Dewan Pakar Golkar Soroti DPP Belum Ada Arahan di Pilpres 2024: Partai Jadi Loyo, Survei Turun Terus

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat untuk membahas urusan Pemilu 2024. Salah satu yang akan dibahas adalah evaluasi keputusan Munas Golkar 2019 yang mendorong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, sampai hari ini belum jelas arah Golkar kemana akan mendukung calon presiden. Maka itu, Dewan Pakar bakal melakukan evaluasi terhadap arah politik partai.

"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," jelas Ridwan ketika dihubungi, Minggu (9/7/2023).

Rapat Dewan Pakar tersebut bakal digelar pada Minggu, 9 Juli malam ini.

Dewan Pakar menyoroti sikap Golkar yang belum juga terarah. Padahal, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Tetapi belum juga ada keputusan soal capres yang didukung.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian arah partai mempengaruhi mesin Golkar di bawah. Menurut Ridwan, hal tersebut malah membuat Golkar di bawah menjadi loyo.

"Karena ini kan banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu. Kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo. Sehingga hasil surveinya turun terus," jelasnya.

"Jadi, ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar, karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nahkodanya kan akan ke mana," tegas Ridwan.

Lebih lanjut, ia menyoroti elektabilitas Airlangga yang belum bisa naik meski sudah lama didorong menjadi calon presiden. Maka itu Dewan Pakar mengambil langkah untuk membuat rekomendasi terkait arah Golkar supaya menjadi jelas.

"Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke Dewan Pakar," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com