Dino Patti Djalal Beberkan 3 Bukti Fredy Kusnadi Terlibat Mafia Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal menanggapi laporan terhadapnya atas tudingan pencemaran nama baik Fredy Kusnadi. Dia pun membeberkan tiga bukti Fredy terlibat sindikat mafia tanah.

"Hari ini saya mendengar ada sindikat mafia tanah yang melaporkan saya atas pencemaran nama baik. Ini memang agak aneh karena sindikat yang melaporkan korban ke polisi. Tapi setidaknya satu orang sudah kelihatan mukanya oleh polisi. Dan mudah-mudahan dalang-dalang sindikat ini semakin banyak yang teridentifikasi oleh polisi," tutur Dino Patti Djalal dalam akun Instargram @dinopattidjalal tang dikutip Liputan6.com, Senin (15/2/2021).

Dino lantas menyebutkan bukti yang dimilikinya. Pertama adalah video pengakuan tersangka kasus mafia tanah atas nama Sherly bahwa Fredy terlibat dalam kasus tersebut.

"Sherly yang sudah tertangkap oleh polisi. Saya apresiasi Sherly sudah memberikan pengakuan yang sejujur-jujurnya terkait peran Fredy atas aksi penipuan rumah ibu saya," jelas dia.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Bukti kedua yang telah diserahkan kepada polisi adalah rekam transfer Fredy sebesar Rp 320 juta. Itu merupakan sebagian dari data hasil pegadaian sertifikat rumah ke sebuah koperasi.

"Dari sana diuangkan sekitar Rp 4 atau 5 miliar. Bosnya mendapatkan mungkin sekitar Rp 1,7 miliar. Yang lain antara Rp 1 miliar dan Rp 500 juta. Jadi dibagi-bagi," kata Dino Patti Djalal.

Terakhir yakni bukti ketiga terkait keberadaan rumah di Jakarta yang hingga kini masih diusut pihak kepolisian. Sebab, informasi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) bahwa sertifikatnya telah beralih ke Fredy Kusnadi.

"Jadi jelas nama Fredy ada di mana-mana," Dino menandaskan.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, mantan Juru Bicara Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik terhadap Fredy Kusnadi.

Kuasa Hukum Fredy, Tonin Tachta Singarimbun menyampaikan, kliennya adalah pihak pembeli rumah milik orang tua Dino secara sah. Aduan itu dilakukan pada Sabtu, 13 Februari 2021 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/860/II/YAN 2.5/SPKT/PMJ.

"Klien kami saudara Fredy memang benar ada membeli satu rumah di Jalan Antasari yang proses jual belinya dimulai dari pembayaran uang muka sebesar Rp 500 juta kepada Ibu Dino," tutur Tonin saat dikonfirmasi, Minggu (14/2/2021).

Tonin menyebut, tudingan Dino terhadap Ferdy Kusnadi sebagai dalang sindikat penipuan jual beli sertifikat rumah milik ibunya tidak berdasar. Padahal, kliennya itu telah membeli rumah milik orangtua Dino dengan kesepakatan jual seharga Rp 11 miliar lewat metode pembayaran kredit atau cicil.

"Fredy menebus sertifikat atas nama keponakan atau sepupunya tersebut di koperasi simpan pinjam setelah AJB di kantor PPAT di Jakarta Selatan, dan berdasarkan AJB bayar PBHT dan PBB maka dilanjutkan balik nama ke klien kami. Setelah itu apa yang salah dan palsu? Apakah ini mafia?," jelas dia.

Lebih lanjut, kata Tonin, Fredy juga sudah beberapa kali bertemu dengan Ibu Dino dan saudaranya itu. Total yang sudah dibayarkan sekitar Rp 950 juta lengkap dengan tanda terima.

"Oleh sepupu atau keponakan tersebut klien kami dilaporkan di SPKT Polda Metro Jakarta dan ditangani Unit 4 Subdit 2 Direskrimum yang mana baru akan dipanggil untuk klarifikasi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Jadi yang dilakukan pemberitaan di media dan talk show itu penangkapan di kantor notaris sebelum ada laporan polisi dan laporan polisi dibuka pada hari itu juga oleh keponakan atau sepupunya, dan aneh kan polisi bisa melakukan penggrebekan di kantor notaris tanpa ada delik aduan," Tonin menandaskan.

Dalam perkara ini, Tonin mempersangkakan Dino Pari Djalal dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45a Ayat 3 dan atau Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).