Stok Vaksin Bio Farma Aman, Pemerintah Daerah Tidak Perlu Khawatir

Liputan6.com, Jakarta Besarnya animo masyarakat untuk ikut dalam program vaksninasi COVID-19 membuat Pemerintah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19. Salah satu upayanya adalah memastikan stok vaksin di Bio Farma aman.

"Pemerintah terus mempercepat distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh pelosok daerah. Stok di pusat (Bio Farma) aman, itu yang dikawal cepat proses produksi dan distribusinya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok," ujar Sekretaris Perusahaan sekaligus Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto, Kamis (29/7).

Menurutnya, komitmen ini dibuktikan dengan kedatangan 21,2 juta dosis vaksin bentuk bulk atau bahan baku produksi Sinovac di Jakarta, Selasa (27/7). Dengan demikian total vaksin bulk yang telah diterima Indonesia menjadi 144,7 juta dosis vaksin yang setelah diolah Bio Farma diperkirakan menjadi sekitar 117,3 juta dosis vaksin bentuk jadi.

"Apabila ditambah dengan vaksin jadi yang telah datang, total vaksin yang dimiliki Indonesia kombinasi vaksin dalam bentuk bulk dan vaksin jadi sebanyak 173,1 juta dosis vaksin. Dan rencananya pada Agustus 2021 nanti Indonesia akan kembali kedatangan vaksin COVID-19 sebanyak 45 juta dosis yang terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan Pfizer," katanya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Bambang memaparkan, per 27 Juli, Bio Farma telah mendistribusikan 80 juta dosis vaksin ke 34 Provinsi di Indonesia dengan rincian Vaksin CoronaVac (Vaksin Jadimerek Sinovac) sebanyak 3 juta dosis, Vaksin COVID-19 (Vaksin produksi Bio Farma dari bahan baku Sinovac) sebanyak 65,7 juta, dan AstraZeneca sebanyak 11,3 juta.

"Jumlah itu belum termasuk vaksin Moderna dan Sinopharm (Vaksin GotongRoyong)," katanya.

Terkait distribusi vaksin, lanjutnya, pemerintah sangat memegang teguh prinsip keadilan dan mempertimbangkan tingkat risiko tiap wilayah. Sehingga, pembagiannya pun akan berbeda-beda.

"Pemerintah pusat akan terus mengirimkan vaksin-vaksin ke berbagai daerah dengan memegang teguh prinsip keadilan dan mempertimbangkan tingkat risiko tiap daerah," ungkap Bambang.