Eks Komisioner KPK Dukung Jokowi Tunda Pelantikan Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menunda Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, menyusul penetapan tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Erry meyakini, Jokowi punya langkah lain untuk mengatasi masalah pergantian Kapolri.

"Apa yang terjadi saat ini, keputusan Jokowi sangat bijak. Posisi Presiden sulit. Sebagai kepala negara beliau punya sesuatu yang kita tidak tahu," kata Erry saat memberikan keterangan persnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Erry juga meminta kepada KPK untuk tidak lagi menunda proses penyidikan Budi Gunawan. Hal itu terkait polemik pencalonan Kapolri agar segera berakhir dan memberikan kepastian hukum kepada Budi Gunawan.

"Kita tuntut KPK tak tunda lagi penyidikan. Lakukan penyidikan mendalam agar kepastian hukum hadir," tambah Erry.

Menurut Erry, kepastian hukum terhadap Budi Gunawan penting dilakukan. Sebab, hal ini akan lebih memudahkan Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait Kapolri.

"Agar kita semua, termasuk Pak Presiden Jokowi bisa mengambil langkah ke depan untuk jalankan PR kita ke depan. Jangan tertunda cuma karena tidak bisa ambil keputusan," ucap Erry.

Tudingan Hasto PDIP

Erry juga angkat bicara mengenai isu manuver politik yang diduga dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, seperti yang dibeberkan Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Menurut Erry, dengan bergulirnya isu tersebut KPK harus memberikan klarifikasi. Klarifikasi ini diperlukan oleh publik untuk memastikan apakah pernyataan elite PDIP itu berdasarkan fakta atau isu belaka.

"Tapi harus ditunggu, ini faktual, cuma sekedar isu, atau ini cuma pembunuhan karakter. Tergantung klarifikasi apakah ini fakta dan diakui oleh yang bersangkutan," kata Erry.

Erry menambahkan, pimpinan KPK harus mengambil tindakan terkait isu yang semakin berkembang. Ia menyarankan, KPK segera membentuk komite etik untuk memastikan isu tersebut.

"Saya pikir pimpinan KPK, akan melakukan tindakan dan mengambil tindakan membentuk komite etik atas isu itu," tegas dia.

Tolak Pelantikan Budi Gunawan

Sementara itu relawan Koalisi Aksi Masyarakat Anti Korupsi (Koki Masak) Fadjroel Racman meminta Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebab status tersangka yang melekat kepada Gunawan dapat berdampak negatif di mata masyarakat.

"Kalau Kapolrinya tersangka, apalagi nanti masuk bui KPK, apa jadinya itu kalo sampai kejadian?," kata Fadjroel saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, siang tadi.

Meski menolak Budi Gunawan sebagai Kapolri, Fadjroel dan sejumlah relawan lainnya tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 5 tahun ke depan.

"Kami kritik ke Jokowi jangan angkat tersangka jadi Kapolri, karena nanti standar politik Anda lebih rendah dari SBY," pungkas Fadjroel. (Rmn/Ado)