Pegawai di Australia Kini Berhak Abaikan Atasan Usai Jam Kerja

Menurut survei tahun lalu oleh Australia Institute, warga Australia bekerja rata-rata 281 jam lembur tanpa dibayar pada tahun 2023.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 26 Agu 2024, 18:35 WIB
Diterbitkan 26 Agu 2024, 18:35 WIB
Ilustrasi bekerja, kantor
Ilustrasi bekerja, kantor. (Photo by rivage on Unsplash)

Liputan6.com, Canberra - Jam kerja pegawai bisa saja tercatat 9 to 5 (dari jam 9 pagi sampai 5 sore) secara tertulis, namun tak sedikit dari mereka yang mengeluhkan bahwa pekerjaan mereka tak kunjung usai hingga larut malam. Belum lagi, pesan atau telepon dari atasan terus berdering saat sedang libur atau cuti.

Hal tersebut kini tak lagi berlaku bagi pegawai di Australia.

Dilansir CNA, Senin (26/8/2024), berdasarkan undang-undang baru, karyawan di Australia berhak untuk mengabaikan gangguan semacam itu.

Aturan baru yang mulai berlaku pada Senin (26/8) itu juga membuat karyawan tidak dapat dihukum, jika mereka menolak membaca atau menanggapi kontak dari atasan mereka di luar jam kerja.

Para pendukung UU baru mengatakan bahwa aturan tersebut memberi ruang bagi para pekerja, terutama untuk mengabaikan email, pesan atau panggilan kantor yang berdampak terhadap kehidupan pribadi. Ini menjadi tren yang meningkat sejak pandemi COVID-19, ketika tak ada Batasan antara pekerjaan dan rumah.

"Sebelum kita memiliki teknologi digital, tidak ada gangguan, orang-orang akan pulang di akhir shift dan tidak akan ada kontak sampai mereka kembali keesokan harinya," kata John Hopkins, seorang profesor madya di Universitas Teknologi Swinburne.

"Sekarang, secara global, menerima email, SMS, panggilan telepon di luar jam tersebut sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan saat sedang liburan."

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Ikuti Jejak Negara Lain

Ilustrasi lingkungan kerja, kantor, karyawan
Ilustrasi lingkungan kerja, kantor, karyawan. (Photo by Redd F on Unsplash)

Perubahan tersebut menambahkan Australia ke dalam kelompok yang terdiri dari sekitar dua lusin negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Latin, yang memiliki undang-undang serupa.

Prancis, sebagai pionir, memperkenalkan aturan tersebut pada tahun 2017 dan setahun kemudian mendenda perusahaan pengendalian hama Rentokil Initial sebesar 60.000 euro atau sekitar Rp1 miliar karena mengharuskan karyawannya untuk selalu mengaktifkan teleponnya.

Rachel Abdelnour, yang bekerja di bidang periklanan, mengatakan perubahan tersebut akan membantunya melepaskan diri dari bidang pekerjaan memiliki jam kerja yang berbeda.

"Saya pikir sebenarnya sangat penting bagi kita untuk memiliki undang-undang seperti ini," katanya kepada Reuters.

"Kita menghabiskan begitu banyak waktu dengan ponsel, email sepanjang hari, dan saya pikir sangat sulit untuk mematikannya."


Ada Pengecualian Tertentu

Email - Vania
Ilustrasi Email/https://unsplash.com/Brett Jordan

Untuk mengatasi keadaan darurat dan pekerjaan dengan jam kerja tidak teratur, aturan tersebut masih memperbolehkan perusahaan untuk menghubungi pegawai mereka, yang hanya dapat mengabaikan pesan dengan alasan wajar.

Penentuan apakah penolakan tersebut wajar akan dilakukan oleh wasit industri Australia, Komisi Pekerjaan Adil (FWC), yang harus mempertimbangkan peran karyawan, keadaan pribadi, serta bagaimana dan mengapa kontak tersebut dilakukan.

Komisi tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian dan, jika gagal, mengenakan denda hingga A$19.000 untuk karyawan atau hingga A$94.000 untuk perusahaan.

Namun, Australian Industry Group, sebuah kelompok pengusaha, mengatakan ambiguitas tentang penerapan aturan tersebut akan menimbulkan kebingungan bagi atasan dan pekerja. Pekerjaan akan menjadi kurang fleksibel dan dengan demikian memperlambat ekonomi, imbuhnya.

"Undang-undang tersebut secara harfiah dan kiasan muncul begitu saja, diperkenalkan tanpa banyak konsultasi tentang dampak praktisnya dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi para pengusaha untuk mempersiapkan diri," kata kelompok tersebut.


Melindungi Pekerja

Ilustrasi Email, Gmail. Kredit: gabrielle_cc via Pixabay
Ilustrasi Email, Gmail. Kredit: gabrielle_cc via Pixabay

Presiden Dewan Serikat Buruh Australia Michele O'Neil mengatakan peringatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak berlaku bagi permintaan yang wajar.

Sebaliknya, undang-undang tersebut akan melindungi pekerja dari perencanaan yang buruk oleh manajemen kantor.

Ia mengutip seorang pekerja yang tidak disebutkan namanya yang menyelesaikan shift kerjanya pada tengah malam, tetapi kemudian menerima pesan teks empat jam kemudian dan diminta untuk kembali bekerja pada pukul 6 pagi.

"Sangat mudah untuk melakukan kontak, akal sehat tidak lagi berlaku," katanya.

"Kami pikir ini akan membuat para bos berhenti sejenak dan berpikir apakah mereka benar-benar perlu mengirim pesan teks atau email itu."

Infografis Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Gelar Buka Puasa Bersama. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Gelar Buka Puasa Bersama. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya