Menakar Arah Politik Jokowi Usai Dipecat PDIP, Merapat ke Golkar atau Gerindra?

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan: Presiden Yoon Suk Yeol Akan Mengundurkan Diri

Pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan, partainya telah memutuskan bahwa presiden Yoon akan mengundurkan diri.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 08 Des 2024, 19:29 WIB

Diterbitkan 08 Des 2024, 18:13 WIB

Membungkuk, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Minta Maaf

Hari ini, Sabtu 7 Desember 2024, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meminta maaf atas kegaduhan yang disebabkan oleh kebijakannya terkait deklarasi darurat militer. (Jung Yeon-je/AFP)

Liputan6.com, Seoul - Meski Parlemen Korea Selatan gagal memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol, namun pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengatakan bahwa presiden pada akhirnya akan mengundurkan diri.

Dikutip dari laman Channel News Asia, Minggu (8/122024), sebelumnya, PPP memboikot pemungutan suara terkait pemakzulan yang diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan mosi tersebut dibatalkan setelah tidak cukup banyak anggota parlemen yang berpartisipasi.

Setelah pemungutan suara, pemimpin PPP Han Dong-hoon mengatakan, partainya telah memutuskan bahwa presiden Yoon tetap akan mengundurkan diri.

"Deklarasi darurat militer merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan serius," kata.

Sebelumnya, Yoon Suk Yeol telah meminta maaf setelah deklarasi darurat militer. Ia mengatakan, bahwa dia "sangat menyesal."

Dia juga telah berpidato di hadapan rakyat pada hari Sabtu, 7 Desember, menjelang pemungutan suara pemakzulan di parlemen dan protes besar yang menuntut pengunduran dirinya.

"Deklarasi darurat militer muncul dari urgensi saya sebagai presiden," katanya dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi, pertama kalinya dia muncul di hadapan publik.

Darurat Militer Korsel Mengejutkan Dunia

Namun, enam jam kemudian, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mencabut kembali kebijakan tersebut setelah mendapat penolakan dari parlemen Korea Selatan. (ANTHONY WALLACE/AFP)

Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan komunitas internasional dengan memberlakukan darurat militer untuk pertama kalinya sejak tahun 1980-an dan mengerahkan pasukan dan helikopter ke parlemen.

Namun, anggota parlemen berhasil menolak keputusan tersebut, yang memaksa Yoon untuk membatalkan perintah tersebut pada dini hari Rabu (4/12) dalam malam yang penuh drama luar biasa bagi negara yang dianggap sebagai demokrasi yang stabil.

Di bagian lain pidato Yoon pada hari Sabtu (7/12), ia mengatakan tidak akan mengabaikan tanggung jawab hukum atau politik atas deklarasi tersebut dan berjanji tidak akan mencoba lagi untuk memaksakannya.

Ia mengatakan akan menyerahkannya kepada partai politik konservatifnya untuk memetakan arah melalui kekacauan politik negara itu, "termasuk masalah yang terkait dengan masa jabatan saya."