Jokowi Kritik WHO soal Penanganan Covid-19 di Dunia

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan krisis Covid-19 menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global. Di tengah situasi ini, peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun dinilai belum mencakup banyak hal strategis.

"Kita harus mengevaluasi kondisi saat ini, krisis covid menunjukkan rapuhnya ketahanan kesehatan global di semua negara dan kolaborasi saat ini seperti Covax Facility hanyalah solusi sesaat, dan juga peran WHO belum mencakupi banyak hal strategis bagi kehidupan dunia," Jokowi saat berbicara dalam World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).

Menurut dia, dibutuhkan solusi yang permanen agar dunia mampu hadapi permasalah kesehatan yang tidak terduga seperti, pandemi Covid-19. Untuk itu, Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur kesehatan dunia di Presidensi G20 2022 mendatang.

Selain itu, kata Jokowi, Indonesia ingin ada sebuah badan kesehatan dunia di sektor keuangan yang mirip Dana Moneter Internasional (IMF). Badan tersebut akan bertugas menggalang sumber daya kesehatan dunia.

"Antara lain, menggalang sumber daya kesehatan dunia antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, pembelian alat kesehatan," jelasnya.

"Kemudian juga merumuskan standar protokol Kesehatan global yang antara lain mengatur perjalanan lintas batas negara agar standar protokol kesehatan di semua negara bisa sama," sambung Jokowi.

Kendati begitu, dia mengakui butuh peran serta dari seluruh negara di dunia terkait pembiayaan bersama untuk arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut. Namun, Jokowi menyebut biaya yang dikeluarkan jelas lebih kecil dibandingkan kerugian dunia saat kerapuhan sistem kesehatan global akibat pandemi Covid-19.

"Seharusnya negara maju tidak keberatan untuk mendukung inisiasi bersama ini. Dan tentu saja G20 akan sangat berperan sekali dalam menggerakkan pembangunan arsitektur ketahanan kesehatan global ini. Artinya, dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama di g20 terlebih dahulu," tutur Jokowi.