Stafsus Mensesneg: Presiden Mau Reshuffle Kabinet Besok Juga Tak Ada Masalah

Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi dapat melakukan reshuffle atau perombakan kabinet kapan saja. Dia optimistis masyarakat percaya dengan langkah yang diambil Presiden Jokowi terkait perombakan ini.

"Tidak ada persoalan. Presiden mau reshuffle detik ini atau tidak, sangat mungkin. Rakyat percaya langkah yang Beliau ambil. Ibarat orang dagang, lagi untung banyak, jadi bebas mau ambil pilihan beresiko tinggi atau rendah," kata Faldo kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

"Besok mau reshuffle juga tidak ada soal, mau jelang habis juga tidak ada masalah," sambung dia.

Dia mengatakan semua anggota kabinet sudah bekerja dengan optimal. Faldo percaya, masyarakat akan mengambil sikap, apabila ada pihak-pihak yang tak lagi satu visi dengan Jokowi.

"Kalau ada yang tidak seirama lagi dengan Presiden, hukuman paling berat itu datang dari rakyat. Tentunya, tidak ada yang berani berhadap-hadapan dengan pemimpin yang dicintai rakyat, kecuali mau ditinggalkan rakyat," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Namun, Jokowi tak berbicara kapan reshuffle kabinet itu akan dilakukan.

"Mungkin (reshuffle). Ya nanti," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Kedua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkannya swasembada beras, harga beras justru naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada kebijakan impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegas dia.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot