Gerindra: Jokowi Jangan Diam Hadapi Kasus Rekaman Menteri BUMN dan Bos PLN

Liputan6.com, Jakarta - Sudah hampir sepekan rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Sofyan Basir beredar luas. Sejumlah pihak ramai-ramai mendorong ada klarifikasi resmi dan detail dari Rini-Sofyan. Termasuk tentu juga penjelasan dari Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono meminta Jokowi untuk segera bersikap tegas dengan meminta KPK mengusut tuntas maksud percakapan Rini Soemarno dan Sofyan.

"Presiden seharusnya meminta KPK untuk segera mengusut tuntas kasus rekaman ini, bukan malah bilang no comment," kata Ferry di Jakarta, Sabtu, 5 Mei 2108.

Ferry menilai mencuatnya rekaman pembicaraan ini di media sosial harus diartikan sebagai masalah serius. Apalagi tudingan adanya bagi-bagi fee dalam rekaman itu tidak juga kunjung mendapat penjelasan.

"Masalah ini masalah besar dan penting bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan," ujar Ferry.

Ferry berharap KPK bisa profesional dengan inisiatif menindaklanjuti kasus ini karena sudah terlanjur diketahui publik. Peran KPK penting untuk bisa membuktikan apakah benar isi rekaman itu seperti dugaan banyak orang selama ini.

"Juga menjadi pertaruhan kewibawaan KPK itu sendiri untuk mengungkap kebenaran di balik terbongkarnya percakapan Rini Soemarno dan Dirut PLN yang diduga membicarakan masalah fee," ucap Ferry.

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan jika ada pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengenai rencana pembagian saham di salah satu proyek.

Namun, dia menegaskan jika konteks pembicaraan tersebut benar-benar membahas porsi saham milik BUMN, bukan untuk pribadi ataupun pihak-pihak tertentu. Menurut dia, pembahasan mengenai porsi saham BUMN di salah satu proyek menjadi hal yang krusial karena segala macam ekspansi bisnis BUMN menjadi tanggung jawabnya.

"Kami memang ada pembicaraan mengenai proyek yang meminta BUMN untuk ambil alih, misalnya 80 persen ke atas. Kita harus ikut punya saham untuk menjaga kinerja BUMN itu sendiri," kata Rini di Gedung Bank Indonesia, Kamis, 3 Mei 2018.

Apalagi BUMN yang dilibatkan adalah sekelas PLN dan Pertamina. Dengan bernegosiasi tentang pembagian saham tersebut, Rini mengatakan hal itu juga demi kemajuan BUMN tersebut.

Terkait viralnya rekaman suara antara dirinya dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang digambarkan bagi-bagi fee atau jatah soal proyek penyediaan energi, dia merasa dirugikan.

Sebab itu Rini mengaku sudah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian sejak Senin lalu. "Saya dirugikan dan nama saya dicemarkan karena yang beredar itu sudah dipotong-potong dengan tujuan tertentu. Karena saya selama 3,5 tahun ini terus perjuangkan BUMN," tegas Rini.