Taliban Dikabarkan Gerebek Markas ISIS Dekat Perbatasan Afghanistan-Iran, Tangkap Sosok Penting

Liputan6.com, Kabul - Pasukan keamanan Taliban di Afghanistan dilaporkan melakukan penggerebekan pada Kamis malam 7 Desember 2023 ke markas-markas kelompok militan ISIS di dekat perbatasan dengan Iran. Dari penggerebekan tersebut, mereka kabarnya telah menewaskan seorang agen ISIS dan menangkap sejumlah lainnya. 

"Penggerebekan di provinsi Herat dan Nimroz, di bagian barat Afghanistan, menarget jaringan penting cabang regional ISIS yang dikenal sebagai ISIS-Khorasan, atau IS-KA," kata media yang berafiliasi dengan Taliban pada hari Jumat. (9/10) mengutip VOA Indonesia, Minggu (10/12/2023).

Jaringan tersebut terlibat dalam beberapa serangan baru-baru ini terhadap komunitas Muslim Syiah di Afghanistan, kata Al-Mersaad, yang ditugasi menangkis propaganda IS-K di negara itu dan melaporkan tentang operasi kontraterorisme terhadap kelompok itu.

Dengan menggunakan akronim lokal kelompok itu, Al-Mersaad menyatakan bahwa "beberapa dari anggota ISKP yang ditangkap adalah orang-orang yang sangat penting."

Sulit sekali memverifikasi klaim itu dari sumber-sumber independen. Para pejabat pemerintah Taliban jarang sekali mengomentari laporan yang diterbitkan oleh media pemerintah.

Adapun AS, dalam beberapa pernyataannya baru-baru ini, telah menyebut IS-K sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan regional, dan memperingatkan bahwa kelompok tersebut dalam waktu dekat dapat melancarkan serangan internasional dari markasnya di Afghanistan.

Pada hari Kamis (7/12), Presiden AS Joe Biden berupaya menangani kekhawatiran itu dalam surat yang ia tujukan kepada Kongres.

"Personel militer AS tetap ditempatkan di luar Afghanistan untuk mengatasi ancaman terhadap tanah air AS dan kepentingan-kepentingan AS yang mungkin muncul dari dalam Afghanistan," kata Biden tanpa merincinya.

Sementara itu, otoritas Taliban menolak kekhawatiran AS, seraya mengklaim pasukan keamanan mereka secara signifikan telah melemahkan kemampuan IS-K untuk mencegah kelompok itu menjadi ancaman bagi Afghanistan atau negara-negara lain.

Al-Mersaad baru-baru ini menerbitkan rincian dan foto-foto yang ia sebut sebagai "12 pemimpin/pejabat tertinggi" IS-K yang tewas oleh pasukan khusus Taliban tahun ini.

Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa IS-K terus melakukan serangan teror terhadap warga sipil Afghanistan, khususnya para anggota komunitas Syiah dan Taliban.

"Pada tahun 2022, ISIS-K melakukan serangan lintas batas di Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, dan mempertahankan ambisi untuk menyerang Barat,” kata laporan itu, dengan menggunakan singkatan afiliasi ISIS regional."

"Meskipun Taliban berkomitmen untuk mencegah kelompok-kelompok teroris menggunakan Afghanistan untuk melancarkan serangan terhadap AS dan sekutu-sekutunya, kemampuannya untuk mencegah unsur-unsur Al-Qaida, Tehrik-e-Taliban Pakistan, dan ISIS-K melancarkan operasi eksternal masih tidak jelas," kata laporan itu.

Bicara soal Amerika Serikat, negara itu memberikan hampir US$2 miliar bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Para pejabat pengawas mengatakan kepada anggota kongres AS pada hari Selasa, bahwa tidak mungkin mencegah Taliban mengambil keuntungan dari dana itu.

Selagi anggota kongres AS mempertimbangkan pemberian bantuan miliaran dolar untuk membantu Ukraina melawan Rusia dan konflik Israel dengan Hamas, muncul pertanyaan baru mengenai miliaran dolar bantuan yang dikirim ke Afghanistan, sejak pasukan AS menarik diri dari negara itu pada Agustus 2021.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul dari Partai Republik mengatakan, “Kami tahu Taliban terlibat dalam pencurian dan penyelewengan dana ini untuk tujuan jahat mereka. Yang meresahkan saya adalah pemerintahan Biden menerapkan kebijakan yang melibatkan segala cara.”

Amerika adalah penyumbang internasional terbesar untuk Afghanistan, tetapi John Sopko, inspektur jenderal khusus untuk pemulihan Afghanistan mengatakan kepada anggota kongres pada hari Selasa bahwa ia tidak dapat menjamin dana itu akan disalurkan ke tempat-tempat yang tepat.

“Kami telah mendokumentasikan bahwa Taliban menerima dana AS. Kami belum mengetahui jumlah pastinya. Seperti yang saya sebutkan dalam pernyataan saya, kita tahu, pencuri biasanya tidak mengatakan berapa banyak yang mereka curi,” jelasnya.

Para anggota kongres AS mengakui akan ada bencana kemanusiaan, jika AS meninggalkan Afghanistan.

Anggota Kongres Gregory Meeks dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan, “Sangat penting bahwa kita mempertahankan ruang kita untuk berhubungan dengan Taliban, namun saya tidak yakin kita akan memperoleh hasil kebijakan yang lebih baik jika kita menghentikan bantuan.”

Awal tahun ini, PBB memperkirakan penurunan 30 persen untuk bantuan internasional akan berdampak buruk pada perekonomian Afghanistan. Sopko mengatakan kepada anggota kongres bahwa penghentian bantuan juga akan berdampak pada kebijakan AS.

“Orang-orang akan kelaparan dan sekarat di jalanan. Kendali atau pengaruh apa pun yang kita miliki – yang menurut saya minimal – akan hilang jika kita menghentikan (bantuan) itu.”

Komisi Penyelamatan Internasional awal pekan ini memperingatkan bahwa keputusan Pakistan untuk memulangkan secara paksa puluhan ribu pengungsi Afghanistan, banyak di antaranya telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun, dapat memperburuk krisis.

Adapun Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya tidak berniat melonggarkan sanksi atau menormalisasi hubungan dengan otoritas de facto Taliban di Afghanistan, sampai rezim Islam tersebut memperbaiki situasi hak asasi manusia yang buruk di negara itu.

“Sikap tegas Amerika adalah tidak akan ada langkah signifikan menuju normalisasi, kecuali dan sampai hak-hak dasar seluruh warga Afghanistan ditegakkan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA.

Pernyataan pihak departemen tersebut menyusul dikeluarkannya penilaian baru PBB yang menyarankan untuk secara hati-hati menormalisasi hubungan dan meningkatkan keterlibatan internasional dengan otoritas de facto Afghanistan, dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (15/11/2023).

Penilaian tersebut, yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu, merekomendasikan perluasan bantuan internasional, memungkinkan bantuan pembangunan yang lebih teratur, proyek infrastruktur, serta dialog dan kerja sama teknis. Penilaian tersebut juga menekankan perlunya peningkatan keterlibatan “dengan cara yang lebih koheren, terkoordinasi, dan terstruktur.”

Meskipun Taliban mengendalikan misi diplomatik Afghanistan di berbagai negara regional, termasuk China dan Rusia, dan kelanjutan hubungan bilateral dengan sejumlah pemerintah, kelompok tersebut belum diizinkan untuk menduduki kursi Afghanistan di PBB.

Banyak pemimpin Taliban, termasuk Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, menghadapi pembatasan perjalanan karena sanksi PBB.