JK: Butuh Partisipasi Masyarakat dan Pengusaha untuk Atasi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi COVID-19 yang semakin meninggi di Indonesia terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara masif dan intens dilakukan PMI selama 6 bulan belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan JK di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI.

“Hanya ada 2 (dua) cara untuk mengatasi COVID-19 ini yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, (Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," kata JK dalam keterangan pers, Kamis (17/9/2020).

Sementara matikan adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan dan hampir 6 bulan relawan PMI bekerja untuk itu.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan COVID-19 ini," ujar JK.

Lebih lanjut JK menjelaskan, setidaknya sampai akhir tahun 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Simak Video Berikut Ini:

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, JK mengatakan agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat menampakkan hasil sesuai yang diharapkan maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat. 

”PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Itu belajar dari negara negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran COVID-19 yaitu membangun kedisiplinan," kata JK.

Pada momen perayaan HUT-75 PMI yang dirayakan  secara sederhana dan virtual tersebut JK juga meresmikan pendirian Politeknik Abdi Kemanusiaan Bangsa dan Negara (AKBARA) Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI. Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggunlangan bencana, dan pengelolaan darah.