Pesan Rano Karno untuk Sekda Banten yang Baru

Liputan6.com, Serang - Gubernur Banten Rano Karno mengangkat Ranta Suharta sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten. Dia menggantikan Kurdi Matin yang diberhentikan atas Keputusan Presiden. Ranta dilantik di Pendopo Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten.

"Ranta agar jabatannya harus mewujudkan cita-cita masyarakat dan pembentukan Provinsi Banten. Terutama dalam hal memelihara nilai semangat perjuangan, kerukunan, dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Rano Karno di Banten, Kamis (3/9/2015).

Pergantian Sekda Banten ini berdasarkan keluarnya surat Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo Nomor 134/M Tahun 2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Provinsi Banten tertanggal 24 Agustus 2015.

Ranta Suharta yang masih menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten kini mendapatkan golongan 4B atau pejabat setingkat eselon 1B.

"Peran Sekda sekaligus seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) merupakan satu kesatuan. Harus bekerja keras untuk menjalankan cita-cita Provinsi Banten dan menyelesaikan RPJMD 2012-2017," kata Rano Karno.

Abdi Negara

Rano juga meminta seluruh PNS Banten untuk menyadari posisinya yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Sehingga, harus mengutamakan pelayanan dan kepentingan publik.

"Aparatur Provinsi Banten harus menerapkan profesionalisme sebaga abdi negara dan abdi masyarakat. Harus mampu melahirkan keberadaan negara. Di mana, kebutuhan rakyat adalah kebutuhan negara. Keinginan masyarakat, adalah keinginan negara," tegas Rano.

Ranta yang dilantik mengaku memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebagai abdi negara.
 
"Ada 6 arahan dari Gubernur, untuk menyelesaikan berbagai macam di antaranya Bank Jabar, sisa temuan BPK-RI, hingga persiapan APBD 2016," kata dia.

Dia juga berjanji akan melakukan efisiensi anggaran. Agar masyarakat Banten bisa merasakan pembangunan.

"Mengefisiensi anggaran daerah dalam pelaksanaan tugas. Bertindak netral dan tidak memihak kepada kepentingan politik. Akan membangun dan menginternalisasi pemberantasan korupsi," tegas Ranta. (Mvi/Ali)