Keluh Kesah Pelaku Usaha Wisata di Bali kepada Menparekraf Sandiaga Uno

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bertolak ke Bali untuk kunjungan kerja perdana pada Minggu, 27 Desember 2020. Dalam kunjungan tersebut, ia sempat mengajak para pelaku usaha wisata berdiskusi.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, topik bahasan seputar kendala yang dihadapi selama pandemi Covid-19, untuk merumuskan langkah strategis selanjutnya. "Saya ingin mendengar dari para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan mengenai kendala yang dihadapi saat situasi yang penuh tantangan ini, yaitu COVID-19," kata Sandiaga Uno saat dialog siang,di Jendela Bali The Pandramic Resto, GWK Cultural Park, Minggu, 27 Desember 2020.

Ia mengaku sangat mengerti seluruh stakeholder di sektor pariwisata mengalami banyak kesulitan, mulai dari penghasilan berkurang hingga kehilangan mata pencaharian. Ia menyebut pengusaha wisata di Bali masuk ke periode manset alias makan dari jual hasil aset.

"Oleh karena itu, kita harus pastikan gerak cepat, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali ini bisa bertahan dengan kebijakan-kebijakan yang penuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi," lanjutnya.

Keluh kesah para pelaku usaha pariwisata turut disampaikan ke Sandiaga kala itu. Chairman IINTOA (Indonesia Inbound Tour Operator Association), Paul Edmundus Talo menyebut beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, pihaknya sudah 10 bulan tanpa bekerja. Imbasnya, pengusaha hanya keluar uang karena harus membayar gaji pegawai yang masih tetap dipertahankan tanpa ada pemasukan.

"Oleh karena itu, melalui Deputi Bidang Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo, kami berusaha meminta supaya ada dana hibah pariwisata untuk pelaku pariwisata lainnya seperti biro perjalanan yang mendatangkan wisatawan agar mendapat kesempatan untuk menerima dana hibah," ungkap Paul.

Kedua, pihaknya ingin agar perbatasan segera dibuka agar kegiatan pariwisata kembali aktif meski menyadari kebijakan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektoral. "Namun, saya berharap melalui Bapak Menteri bisa memastikan lebih cepat hotel dan restoran, serta industri di sektor ini dapat terbantu dan bangkit lagi," tambahnya.

Kendala ketiga yang sampaikan Paul adalah visa. Ia berharap VoA (visa on arrival) bisa diberikan kepada warga dari negara tetangga terdekat Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia yang langsung membuka perbatasannya, sehingga mendatangkan wisatawan dengan VoA-nya. Hal itu dinilainya sangat membantu pelaku usaha pariwisata.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ia juga berharap memperoleh data yang jelas dan ingin mengetahui berapa banyak biro perjalanan wisata yang dikeluarkan izinnya secara resmi oleh pemerintah. Ia mengatakan ingin mengajak biro perjalanan wisata tersebut untuk bekerja sama dengan IINTOA.

Paul berencana kembali menyelenggarakan event Bali and Beyond Travel Fair pada Juni 2021 yang jadi ajang promosi pariwisata terbesar di Indonesia. Harapannya, kegiatan ini dapat meraih peluang mengembangkan kepariwisataan di Tanah Air.

Ketua DPD Putri Bali Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, Geindah menyebut di daerah tujuan wisata (DTW), terkadang pihaknya merasa termarjinalkan dibanding dengan pelaku usaha hotel dan restoran. Salah satu contohnya bantuan dana hibah hanya ditujukan untuk pelaku hotel dan restoran.

"Padahal, kami adalah sarinya dari pariwisata tersebut. Kami sangat menaruh harapan besar terhadap Kemenparekraf untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja pariwisata di sektor dan tujuan wisata lainnya," kata Geindah.

Salah satu yang mengalami dampak negatif pandemi adalah GWK Cultural Park Bali yang sempat ditutup sejak Maret 2020. General Manager Marketing & Event GWK Cultural Park Bali, Andre Prawiradisastra, menyampaikan setelah dibuka kembali, trafiknya belum seperti sebelum pandemi.

"Rata-rata kunjungan wisatawan ke GWK sebelum pandemi sekitar 2.000 orang per hari pada saat weekday dan 3.000 - 4.000 orang pada saat weekend di luar high season," jelas Andre.