Liputan6.com, Jakarta Universitas Sumatera Utara (USU) mengarantina atau lockdown kampusnya selama dua pekan. Karantina dimulai pada 24 Maret hingga hingga 7 April 2020 mendatang.
"Memperhatikan penularan Covid-19 yang terus meluas dan mengkhawatirkan, maka demi mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19 maka terhitung sejak hari Selasa, 24 Maret 2020 hingga 7 April 2020 kampus USU ditutup secara penuh (lockdown)," bunyi Surat Edaran Rektor USU, Runtung tentang Upaya Peningkatan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
Baca Juga
Dalam surat edaran tersebut, rektor juga mengimbau para sivitas akademika USU melakukan proses belajar mengajar dan pekerjaan dari tempat tinggalnya masing-masing.
Advertisement
"Selama lockdown, rumah sakit gigi dan mulut, poliklinik, fasilitas olahraga, gedung-gedung pertemuan, kantor unit kegiatan mahasiswa dan fasilitas lainnya di lingkungan USU ditutup," tegas Runtung.
Selama masa karantina, mahasiswa USU diminta untuk melakukan pembelajaran melalui media daring atau online.
USU pun meminta agar sivitas akademikanya menghindari aktivitas di luar ruangan, guna menghindari penularan wabah Covid-19 yang lebih luas.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jokowi Ungkap Alasan Indonesia Tidak Lockdown
Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasan melarang melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).
Menurut dia, setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda.
"Kemudian ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter berbeda-beda, budaya berbeda-beda, kedisplinan yang berbeda-beda. Oleh itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur se-Indonesia melalui video conference, Selasa (24/3/2020).
Dia mengaku telah melakukan kalkulasi dan analisa yang matang terhadap negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown. Hasilnya, Jokowi menilai menjaga jarak antarmanusia adalah kebijakan yang paling pas di Indonesia.
Advertisement