Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar kubu Agung Laksono menilai saat ini pemerintah secara sah telah mengakui kepengurusannya. Kendati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan putusan sela untuk menunda Surat Keputusan (SK) Menkumham atas kepengurusan Golkar Agung Laksono.
Untuk itu, pihaknya memiliki hak menempati kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. "Kita sudah sah, dari awal berkantor dan berkegiatan partai di DPP," kata politisi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Dave Laksono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015).
Putra Agung Laksono itu berujar, Menkumham Yasonna Laoly sudah membatalkan Surat Keputusan (SK) lama dan mengangkat SK baru kepengurusan Golkar yang menyebut kepengurusan Agung Laksono sebagai Golkar yang sah.
Sementara untuk hasil putusan sela PTUN, pihaknya menilai hal tersebut bukan mengembalikan Golkar kepada kepengurusan hasil Munas Riau.
"Menkumham sudah membatalkan SK lama (Munas Riau 2009). Jadi kalau mengaku SK Riau (yang berlaku saat ini) berarti Golkar hidup di dalam masa lalu," tandas Dave.
Persiapan Rapimnas Perdana
Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Bowo Sidik Pangarso‎ mengatakan, pihaknya malam ini sedang melakukan rapat untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) perdana Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Kita sedang rapat persiapan untuk Rapimnas besok, ini banyak yang ‎hadir," kata Bowo saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (7/4/2015) malam.
Anggota Komisi VII DPR itu menuturkan, Rapimnas I Partai Golkar kubu Agung Laksono akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat.
"Iya besok di Kantor DPP, dari pagi (mulainya)," tandas Bowo. (Ali)
Golkar Kubu Agung: Menkumham Sudah Batalkan SK Munas Riau
Hasil putusan sela PTUN dinilai bukan mengembalikan Partai Golkar kepada kepengurusan hasil Munas Riau.
diperbarui 07 Apr 2015, 23:06 WIBDiterbitkan 07 Apr 2015, 23:06 WIB
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono (tengah) bersama para fungsionaris berpegangan usai jumpa pers terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/3/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 Ramadan UpdateDahulukan Makan atau Sholat Dulu? Ini Jawaban Gus Baha
5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Apa Itu Wishlist: Panduan Lengkap Memahami dan Memanfaatkannya
OJK Rilis Atur Baru Soal Laporan Berkala Dana Pensiun dan Perasuransian, Ini Intinya
VIDEO: Kesal Tak Diberi Uang, Pengemis Sundut Rokok ke Pemotor!
Vietnam Bayar Pelapor Pelanggar Lalu Lintas Rp 3 Juta, Warga Siaga di Jalan
Intip Resep Tongkol Balado yang Lezat dan Pedasnya Bikin Nagih
VIDEO: Viral Warga Gerebek Oknum Camat di Surabaya, Diduga Sembunyikan Wanita
Viral, Perusahaan di China Paksa Karyawannya Menelan Api Agar Lebih Semangat Memulai Hari
Protein Hewani Apa Saja: Panduan Lengkap Sumber Nutrisi Penting
Ikut Program 3 Juta Rumah, Kentanix Supra Incar Marketing Sales Rp 300 Miliar
Ciri Ciri Rematik pada Kaki: Kenali Gejala dan Penanganannya
Indonesia Butuh Dana Swasta Rp 700 Triliun untuk Infrastruktur
7 Potret Sebelum Sesudah Diet Polisi Gendut di Trenggalek, Dapat Bonus Jutaan