Amerika Serikat dalam Hitungan Jam Menuju Government Shutdown

Liputan6.com, Washington - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berada di ambang penutupan atau government shutdown setelah Kongres gagal meloloskan kebijakan anggaran belanja jangka pendek pada Jumat (29/9/2023).

Penutupan pemerintahan keempat yang terjadi selama dekade terakhir ini berdampak signifikan, termasuk pada perjalanan via udara, pengelolaan taman nasional, hingga surat nikah.

Kebuntuan di Kongres dipicu oleh pemberontakan kelompok garis keras di Partai Republik di DPR AS, yang menuntut pemangkasan signifikan anggaran belanja, termasuk desakan agar AS tidak lagi mendanai perang Ukraina. Demikian seperti dilansir BBC, Sabtu (30/9).

Partai Republik menguasai DPR AS dengan mayoritas tipis, sementara Partai Demokrat menguasai Senat. Itu berarti bahwa rancangan undang-undang (RUU) anggaran belanja untuk menjaga pemerintah tetap beroperasi memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak agar dapat lolos di Kongres untuk kemudian berakhir di meja Presiden Joe Biden.

Ketua DPR AS Kevin McCarthy disebut bisa saja meminta dukungan suara dari Partai Demokrat, namun jika itu terjadi dia berpotensi digulingkan.

Dalam pertemuan tertutup, McCarthy dilaporkan mengatakan bahwa Partai Republik harus memilih RUU versi DPR atau versi Senat atau berisiko disalahkan atas penutupan pemerintahan.

Merespons hal itu, para anggota parlemen yang memberontak menegaskan bahwa mereka tidak akan mengalah kecuali RUU anggaran belanja jangka panjang memenuhi tuntutan prioritas mereka.

"Pola 'ambil' atau 'tinggalkan' atau 'saya akan menyalahkan Anda' ini tidak akan berhasil pada kami," tutur Republikan Nancy Mace via platform X alias Twitter.

Sementara itu, Gedung Putih mendesak DPR AS mendukung rancangan anggaran belanja versi Senat.

"Jalan ke depan untuk mendanai pemerintah telah ditetapkan oleh Senat dengan dukungan bipartisan – anggota DPR dari Partai Republik hanya perlu mengambilnya," sebut Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Jumat.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan, "Kegagalan anggota DPR dari Partai Republik untuk bertindak secara bertanggung jawab akan merugikan rakyat AS dan menyebabkan hambatan ekonomi yang dapat menghambat kemajuan yang sedang kita capai."

Yellen menggarisbawahi bahwa fungsi-fungsi utama pemerintah, termasuk pinjaman kepada petani dan usaha kecil, inspeksi keamanan pangan dan tempat kerja, serta perbaikan infrastruktur besar, semuanya akan terpengaruh oleh shutdown.

Shutdown terjadi ketika Kongres tidak dapat menyetujui sekitar 30 persen anggaran federal yang harus disetujui sebelum dimulainya setiap tahun fiskal pada 1 Oktober.

Dan ketika shutdown dimulai pada Senin (2/10), ratusan ribu pekerja federal kecuali mereka yang dianggap "esensial" akan dirumahkan tanpa bayaran. Menurut Federasi Pegawai Pemerintah AS, banyak dari karyawan ini hidup dari gaji ke gaji.

Lebih dari 1,4 juta anggota militer aktif dan puluhan ribu pengawas lalu lintas udara yang termasuk kelompok "esensial" adalah di antara mereka yang bekerja tanpa bayaran.

Shutdown adalah perkembangan yang meresahkan bagi setiap pekerja federal yang memiliki utang pinjaman mahasiswa. Pasalnya, pembayaran kembali pinjaman untuk lebih dari 40 juta orang akan dimulai kembali setelah dihentikan sementara sejak awal pandemi COVID-19.

Government shutdown juga akan berdampak langsung pada Program Nutrisi Tambahan Khusus untuk Wanita, Bayi, dan Anak-anak (WIC), yang memberikan bantuan bahan makanan kepada tujuh juta perempuan hamil dan ibu baru. Demikian pula halnya dengan Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP), tunjangan yang dikenal sebagai "kupon makanan", yang melayani 40 juta warga AS berpenghasilan rendah.

Museum, taman nasional, fasilitas penelitian, dan pusat kesehatan masyarakat yang berada di bawah pengawasan atau pendanaan pemerintah federal kemungkinan besar akan menghentikan operasinya selama periode penutupan.

Perselisihan terkait anggaran yang menyebabkan gangguan semacam ini tidak terjadi di tempat lain di dunia dan telah dikritik sebagai contoh meningkatnya disfungsi dan perpecahan partisan di Negeri Paman Sam.

Government shutdown terakhir, terjadi di bawah pemerintahan Donald Trump pada tahun 2019. Fenomena itu berlangsung selama 34 hari.