompok Wagner ini pergi, kematian, kehancuran, dan eksploitas menyertainya ... Ketidakamanan meningkat bukannya menurun."

AS dan Prancis mengoperasikan pangkalan militer di Niger sebagai bagian dari operasi untuk memerangi kelompok ekstremis. Niger menjadi pangkalan utama pasukan Prancis setelah mereka dipaksa meninggalkan Mali menyusul kudeta di negara itu.

Wagner sendiri diyakini memiliki ribuan pasukan di sejumlah negara, termasuk Republik Afrika Tengah dan Mali, di mana mereka disebut memiliki kepentingan bisnis dan mendukungan hubungan diplomatik serta ekonomi Rusia.

Kelompok itu telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di sejumlah negara Afrika.

Menyusul potensi intervensi militer oleh sejumlah negara tetangga maka muncul spekulasi bahwa Niger telah meminta bantuan ke Wagner.

Bazoum, yang saat ini disandera, juga menyuarakan tentang keprihatinannya tentang pengaruh Wagner di Afrika melalui kolom opini the Washington Post yang dipublikasikan pekan lalu.

"Dengan undangan terbuka dari komplotan pengudeta dan sekutu regional mereka, seluruh wilayah Sahel tengah bisa jatuh ke pengaruh Rusia melalui Wagner, yang terorisme brutalnya telah ditampilkan secara penuh di Ukraina," tulis Bazoum.

Saat ini belum jelas apakah pasukan Wagner telah memasuki Niger. Namun, saluran Telegram yang berafiliasi dengan Wagner, Grey Zone, pada Senin (7/8) mengatakan bahwa sekitar 1.500 pasukan kelompok itu dikirim ke Afrika baru-baru ini. Tidak dirinci ke mana tujuan mereka.

Sementara spekulasi terus bergulir, pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin dalam pesan suara yang diunggah ke Telegram pada Selasa (8/8), mendesak junta militer Niger untuk menghubungi pihaknya.

"Kami selalu berada di sisi kebaikan, sisi keadilan, dan sisi mereka yang memperjuangkan kedaulatannya dan hak-hak rakyatnya," kata dia.

Niger adalah bekas jajahan Prancis dan kudeta tersebut telah menyebabkan gelombang sentimen anti-Prancis dan pro-Rusia di negara tersebut - mirip dengan yang dialami oleh tetangga Mali dan Burkina Faso, yang keduanya berputar ke arah Moskow sejak peristiwa kudeta.

Kedua negara, yang ditangguhkan dari blok regional Afrika Barat, ECOWAS, dilaporkan telah mengirim delegasi ke Niamey untuk meyakinkan para pemimpin kudeta Niger bahwa mereka akan membela diri melawan negara-negara Afrika Barat lain dan sekutu Baratnya jika diperlukan.

"Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Burkina Faso, Mali dan Niger telah berurusan selama lebih dari 10 tahun dengan konsekuensi negatif dari petualangan berbahaya NATO di Libya," kata juru bicara pemerintah Mali Abdoulaye Maiga selama kunjungan tersebut.

"Satu hal yang pasti, Presiden Goita (Mali) dan Presiden (Burkina Faso) Traore telah dengan jelas mengatakan tidak, tidak, dan tidak. Kami tidak akan menerima intervensi militer di Niger."

Pada Selasa, junta militer Niger menolak untuk menerima perwakilan dari ECOWAS, Uni Afrika, dan PBB, yang dijadwalkan tiba di ibu kota Niamey.

Dalam surat yang dilihat oleh AFP pada Selasa, para pemimpin kudeta mengatakan keamanan kelompok tersebut tidak dapat dijamin karena kemarahan dan pemberontakan publik atas sanksi yang dijatuhkan oleh ECOWAS.

ECOWAS telah memberi para pemimpin kudeta Niger tenggat waktu sampai hari Minggu (6/8) untuk mundur dan mengembalikan Bazoum ke kursi kepresidenan, namun ultimatum itu tidak diindahkan. ECOWAS dilaporkan akan bertemu pada Kamis (10/8) untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Junta militer Niger telah menunjuk mantan menteri keuangan negara itu, Ali Mahaman Lamine Zeine, sebagai perdana menteri baru pasca kudeta. Zeine menggantikan Mahamadou Ouhoumoudou, yang berada di Eropa selama kudeta.