AS, Inggris, dan Jepang Kompak Hantam Sektor Energi Rusia

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) dan Jepang pada Jumat (10/1/2025), memberlakukan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia, dengan langkah-langkah yang dirancang untuk membatasi kemampuannya mendanai perang terhadap Ukraina.

Sanksi-sanksi AS, yang diterapkan melalui kementerian keuangan dan diumumkan oleh kementerian luar negeri serta Gedung Putih, bertujuan mengurangi pendapatan Rusia dari produksi energi, dengan menargetkan Gazprom Neft dan Surgutneftegas. Keduanya adalah perusahaan energi besar Rusia yang terlibat dalam produksi dan pengolahan minyak dan gas alam.

Mereka yang dikenai sanksi termasuk lebih dari 200 entitas dan individu yang terlibat dalam sektor energi Rusia, seperti perusahaan yang memperdagangkan minyak Rusia, penyedia layanan pengeboran di Rusia, dan pejabat energi Rusia. AS juga menetapkan 180 kapal pengangkut minyak sebagai "properti yang diblokir". Sebagian besar kapal-kapal itu disebut merupakan bagian dari "armada bayangan" Rusia, yang digunakan untuk mengangkut minyak Rusia secara diam-diam ke berbagai penjuru dunia.

"Langkah-langkah ini secara kolektif akan menguras miliaran dolar per bulan dari kas perang Kremlin dan, dengan demikian, meningkatkan biaya dan risiko bagi Moskow untuk melanjutkan perang yang tidak masuk akal ini," ungkap Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Daleep Singh seperti dikutip dari VOA, Minggu (12/1).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengumumkan pada Jumat bahwa pihaknya membekukan aset 33 organisasi dan 12 individu, termasuk seorang warga negara Korea Utara, berdasarkan undang-undang devisa dan perdagangan luar negeri negaranya.

Sebagai tambahan, 53 organisasi dari Rusia, China, dan negara lainnya dikenakan larangan ekspor dan langkah-langkah lainnya. Yoshimasa mengungkapkan bahwa Jepang mengambil langkah ini sebagai respons atas dukungan Korea Utara kepada upaya perang Rusia, serta upaya Rusia menggunakan negara ketiga untuk menghindari sanksi yang telah diberlakukan sebelumnya.

Mengutip BBC, untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke Ukraina, Inggris bergabung dengan AS dalam memberikan sanksi langsung terhadap perusahaan energi Gazprom Neft dan Surgutneftegas.

"Menghantam perusahaan minyak Rusia akan menguras kas perang Rusia – dan setiap rubel yang kita ambil dari tangan (Vladimir) Putin membantu menyelamatkan nyawa warga Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy.

Dari akun media sosial X-nya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menyebut sanksi terbaru sebagai "pukulan signifikan" terhadap kemampuan Rusia untuk melanjutkan perang.

Dia mengatakan bahwa langkah-langkah Jepang akan membantu "membatasi akses Rusia terhadap mikroelektronika kritis dan (menciptakan) hambatan tambahan untuk produksi misil dan drone." Zelenskyy meyakini sanksi AS terhadap sektor produksi minyak Rusia akan mengganggu seluruh rantai pasokan Rusia.

"Tindakan semacam ini mengirimkan pesan yang jelas: Para penjahat harus membayar atas kejahatan mereka," kata Zelenskyy. "Semakin sedikit pendapatan yang diperoleh Rusia dari minyak dan sumber daya energi lainnya, semakin cepat perdamaian akan terwujud."

Rusia sendiri memberikan reaksi yang berbeda. Dalam konferensi pers pada Jumat, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa melalui sanksi-sanksi ini, pemerintahan Biden berusaha "meninggalkan warisan paling beracun dalam hubungan bilateral" antara Rusia dan AS.

Peskov, merujuk pada putaran bantuan militer baru yang disetujui oleh AS dan sekutu-sekutu Eropanya dalam Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina pada Kamis (9/1), juga menuduh pemerintahan Biden berusaha memperpanjang perang di Ukraina sebelum Donald Trump menjabat pada 20 Januari.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pada Kamis bahwa AS akan memberikan bantuan militer tambahan senilai USD 500 juta kepada Ukraina.