Libur Sekolah Sebulan Penuh saat Ramadan, dari Zaman Kolonial hingga Presiden Gus Dur

Liputan6.com, Jakarta Baru-baru ini, wacana libur sekolah selama Ramadan kembali mencuat seiring dengan kebijakan pemerintah tahun 2025. Isu ini turut memicu nostalgia tentang masa lalu ketika libur Ramadan pernah berlangsung selama sebulan penuh di beberapa era pemerintahan.

Sejarah mencatat bahwa libur sekolah penuh selama Ramadan bukan hal baru. Kebijakan ini diketahui pernah berlaku di era kolonial Belanda lalu di masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Sebelumnya, kebijakan libur penuh ini sempat dibatasi di era presiden Soekarno dan dihentikan di masa presiden Soeharto karena dianggap "pembodohan".

Belakangan isu ini kembali mencuat, namun usut punya usut, pemerintahan presiden Prabowo tidak memberlakukannya dan mengganti dengan libur penuh selama sepekan awal. Lantas, bagaimana riwayat libur sekolah selama sebulan penuh di bulan Ramadan? berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Rabu (22/1).

Merujuk museumkepresidenan.id, jika ditelusuri sejarahnya, pemberlakuan libur selama sebulan penuh di bulan Ramadan pernah berlaku di masa penjajahan Belanda. Kala itu, pemerintahan yang berkuasa memiliki acuan lantaran mayoritas masyarakat pribumi di Hindia Belanda merupakan 

Kebijakan Pemerintah kolonial memberikan libur selama satu bulan penuh tidak berlaku di banyak lembaga pendidikan dan hanya berlaku kepada siswa berbagai jenjang di Hollandsch Inlandsche School (HIS), termasuk Hogere Burgerschool (HBS) dan Algemeene Middelbare School (AMS).

Kebijakan ini didorong oleh pemahaman bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan waktu untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Selain itu, pemerintah kolonial melihat libur Ramadan sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang sedang berpuasa.

"Kebijakan libur puasa telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada sekolah binaan mereka dari tingkat dasar (HIS) sampai tingkat menengah keatas (HBS dan AMS)," tulis laman museumkepresidenan.id.

Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan baru terkait libur Ramadan. Pemerintah mulai menjadwalkan ulang kegiatan resmi dan tidak resmi selama bulan suci untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam menjalankan ibadah dengan lebih tenang.

Pada era ini, pemerintah mengatur agar kegiatan sekolah tidak sepenuhnya dihentikan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan bulan Ramadan. Beberapa hari libur diberikan di awal dan akhir Ramadan, sementara sisanya digunakan untuk kegiatan pendidikan yang relevan dengan semangat keagamaan.

Langkah ini mencerminkan pendekatan Soekarno yang ingin menjaga keseimbangan antara pendidikan nasional dan penghormatan terhadap tradisi agama mayoritas. Kebijakan ini diterima baik oleh masyarakat karena memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan proses belajar mengajar.

Berbeda dengan era sebelumnya, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengurangi durasi libur Ramadan. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan libur yang lebih singkat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Ia mengeluarkan Surat Keputusan No. 0211/U/1978 yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan produktif. Menurutnya, libur penuh selama Ramadan seperti yang diterapkan pada masa kolonial tidak sesuai dengan semangat pembangunan nasional dan dianggap pembodohan.

Meski menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pihak lainnya, kebijakan ini tetap diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Soeharto. Fokus pada efisiensi pendidikan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.

"Daoed Joesoef, pada saat itu beranggapan bahwa pelaksanaan hari libur secara penuh seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial hanya merupakan kebijakan pembodohan," tulis laman museumkepresidenan.id lagi.

Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, kebijakan libur Ramadan sebulan penuh dihidupkan kembali. Pada tahun 1999, Gus Dur memberikan kebebasan kepada sekolah untuk meliburkan siswa selama satu bulan penuh dengan imbauan mengadakan kegiatan pesantren kilat.

Langkah ini bertujuan agar siswa dapat memanfaatkan waktu libur untuk memperdalam ilmu agama Islam sekaligus menjalankan ibadah dengan lebih fokus. Gus Dur memandang libur penuh Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat Muslim di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi simbol toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Namun, kebijakan ini kembali diubah pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, yang mengadopsi pendekatan serupa dengan masa Soeharto.

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri menetapkan jadwal pembelajaran selama Ramadan. Kegiatan belajar di sekolah berlangsung dari tanggal 6 hingga 25 Maret, sementara pembelajaran mandiri dijadwalkan pada 27-28 Februari dan 3-5 Maret.

Libur bersama Idul Fitri dimulai pada 26 Maret hingga 8 April 2025, memberikan waktu cukup bagi siswa untuk merayakan Hari Raya bersama keluarga. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pendidikan formal dan kebutuhan spiritual siswa selama Ramadan.

Pemerintah juga mendorong sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung penguatan iman dan takwa, seperti pesantren kilat dan kajian keagamaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa tetap produktif selama bulan Ramadan tanpa kehilangan momen untuk memperdalam nilai-nilai spiritual.

"Di dalamnya juga nanti ada klausul yang mengatur bagaimana para murid yang beragama selain Islam," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti, mengutip ANTARA.

Libur Ramadan sebulan penuh pertama kali diterapkan pada era kolonial Belanda.

Gus Dur menerapkan libur penuh sebulan, sedangkan Soeharto membatasi libur menjadi beberapa hari saja.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pendidikan formal dan kebutuhan spiritual selama Ramadan.

Saat ini, libur penuh Ramadan hanya menjadi wacana, dengan pemerintah lebih memilih kombinasi belajar di sekolah dan mandiri.