Cerita Ganjar Pranowo Debat sama Menkes soal Data COVID-19, Luhut sampai Telepon

Liputan6.com, Depok Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menuturkan dirinya pernah berdebat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) sewaktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Perdebatan tersebut terjadi saat pandemi COVID-19.

Namun, bakal capres Ganjar Pranowo ini tidak menyebut secara langsung, siapa nama Menkes yang dimaksud. Seperti diketahui, Menkes dijabat oleh Terawan Agus Putranto saat awal pandemi COVID terjadi.

Kemudian Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Terawan dengan Budi Gunadi Sadikin, yang menjabat sebagai Menkes hingga saat ini.

"Saya berdebat habis dengan pengambil kebijakan di Jakarta. Kita kan lagi kacau soal COVID, siapa yang tahu soal COVID, kira-kira pandemi seperti ini akan selesai kapan?" tutur Ganjar saat memberikan Kuliah Kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Senin, 18 September 2023.

 "Dulu ada yang menghitung satu tahun, ada yang menghitung 6 bulan, ternyata semua salah."

Berdebat Habis-habisan soal Data COVID-19

Pada waktu itu, Ganjar berdebat terkait data COVID-19, apakah akan dibuka semua ke publik atau tidak. Menurutnya, masyarakat harus tahu kondisi yang terjadi.

"Saya berdebat habis-habisan soal data. Kita tidak pernah jujur dengan data. Saya lupa angka persisnya, tapi kira-kira ada 2 juta yang enggak diinput, sampai empat kali pengelola data yang di Kementerian Kesehatan datang ke Jawa Tengah," terang Ganjar.

"Pak, kalau ada data yang belum dimasukkan, masukkan besok pagi. Dijawab, kalau data dimasukkan, ini Jawa Tengah tertinggi di dunia. Saya enggak peduli dan saya akan jawab. Saat itulah terjadi perdebatan keras antara saya dengan Pak Menteri Kesehatan."

Buntut dari perdebatan data COVID-19 dengan Menteri Kesehatan, Ganjar Pranowo akhirnya ditelepon oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pak Luhut telepon saya, 'Mas Ganjar, menurut Anda, data harus dibuka atau enggak?' Jangan kita membohongi siapapun. Kalau gitu kita buka, ini untuk kepentingan riset juga lho Pak," lanjut Ganjar.

"Kalau kita melihat tren seperti ini, publik jadi tahu dan aware. Kalau disuruh pakai masker ya pakai masker, kalau disuruh tinggal di rumah ya tinggal di rumah. Emang bisa? Ya kita ada bantuan sosial, bagaimana? Saya terinspirasi membuat Lapak Ganjar. Itulah kenapa saya buat waktu itu."

Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan komunikasi publik? Ganjar Pranowo memberikan contoh saat pandemi COVID-19. Ia gencar memberikan edukasi dan meminta masyarakat Jawa Tengah memakai masker.

"Bapak/Ibu, harus di rumah, Bapak/Ibu besok harus pakai masker. Mulai besok pakai, saya kasih dulu masker, besok saya lewat sini harus pakai lho. Ya nama saya bisa jelek, tapi saya enggak pedulu popularitas pada saat itu," ucapnyaa.

Ditanya Pihak Istana soal Keputusan Lockdown

Ganjar juga sempat ditanya oleh pihak Istana, 'Pak Ganjar, lockdown atau enggak?"

"Apakah boleh saya kasih waktu? Kesimpulan saya, tidak. Saya sudah hitung berapa gudang bulog yang bisa menyalurkan pangan, berapa tenaga TNI Polri yang bisa secara masif dikerahkan untuk menyampaikan pangan? Saya hitung per kecamatan," imbuhnya.

"Kalau situasi ini memburuk dan kita tidak bisa menyampaikan cepat, masyarakat lapar, maka penjarahan seperti yang terjadi di banyak negara bisa terjadi. Pada saat itulah data mulai kita buka, edukasi kita lakukan, tiap hari saya jalan, tiap hari saya nge-video-in, tiap hari saya upload."

Sebelumnya pada Selasa (23/8/2023), muncul pemberitaan, "Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kena semprot Gubernur, yang kini jadi Capres." Hal ini disampaikan dalam sebuah sesi Tech Conference 2023 CNBC Indonesia.

Pada waktu pandemi, terjadi perubahan mekanisme pelaporan data COVID-19, yang tadinya diberikan secara bertahap dari dinas kota/kabupaten hingga provinsi, kemudian berubah dari laboratorium melaporkan langsung ke Kementerian Kesehatan.

Awalnya, hasil tes COVID-19 dimasukkan langsung ke Google Form. Dengan cara tersebut, Budi Gunadi bisa mengetahui kasus COVID-19 sebelum pemimpin daerah tahu.

Ini berujung pemimpin daerah menjadi marah lantaran semua data COVID-19 keluar.