JK Sebut Nasib Buruh Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

JK mengambil perbandingan dengan nasib buruh di Bangladesh.

oleh Audrey Santoso diperbarui 01 Mei 2015, 22:39 WIB
Diterbitkan 01 Mei 2015, 22:39 WIB
Tuntutuan Hari Buruh Internasional (May Day)
Tuntutuan Hari Buruh Internasional (May Day)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengecek perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional dari Mabes Polri melalui video conference dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono yang berada di kawasan Monas.

Dalam telewicara tersebut, pria yang akrab di sapa JK itu menuturkan bahwa nasib buruh di Indonesia jauh lebih baik dibanding negara berkembang lainnya. JK mengambil contoh Bangladesh.

"Berbeda dengan Bangladesh." kata JK di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/5/2015).

JK juga memberi pemahaman kepada buruh bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan hingga peningkatan kesejahteraan buruh tercapai. Ia mengatakan jika bantuan kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal yang diberikan pemerintah itu dapat juga dimaknai dengan kenaikan gaji atau tunjangan.

"Kesehatan gratis, pendidikan, subsidi beras dan subsidi perumahan, gaji itu tidak hanya dilihat dari UMR yang diterima," papar JK.

Sebab, menurut JK, jika fasilitas-fasilitas tersebut ditotal maka jumlahnya lebih banyak dari pendapatan yang dituntut buruh saat ini.

"Karena bila disatukan, (fasilitas-fasilitas) itu lebih tinggi pendapatannya," imbuh mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut.

Perayaan May Day tahun ini lebih kondusif dibanding tahun sebelumnya. Para buruh dari berbagai elemen melangsungkan perayaan mulai dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB, Jumat 1 Mei 2015. Mareka datang dari berbagai daerah untuk berorasi langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, menuntut pemerintah memberikan kehidupan yang lebih layak.

Beberapa permintaan mereka ialah menolak upah murah dan peninjauan upah 2 tahun sekali, menolak outsourcing dan kerja kontrak, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, meminta kebebasan berserikat, menuntut rumah untuk buruh, perbaikan layanan BPJS, fasilitas media untuk buruh, beasiswa untuk anak buruh, alat transportasi untuk buruh, menagih janji Presiden Jokowi untuk buruh serta perlindungan hukum untuk buruh. (Ans)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya