Guru Perempuan NU Malang Deklarasikan Cak Imin Jadi Capres di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Guru perempuan Nahdlatul Ulama (NU) se-Kabupaten Malang memberikan dukungan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk bisa jadi calon presiden di Pemilu 2024.

Diklaimnya, ada sekitar 125 orang guru swasta yang sebagian besar merupakan guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul athfal (RA) se-Kabupaten Malang memberikan dukungan.

"Kami para guru NU mendukung Gus Muhaimin Iskandar sebagai Calon Presiden 2024," kata Koordinator deklarasi, Ning Huriyah dalam keterangannya, Minggu (30/1/2022).

Meski demikian, mereka ada tiga tuntutan yang harus dibawa, diantaranya kemajuan Indonesia ditentukan oleh mutu pendidikan hari ini. Kedua, kemajuan Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Ketiga, kemajuan pendidikan juga harus didukung kebijakan pemerintah yang memihak pada pendidikan.

Karenanya Ning optimis jika Cak Imin diberikan kesempatan di Pemilu 2024, akan dapat membawa banyak dampak perubahan. Khsususnya di sektor pendidikan.

"Gus Muhaimin adalah sosok figur yang menurut kami visi misinya sama dengan kami. Terlebih beliau juga merupakan penerus pendiri NU, maka kami yakin beliau bisa meneruskan apa yang menjadi tujuan para pendahulu agar menjadi lebih baik lagi," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai nasib para pegawai honorer kedepan, pascapenghapusan status tenaga honorer per 2023.

"Jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah tidak sedikit. Selain itu, banyak dari mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai juga kebijakan ini menimbulkan masalah baru yakni tidak tertanganinya pelayanan publik," kata dia.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pemerintah harus memberikan solusi efektif sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Salah satunya melalui pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, dengan memperluas formasi yang dibuka mengingat rekrutmen PPPK yang dibuka pemerintah sejauh ini masih terfokuskan pada posisi tertentu seperti guru atau tenaga kesehatan.

"Saya juga mendorong agar Kemenpan-RB meminta seluruh instansi pemerintah serta pemerintah daerah agar mendata kebutuhan tenaga PPPK di instansinya masing-masing agar diajukan untuk dibuka rekrutmen PPPK di instansi tersebut untuk mengakomodir pengangkatan tenaga honorer," kata Cak Imin.