PPKM Bakal Dihentikan, Jokowi Tunggu Kajian Kemenkes dan Kemenko Perekonomian

Liputan6.com, Jakarta - Menyoal kemungkinan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian).

Kajian untuk penghentian PPKM yang dimaksud utamanya mencakup perkembangan terkini COVID-19 Tanah Air. Saat ini, meski terdapat varian baru seperti XBB, XBB.1, dan BN.1 yang menyebar, rata-rata kasus COVID-19 nasional semakin menurun.

"Jadi kembali ke soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Kemenko Perekonomian dan Kementeran Kesehatan," terang Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 21 Desember 2022.

Kabar menyeruak penghentian PPKM disampaikan Jokowi dalam acara 'Outlook Perekonomian Indonesia 2023' di Hotel Ritz-Charlton, Jakarta hari ini. Dikatakan bahwa kemungkinan nanti akhir tahun 2022, PPKM akan dihentikan.

Hal ini melihat kasus harian COVID-19 pada Selasa (20/12/2022) terus melandai. Penanganan COVID-19 dengan adanya PPKM Levelling juga sudah membaik sehingga situasi COVID-19 sudah jauh terkendali sekarang.

"Perlu saya ingatkan mengenai gempuran adanya pandemi. Muncul lagi Omicron, puncaknya mencapai 64 ribu kasus harian. Sehingga kita ingat saat itu ada Alat Pelindung Diri (APD) kurang, oksigen enggak ada, pasien numpuk di rumah sakit," ucap Jokowi.

"Untung saat itu kita masih tenang, tidak gugup tidak gelagapan sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik. Kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita."

Berkaitan dengan penghentian PPKM, Jokowi menambahkan, dirinya sudah meminta agar laporan kajian dari Kemenkes dan Kemenko Perekonomian masuk paling lambat pekan ini.

"Saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sampai ke meja saya, sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penghentikan PSBB, PPKM," tambahnya.

"Kita harapkan segera ya sudah saya dapatkan (laporan kajian) dalam minggu ini."

Perkembangan COVID-19 Tanah Air sekarang, menurut Laporan Harian COVID-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 20 Desember 2022 terjadi penurunan di sejumlah indikator penanganan COVID-19. Tren kasus konfirmasi harian COVID-19 dalam dua pekan terakhir menurun, dari 3.849 menjadi 1.367.

Kasus aktif juga menurun di angka 30.636, sebelumnya 53.406 kasus. Rata-rata pasien meninggal akibat COVID-19 dalam dua pekan terakhir ikut mengalami penurunan, dari  2,396 persen menjadi 2,391 persen.

Selanjutnya, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat menurun di angka 3.679, sebelumnya 5.977 pasien dirawat. Sejalan dengan itu, keterisian tempat tidur COVID-19 (Bed Occupancy Ratio/BOR) di rumah sakit menurun, dari 10,32 persen menjadi 6,52 persen.

Sementara itu di tengah kabar kemungkinan PPKM dihentikan akhir tahun ini, Presiden Jokowi sebelumnya memberi peringatan kepada jajaran menterinya terkait mobilitas masyarakat saat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Sebab, ada 44 juta orang yang diperkirakan akan berpergian saat Nataru.

"Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi, ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan Tahun Baru ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas Persiapan Natal dan Tahun Baru di Kantor Presiden Jakarta, Senin (19/12/2022).

Untuk itu, Jokowi meminta para pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk mengantisipasi gangguan dan masalah saat Nataru. Jokowi ingin masyarakat tetap merasa aman dan nyaman.

"Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah. Dan Natal dan Tahun Baru ini betul-betul disiapkan agar maayarakat terasa nyaman dan aman," jelasnya.

Sementara itu, Polri akan menerjunkan 102.000 personel dalam melakukan pengamanan saat atau jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Jumlah tersebut dipastikan bukan dengan instansi terkait.

"Untuk Polri jumlah kekuatan yang akan digelar untuk pengaman Nataru (Natal dan Tahun Baru) ada 102.000 personel. Kemudian untuk instansi terkait ada 32.000 personel," kata Kadiv Humas Polri Dedi Prasetyo, Rabu (15/12/2022).

Dedi menyebut, estimasi masyarakat yang akan memanfaatkan waktu libur Nataru tersebut mencapai 71 juta orang. Jumlah itu berada di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

"Itu kita antisipasi dengan baik. Kita sudah memetakan ada 508 titik yang harus diamankan, baik itu tempat ibadah, kemudian objek wisata, kemudian tempat-tempat lainnya seperti jalur-jalur yang menjadi fokus penanganan dari kepolisian," lanjutnya.

"Kita mohon dukungan dari pada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru agar semuanya berjalan lancar, aman dan kondusif."