Kapolri: Tugas TNI-Polri Jaga Keutuhan Masyarakat di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan tugas utama Polri dan TNI dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2024, adalah menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan serta kesatuan Bangsa Indonesia.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti kegiatan penyematan tanda kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, pada Selasa 14 November 2023.

“Dan yang lebih utama tugas Polri bersama TNI bagaimana menjaga keutuhan masyarakat, bangsa, persatuan dan kesatuan. Itu yang utama. Siapapun Presidennya," tutur Listyo dalam siaran persnya, Rabu (15/11/2023).

Menurut dia, pihaknya menyerukan masyarakat untuk bersatu karena  bangsa Indonesia sedang menghadapi permasalahan global.

Sebab itu, siapapun presiden yang dipilih masyarakat, nantinya juga akan menghadapi dinamika global untuk bertanggung jawab terhadap rakyat.

"Jadi kita lebih utamakan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang namanya keberagaman, bhinneka tunggal ika, pancasila dan itu yang harus kita jaga bersama," jelas Listyo.

Dia mengatakan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut pihaknya sudah berkeliling untuk menyampaikan dan menyaksikan deklarasi Pemilu 2024 damai.

"Ini sangat penting untuk masyarakat agar tidak terjadi polarisasi atau perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Karena itu persatuan dan kesatuan harus lebih diutamakan," Listyo menandaskan. 

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran mengatakan bahwa Polri telah menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Menurut Fadil, instruksi ini tertuang dalam dalam Surat Telegram (ST) Nomor 2407/X/2023. Hal ini disampaikan Fadil saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

“Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST (Surat Telegram) Nomor 2407/X/2023," kata Fadil dilansir dari Antara.

Fadil menambahkan, isu netralitas Polri merupakan isu yang mengemuka dalam pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, lanjut dia, surat telegram tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ucap Fadil. 

Dalam kesempatan yang sama, Fadil mengungkapkan, Polri telah melaksanakan tiga operasi untuk pengamanan Pemilu 2024.

Dia menyebut tiga operasi itu dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," ungkap Fadil.

Pertama, kata dia, adalah Operasi Nusantara Cooling System. Operasi itu melakukan deteksi, penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen, serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

Kedua adalah Operasi Mantap Brata, yakni operasi pengamanan untuk mencegah adanya gangguan nyata pada tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024.

Dia mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung oleh dua per tiga kekuatan Polri, sedangkan satu per tiga kekuatan Polri lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.

"Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu Serentak, maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres," tutur Fadil.

Terakhir, tambah dia, adalah Operasi Kontigensi Aman Nusa I, II, dan III. Dia menyebut, operasi kontingensi itu bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontingensi yakni yang disebabkan oleh adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.