Wakil Ketua MPR: Pemberhentian Arcandra Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai pemberhentian terhadap Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah keputusan yang tepat. Sebab, Arcandra dikabarkan mengantongi paspor Amerika Serikat.

"Ya memang harusnya begitu kan, dia sudah memegang paspor Amerika, secara tidak langsung berarti sudah warga Amerika dan kita Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda," kata Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2016).

Menurut Mahyudin, dengan kepemilikan paspor itu secara tidak langsung Arcandra bukan lagi warga negara Indonesia. Karena itu, Politikus Golkar ini menyebut Arcandra tak layak duduk di Kabinet Kerja.

"Dengan memiliki paspor negara Amerika berarti tidak lagi menjadi warga Indonesia. Jadi dia tidak layak jadi menteri," ujar Mahyudin.
 
Politikus Partai Golkar ini pun bersyukur Presiden Jokowi dapat bergerak cepat mengatasi permasalahn ini dengan memberhentikan Arcandra. "Alhamdulillah Presiden sudah memberhentikannya dengan hormat," ucap Mahyudin.

Tidak Cermat Memilih

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kasus Arcandra Tahar sebagai bentuk kecerobohan Jokowi karena tidak cermat dalam memilih menteri di Kabinet Kerja.

"Menurut saya, ini salah satu kecerobohan ketidakcermatan Presiden dalam memilih para pembantunya dalam hal ini menteri ESDM yang sudah diberhentikan tadi malam," kata Fadli.

Politikus Partai Gerindra ini menilai hal ini seharusnya tidak perlu terjadi. Terlebih, Jokowi sudah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalan merekrut pembantunya di pemerintahan.

"Ini harus secara teliti, cermat segala macam background yang menyangkut pendidikan, status kewarganegaraan satu hal yang paling standar," terang dia.

Atas kejadian ini, Fadli menyebut Arcandra menjadi korban dari kesalahan pemerintah dalam memilih menteri. Padahal, kata Fadli, keahlian yang dimiliki Arcandra dibutuhkan untuk membantu pembangunan di Tanah Air.  

Ia pun yakin masih banyak warga negara Indonesia lain yang juga memiliki kemampuan yang dibutuhkan Indonesia di luar negeri. Fadli berharap ke depan para WNI itu dapat kembali ke Indonesia untuk membantu membangun Tanah Air.

"Tetapi hal-hal seperti administratif tidak dipenuhi kejadian seperti ini. Ini sungguh disayangkan," ujar dia.

Fadli pun menyarankan agar ke depannya pemerintah dapat memperbaiki sistem rekrutmen menteri. Sehingga, kasus seperti Arcandra tak lagi terulang.

"Jadi saya kira harus ada evaluasi kepada sistem pemerintahan yang sekarang ini termasuk di dalam rekrutmen (menteri)," tandas Fadli.