Liputan6.com, Jakarta - Pro dan kontra desakan permohonan maaf negara pada Presiden Sukarno terus bergulir. PDI Perjuangan sebagai partai yang menggulirkan usulan tersebut, menganggap masih ada sejarah yang perlu diluruskan terkait dukungan Bapak Proklamator Indonesia itu terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).
‎"Harus ada pelusuran sejarah, di buku sejarah masih ada nama Sukarno yang dikaitkan dengan PKI," kata Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2016).
Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, dengan negara memberikan pernyataan maafnya kepada Presiden pertama RI itu, maka secara otomatis juga telah meluruskan sejarah yang ‎selama ini telah merugikan pihak-pihak yang dituduhkan.
"Negara juga wajib menyampaikan maafnya kepada orang-orang yang dituduhkan itu," tegas dia.
Masinton juga mengaku tidak sepakat atas pernyataan putri Presiden ke-2 RI, Titiek Soeharto yang mempertanyakan kenapa pemerintah harus meminta maaf, padahal negera juga telah mengabadikan Soekarno menjadi nama jalan dan Bandara‎ karena ini menyangkut sejarah yang harus diluruskan.
"Jangan diberi sejarah beda-beda, untuk pemberian gelar pahlawan, nama jalan, nama bandara, Apa itu cukup? Saya rasa belum. Sejak lama Bung Karno disimpangkan namanya," tandas Masinton Pasaribu. (Dms/Mut)
Energi & Tambang