Myanmar Terapkan Wajib Militer, Warganya Banyak yang Kabur ke Thailand

Liputan6.com, Bangkok - Thailand bersiap menghadapi masuknya pengungsi Myanmar setelah militer negara itu baru-baru ini mengumumkan undang-undang wajib militer.

Para analis, seperti dilansir VOA Indonesia, Senin (19/2/2024), berpendapat pemerintah Thailand seharusnya menempatkan mereka yang melarikan diri dari Myanmar ke zona aman.

Pekan lalu, militer Myanmar mengaktifkan Undang-undang Wajib Militer Rakyat. Berdasarkan undang-undang itu, laki-laki berusia 18-45 tahun dan perempuan berusia 18-35 tahun dapat didaftarkan untuk menjalani wajib militer selama dua tahun. Personel tertentu dalam profesi spesialis, seperti dokter dan insinyur, harus mengabdi selama tiga tahun. Dalam keadaan darurat nasional, wajib militer dapat diperpanjang hingga lima tahun.

Pihak militer mengatakan perintah wajib militer tersebut penting mengingat konflik yang berlangsung dengan kelompok pemberontak di negara itu.

Para analis berpendapat perintah tersebut terjadi karena junta kesulitan merekrut anggota baru dan menghadapi tantangan terbesarnya di medan perang.

Deklarasi wajib militer mulai berlaku pada 13 Februari 2024.

Adapun junta berencana memasukkan 5.000 orang per bulan mulai April mendatang, dan menerima 60.000 pendaftaran militer baru setiap tahun.

Video yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antrean panjang orang yang mengajukan visa di Kedutaan Besar Thailand di Yangon. Media lokal melaporkan bahwa kedutaan mengeluarkan 400 tiket per hari.

Lebih lanjut, Khin Ohmar, pendiri kelompok hak asasi manusia Progressive Voice Myanmar, mengatakan banyak anak muda yang pergi untuk menghindari wajib militer.

Setidaknya 27 warga Myanmar telah ditangkap di Tak, Thailand utara, oleh satuan tugas perbatasan Thailand. Eleven Media Myanmar melaporkan, ke-27 orang itu diduga melintasi perbatasan secara ilegal.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak kudeta militer pada Februari 2021, yang ditentang keras oleh penduduk Myanmar.

Politisi yang digulingkan dan pemimpin daerah telah membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional atau NUG, sementara tindakan keras militer telah memicu perlawanan bersenjata dari kelompok oposisi dan etnis.

Thailand dan Myanmar berbagi perbatasan sepanjang 2.414 kilometer. Ini memudahkan para pengungsi Myanmar menyeberang ke tempat yang aman.