HEADLINE: Persiapan Mudik Lebaran 2022 Aman dan Nyaman, Pengendalian COVID-19?

Liputan6.com, Jakarta - Berbeda dari dua tahun sebelumnya, masyarakat boleh melakukan mudik Lebaran pada tahun ini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 dapat berjalan aman dari serangan COVID-19. Pemerintah memastikan, kebijakan mudik tahun ini juga dipersiapkan dengan matang bekerja sama berbagai lintas sektor.

"Tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar masyarakat tetap waspada. Virus Corona SARS-CoV-19 penyebab COVID-19 masih ada. Karenanya Jokowi mengimbau agar gelombang baru penularan COVID-19 jangan sampai terjadi dengan adanya perjalanan mudik Lebaran tahun ini.

"Namun, kita harus tetap waspada. Jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan COVID-19," sambungnya.

Menurut dia, arus mudik Lebaran tahun ini diperkirakan akan sangat besar. Kendati diperbolehkan, pemerintah akan tetap memprioritaskan keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik.

"Sekali lagi, jangan sampai ada lonjakan kasus (COVID-19) yang tak terkendali setelah kita merayakan Hari Raya (Idul Fitri)" jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan aturan perjalanan mudik Lebaran 2022 akan diatur secara ketat dan terperinci. 

"Pemerintah akan melakukan pengaturan-pengaturan perjalanan mudik secara ketat dan terperinci," kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/4/2022).

Menurut dia, para menteri tengah menyusun aturan perjalanan mudik Lebaran 2022. Jokowi menargetkan aturan ini sudah dapat diumunkan kepada masyarakat secepatnya.

"Para menteri dan seluruh jajaran pemerintah sedang bekerja keras untuk menyiapkan aturan-aturan ini. Pekan depan akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat," jelasnya pekan lalu.

Selain Jokowi, Wakil Presiden atau Wapres Ma’ruf Amin turut berpesan agar giat mudik Lebaran tetap berhati-hati dan terus menerapkan protokol kesehatan atau prokes secara ketat.

"Pemerintah akan memberi kelonggaran untuk membolehkan masyarakat mudik Lebaran. Tetapi, karena pandeminya belum hilang, kepada masyarakat supaya tetap berhati-hati," kata Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan pers di Aceh pekan lalu.

Ma'ruf menilai, kehati-hatian para pemudik adalah hal terpenting demi mencegah transmisi virus Corona kepada sanak famili yang ditemui di kampung halaman. Sehingga diharapkan setelah Lebaran tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19.

"Dari berbagai perkiraan, yang mudik antara 70-80 juta orang. Nah, ini masyarakat supaya berhati-hati karena mereka pulang kampung di daerah itu ada orang tua, ada orang sakit, dan anak-anak," tutur Wapres Ma'ruf Amin.

Menyoal kebijakan mudik Lebaran yang diambil pemerintah, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan hal itu sudah melalui proses panjang. Khususnya melihat perkembangan COVID-19 Tanah Air. Perkembangan COVID-19 nasional dinilai semakin membaik, sehingga kebijakan mudik pun diizinkan.

"Kebijakan mudik tahun ini merupakan hasil dari proses pemantauan dan pertimbangan yang panjang. Ini termasuk mempertimbangkan jumlah kasus COVID-19. Masing-masing daerah punya tantangan sendiri, misal pemenuhan cakupan vaksinasi dan prioritas bagi penduduk rentan seperti lansia," ujar Wiku saat sesi International Press Briefing di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta.

"Ada juga implementasi kebijakan serta kesiapan fasilitas umum untuk mobilisasi massa dan pergerakan ke daerah asal dan tujuan wisatawan. Saat ini, untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik, Pemerintah mendukung acara mudik gratis dan massal di berbagai daerah di Indonesia."

Upaya mengantisipasi lonjakan COVID-19 usai Lebaran juga terus dilakukan. Pemerintah secara rutin melakukan pertemuan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan COVID-19.

"Pemerintah optimistis kita bisa menyelenggarakan mudik tahun ini dengan aman COVID-19. Hal itu bisa terwujud jika kebijakan mudik yang disesuaikan dengan baik, dijalankan di lapangan serta kepatuhan masyarakat," ucap Wiku.

Keyakinan pemerintah bahwa mudik Lebaran 2022 akan berjalan lancar didukung dengan data antibodi COVID-19 penduduk Indonesia naik di angka 99,2 persen. Hasil survei antibodi ini merupakan sero survei kedua yang dilakukan dalam menghadapi mudik dan Lebaran 2022.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, penghitungan sero survei antibodi pertama kali dilakukan pada Desember 2021. Hasil antibodi tersebut, 86,6 persen penduduk Indonesia sudah mempunyai antibodi COVID-19.

Selanjutnya, sero survei antibodi kedua kalinya dilakukan untuk pengambilan keputusan Pemerintah terkait mudik Lebaran 2022. Dalam hal ini, penerapan kebijakan mudik Lebaran termasuk mempertimbangkan hasil survei antibodi COVID-19 penduduk.

"Di rapat terbatas (ratas) tadi, kami meng-update (perbarui) mengenai hasil terakhir sero survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKUM UI). Di bulan Desember 2021, kita lakukan sero survei, hasilnya 86,6 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi," ungkap Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (18/4/2022).

"Nah, sebelum Lebaran, kami melakukan sero survei yang kedua untuk menghadapi Lebaran. Bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi."

Ditegaskan kembali oleh Budi Gunadi, 99,2 persen antibodi COVID-19 penduduk Indonesia berasal dari vaksinasi maupun infeksi.

"Jadi, pengambilan kebijakan mudik ini ada basis risetnya (melihat survei antibodi)," lanjutnya.

Tak hanya persentase antibodi secara keseluruhan, Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan, jumlah kadar titer antibodi COVID-19 naik. Bahkan kenaikan tersebut melesat di angka ribuan.

"Hal yang menarik, kami juga mengukur kadar (titer) antibodinya berapa. Kalau di bulan Desember 2021, kami lakukan sero survei, kadar titer antibodi di angka ratusan, sekitar 500 sampai 600," paparnya.

"Nah, di bulan Maret 2022 ini, titer antibodi sudah di angka ribuan, sekitar 7.000 sampai 8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi, tapi kadar antibodi yang tinggi."

Persentase antibodi dan kadar titer antibodi yang tinggi dapat menjadi perlindungan dari serangan virus Corona. Hal ini berdampak terhadap berkurangnya risiko terpapar dan masuk rumah sakit akibat COVID-19.

"Sehingga kalau nanti diserang virus, daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit juga wafat," imbuh Menkes Budi Gunadi.

"Itulah sebabnya, kami percaya, Pemerintah ya Insya Allah, Ramadhan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat."

Survei ini dilakukan secara kolaborasi oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Tim Pandemi COVID-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Eijkman, dan Prodia, antibodi dapat diperoleh lewat vaksinasi dan sudah pernah kena infeksi COVID-19.

Budi Gunadi mengingatkan pentingnya vaksinasi COVID-19 ketika memberikan keterangan pers terkait Hasil Serologi Survei Nasional di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta, pada Maret lalu. Bahwa vaksinasi yang juga menciptakan antibodi atau kekebalan itu mencegah hospitalisasi dan kematian, bukan mencegah penularan COVID-19.

"Yang perlu diingat, antibodi ini tidak mencegah penularan, tidak mencegah transmisi, melainkan mencegah hospitalisasi, mencegah kematian. Itu sebabnya, kita lihat di bulan Januari 2022, walaupun sudah tinggi (antibodi) 86,6 persen, jumlah kasusnya naik lebih tinggi dari varian Delta," ujarnya.

"Akan tetapi, hospitalisasinya seperempat atau seperlima dari Delta, kematiannya pun jadi sepersepuluh dari Delta. Kemudian, kalau enggak mau tertular (COVID-19), pakai masker."

Dalam relaksasi mudik tahun ini, pemerintah menetapkan sejumlah aturan yang berlaku mulai 2 April 2022.

Aturan mudik lebaran 2022 itu secara resmi dikeluarkan remerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan bahwa mereka yang akan mudik Lebaran dan sudah divaksin booster, akan dibebaskan dari tes COVID-19 sebelum perjalanan.

Secara lengkap, aturan mudik lebaran 2022 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh Satgas Penanganan COVID-19. Salah satunya Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus menerapkan protokol kesehatan.

"Pemerintah berharap melalui SE ini, masyarakat dapat berperan lebih dalam mencegah penularan COVID-19, terutama saat melakukan tradisi mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah," kata Suharyanto dikutip dari siaran persnya, 3 April, dikutip dari kanal Ramadan Liputan6.com.

Satgas meminta, agar setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes) COVID-19 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Selain itu, setiap masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri pun harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

Berikut ini protokol kesehatan yang diatur selama mudik Lebaran 2022 seperti dikutip dari laman resmi Satgas COVID-19.

1. Wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu.

2. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan.

3. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.

4. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.

5. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon maupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

6. Tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, kecuali mereka yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

Satgas juga mengatur syarat mudik terkait COVID-19 bagi PPDN di Indonesia. Satgas sekaligus menginformasikan bahwa pemerintah tidak mewajibkan syarat hasil negatif pemeriksaan virus Corona bagi warga yang melakukan perjalanan mudik di dalam wilayah aglomerasi.

Sebagai informasi, aturan ketentuan vaksinasi ini dikhususkan bagi PPDN dengan moda transportasi udara, laut, dan darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia. Berikut syarat status vaksinasi bagi pelaku mudik atau PPDN:

1. PPDN yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan alias booster tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

3. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

4. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR.  Sampelnya harus diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Persyaratan wajib lainnya, melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

5. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, tapi wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19.

Relaksasi syarat mudik juga diberikan bagi kelompok anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun, sehingga tidak bisa mendapat vaksin booster. Anak usia di bawah 18 tahun dibolehkan ikut mudik bersama orang tua tanpa membawa tes COVID-19, baik tes Antigen atau PCR.

"Kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau dites antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster ini kan hanya diberikan ke (masyarakat) di atas 18 tahun. Jadi memang ada dinamika kalau anak-anak di bawah 18 tahun gimana? Mau booster juga belum boleh," kata Budi seperti dikutip dari siaran daring kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (18/4/2022).

"Jadi akhirnya diputuskan oleh bapak Presiden ya anak-anak remaja kalau mau mudik belum di-booster enggak papa, enggak usah dites antigen," imbuhnya.

Menkes Budi Gunadi berharap, dengan kebijakan kepala negara para anak-anak di bawah 18 tahun dapat mendampingi para orangtuanya untuk ikut tradisi mudik Lebaran. Asalkan vaksinasi COVID-19 kepada mereka sudah dua kali dilakukan.

"Ini hadiah dari beliau (presiden) kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik lagi," ucap Budi.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik pada Lebaran 2022 kali ini terlalu berisiko. Terlebih saat ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta meningkat dalam 2 hari terakhir. 

Trubus berharap vaksin booster yang menjadi syarat perjalanan mudik bisa menekan angka penularan COVID-19. 

"Melihat situasi di Jakarta sekarang kondisi penularan kasus Covid-19 masih tinggi. Ini harusnya para pemudik sadar COVID-19 masih ada. Mudik sebenarnya tidak aman tapi dengan sebagian sudah di booster sudah divaksin tahap dua mudah-mudahan tidak terjadi penularan secara masif," kata Trubus kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin, (18/4/2022).

Trubus khawatir kasus yang cukup tinggi di Jakarta akan membawa COVID-19 ke daerah. "Kekhawatiran kita kemudian itu warga yang mudik penyakitnya carrier mengikuti ke sana (daerah)," kata dia.

Untuk itu, kata dia, pemda harus memberi edukasi kepada masyarakat terhadap kedatangan warga pendatang yaitu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan segera vaksin. 

Kemudian, ujar Trubus, pemerintah daerah harus menyiapkan infrastruktur kesehatan, pelayanan kesehatan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk mengantisipasi terjadi ledakan COVID-19 usai lebaran.

"Ledakan diantisipasi, ketiga pentingnya pemerintah daerah dan pendatang untuk saling menyadari COVID masih tinggi dan masih ada. Menurut saya, paling penting bagaimana ketika kita berkumpul hindari kerumunan itu," katanya.

Trubus juga menyarankan agar vaksinasi booster juga disediakan di rest area, terminal, stasiun, pelabuhan hingga bandara. Mengingat capaian vaksinasi booster baru 13,6 persen.

"Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dioptimalkan kalau misal ditenggarai ada merah atau hitam segera diambil langkah harus di tracing ambil langkah ke layanan kesehatan kalau misal merah hitam artinya ditenggarai terlular COVID," kata dia.

Adapun Epidemiolog Dicky Budiman menyampaikan status krisis dunia maupun nasional terkait ituasi COVID-19 belum terlampaui.

“Status atau fase akut emergensi pandemi ini hanya bisa dilalui ketika setidaknya kurang lebih 70 persen dari total penduduk sudah mendapatkan dua dosis dan itu saya kira bisa kita raih dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Dicky kepada Health Liputan6.com Senin (18/4/2022).

Walau demikian, kondisi pandemi di Indonesia memang sudah membaik. Terkait mudik aman atau tidak, ia menyebut bahwa mudik belum terlalu aman, tapi jauh lebih aman ketimbang dua Lebaran sebelumnya.

“Sehingga upaya mitigasi perlu dilakukan dalam bentuk sudah divaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Artinya potensi lonjakan tetap ada karena masih ada kurang lebih 20 persen penduduk yang masih rawan dan belum memiliki antibodi.”

Sedangkan, antisipasi terbaik menurut Dicky adalah meningkatkan vaksinasi, menerapkan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas), dan tetap menjaga kualitas 3T (testing, tracing, treatment).

“Meskipun tidak semasif sebelumnya, enggak mesti, tapi surveilansnya ditingkatkan.”

Dalam meningkatkan vaksinasi, Dicky setuju dengan adanya posko-posko vaksinasi di jalan yang bisa meringankan dan memudahkan masyarakat. Selain di jalan, di daerah tujuan pun dapat disediakan posko vaksinasi.

“Jadi yang datang terus kembali ke wilayahnya itu yang awalnya baru vaksinasi satu dosis bisa jadi dua dosis, yang baru dua dosis jadi tiga dosis sehingga risiko arus balik menjadi lebih kecil potensi menimbulkan lonjakannya.”

Dicky menambahkan, situasi pandemi COVID-19 yang melandai di Indonesia memang patut disyukuri.

“Namun, yang menjadi catatan kita dan harus disadari bersama bahwa situasi ini tidak bisa digeneralisasi karena indikator yang harus kita tuju adalah angka reproduksi dan tes positivity rate yang harus di bawah 1 persen.”

Dalam menghadapi mudik yang identik dengan arus perpindahan sebagian besar masyarakat maka kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan menjadi hal penting.

Indonesia perlu belajar pada negara-negara yang terlalu cepat menetapkan pembebasan, pelonggaran, atau pencabutan respons dalam aspek deteksi dan proteksi.

“Ini bahaya, contohnya Inggris. Ketika semua dilonggarkan, masyarakat abai, maka yang terjadi adalah dampak buruk pada sektor ekonomi juga terjadi karena penerbangan akhirnya banyak yang batal karena banyak yang terinfeksi dan tidak bisa melaksanakan tugas.”

Ini berpengaruh pula pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya dan ini tentu merugikan, tambah Dicky.

“Dan inilah yang menjadi contoh pada kita bahwa virus ini tetap bersirkulasi meskipun sudah dideklarasikan bebas. Virus ini tidak berpengaruh terhadap deklarasi itu.”

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI (Jubir Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut, posko vaksinasi COVID-19 di jalur mudik Lebaran 2022 mengalokasikan maksimal 1.000 dosis vaksin untuk peserta.

"Alokasi jumlah vaksin COVID-19 tergantung dengan titik posko mudik. Kalau posko-posko besar itu bisa sampai dengan 1.000 dosis, posko kecil sekitar 150-300 dosis," ujar Nadia, mengutup dari Antara, Rabu (13/4/2022).

Menurut dia, posko vaksinasi COVID-19 di jalur mudik masih dalam tahap persiapan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan TNI-Polri selaku penyelenggara kegiatan dalam menyiapkan tim vaksinator hingga pengelolaan rantai dingin vaksin.

Nadia mengatakan, sejumlah persyaratan penetapan posko vaksinasi telah disiapkan, di antaranya lokasi penyelenggaraan yang tidak berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas mudik.

Mudik kali ini diprediksi meningkat sampai dua kali lipat, sehingga fokus utama adalah memastikan keamanan lalu lintas untuk para pemudik. Selain itu, kata Nadia, memastikan petugas dan pemudik aman dari COVID-19 karena masih dalam pandemi.

"Kami tidak berharap ada antrean atau penumpukan, tentunya kita mengimbau masyarakat segera lakukan vaksinasi sekarang, kalau kita mau mudik nyaman jangan divaksin pada saat mudik," kata Nadia.

Nadia mengatakan, setiap posko vaksinasi akan dilengkapi armada ambulans yang bersiaga untuk menangani peserta yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) dan kejadian lainnya.

"Meski diselenggarakan di lokasi posko, pelaksanaan vaksinasi tetap mengikuti standar prosedur medis, termasuk penyediaan fasilitas observasi peserta selama 15-30 menit untuk melihat reaksi vaksin pada tubuh peserta," papar dia.

Nadia berpesan agar calon pemudik yang sedang mengalami gangguan kesehatan seperti demam, pusing atau nyeri di bagian tertentu agar tidak memaksakan diri melakukan perjalanan.

"Kalau nggak enak badan, merasa pusing kan jadi enggak nyaman mudiknya. Jadi ini kami sampaikan pemberian vaksinasi pada posko vaksinasi sebenarnya adalah sebagai upaya yang terakhir," jelas dia.

Nadia menegaskan, pemerintah sejak awal sudah memberi informasi bahwa vaksinasi sudah bisa dilakukan jauh sebelum mudik dengan harapan supaya mudik menjadi aman dan nyaman.

Kementerian Perhubungan mempersiapkan sejumlah angkutan transportasi untuk melayani mudik Lebaran tahun ini. Sebanyak 85,5 juta penduduk diperkirakan akan mudik melalui berbagai alat transportasi.

"Tahun ini harus diantisipasi ada 85,5 juta orang melakukan mudik melalui berbagai transportasi. Angka ini naik 40 persen justru lebih banyak dibanding pandemi," kata Juru Bicara Menteri Perhubungan Adita Irawati, Jakarta, Senin (18/4/2022).

Adita mengatakan, pihaknya terus memastikan berbagai transportasi siap melayani masyarakat. Tidak hanya itu, penerapan sejumlah syarat kesehatan untuk perjalanan terus dimaksimalkan agar dapat menekan penyebaran Covid-19.

"Kita harus memastikan moda dan transportasinya siap melayani. Di masa pandemi ada dua aspek yang menjadi perhatian, yaitu aspek kesehatan dan keselamatan. Kami terus melakukan pengecekan langsung kepada operator terkait dan memastikan modanya layak beroperasi," katanya.

Sementara itu, Kemenhub juga berupaya memastikan awak transportasi dalam kondisi prima dan sehat saat melayani masyarakat. Sehingga nantinya perjalanan mudik bisa berjalan dengan baik dan selamat.

"Awaknya harus sehat memastikan penumpang diangkut dengan selamat. Kita pastikan ada cadangan alat transportasi jangan sampai masyarakat tak terangkut," kata Adita.

Adita mengimbau masyarakat mengurangi keinginan untuk mudik menggunakan roda dua. Sebab, alat transportasi tersebut cukup berisiko dan kondisi cuaca saat ini juga kurang mendukung bepergian jauh menggunakan roda dua.

"Mudik menggunakan roda dua, kalau bisa dikurangi, belum risiko di perjalanan, belum risiko cuaca saat ini. Kita ada mudik gratis, bisa dimanfaatkan. Dari yang sudah kami lihat di lapangan, operator menyambut ini (mudik) dengan gembira," tandasnya.

Sebelumnya, POLRI menyebut akan menurunkan 166.743 personel ke lapangan untuk melakukan pengamanan dan penjagaan arus mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2022.

"166.743 personel Mabes, Polda dan instansi terkait lainnya," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Personel tersebut nantinya juga akan bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat melalui posko-posko yang didirikan oleh kepolisian.

"Polri nanti akan mendirikan pos pam (pengamanan) dan pos yan (pelayanan). Di pos yan itulah nanti bersama sama steakholder terkait lainnya ditempatkan ruang untuk vaksin maupun booster," ungkap Eddy.

Sementara itu, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi bahwa puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran akan berlangsung di tanggal 29 dan 30 April 2022.