HEADLINE: Muncul Wacana Gibran Jadi Calon Ketua Umum Golkar, Skenario Politik Baru Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Masa jabatan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar segera berakhir. Partai beringin akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru pada Desember 2024.

Salah satu nama bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang mencuat adalah Gibran Rakabuming Raka. Pada Pilpres 2024, putra sulung Presiden Jokowi itu diusung Partai Golkar menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. 

Menurut Pengamat Politik Usep S Ahyar, munculnya nama Gibran sebagai calon ketua umum Golkar merupakan bagian dari skenario politik yang disiapkan Jokowi setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Anggapan itu muncul setelah Jokowi bersebarangan dengan PDIP dalam Pilpres 2024.

"Iya itu terlihat tim Jokowi menyiapkan skenario karena sedang mencari partai untuk perlindungan. Bisa jadi Pak Jokowi mencalonkan anaknya, bisa jadi dia (Jokowi) pembina. Jadi khasnya Jokowi di beberapa skenario memainkan itu," ujar Peneliti Senior Populi Center ini kepada Liputan6.com, Senin (18/3/2024).

Ia menilai, bila Gibran tetap dicalonkan sebagai ketua umum Partai Golkar, maka jalannya tak akan mulus. Sebab, sejumlah tokoh senior Golkar sudah muncul menyuarakan keberatan bila ada AD/ART partai yang dilanggar oleh calon ketua umumnya.

"Perlawanan terlihat dengan pernyataan Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, yang menyatakan Golkar punya AD/ART bahwa ketum harus menjadi kader selama 5 tahun," kata Usep.

Partai Golkar, sambungnya, berbeda dengan PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep, adik Gibran Rakabuming Raka. "Mungkin PSI dengan beberapa skenario memasukan anak diterima dengan mudah. Sementara Golkar banyak juga tokoh yang kawakan yang malang melintang di dunia politik dan cukup senior. Saya kira tidak akan mudah."

Ia mengatakan, Golkar merupakan partai yang sudah melewati berbagai masa bahkan berbagai konflik. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki Ketua Umum Partai Golkar pun adalah kepiawaian mengatasi konflik.

"Konflik selesai dan di-manage menjadi kekuatan. Manajemen konflik bagus dan itu memerlukan orang berpengalaman dalam hal organisasi dan mencari gagasan baru tentang berpolitik itu hanya dipunyai oleh orang yang punya pengalaman di organisasi. Sementara Gibran kalau di lihat latar belakangnya tokoh muda lebih banyak muncul dan berkibar lebih banyak karena anak Jokowi," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio mengingatkan Gibran untuk menyelesaikan urusannya terlebih dahulu dengan PDIP, partai yang mengusungnya sebagai Wali Kota Solo. "Diurus dulu PDI Perjuangan bagaimana. Jadi dia mesti memastikan bahwa memang dia sudah keluar dari PDIP itu yang pertama."

Meski begitu, Hendri menyayangkan bila Gibran nantinya maju dan terpilih sebagai ketua umum Golkar menggantikan Airlangga. Sebab, selama duduk di pucuk pimpinan partai beringin, Airlangga memiliki banyak prestasi hingga membawa Golkar unggul dalam perolehan kursi parlemen pada Pemilu 2024.  

"Jadi aneh juga kalau kemudian Airlangga yang punya prestasi bagus memimpin Golkar, suara bertambah, kursi bertambah, kemudian harus didompleng, harus diturunkan dari jabatan itu. Itu menurut saya kalau sampai terjadi ya aneh secara politik. Walaupun di Golkar itu pendekar semua jadi memang harus kuat memimpin," ungkapnya saat berbincang dengan Liputan6.com.

Selain Gibran, nama lain yang saat ini bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, dan Bahlil Lahadalia. 

Terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, elit politik jangan mengulangi kesalahan saat Pilpres 2024 dengan meragukan kemampuan putra sulung Presiden Jokowi tersebut. "Saya kira elite politik jangan menganggap enteng Mas Gibran. Elite politik jangan mengulangi kesalahan menjelang Pilpres 2024, di mana banyak yang meragukan kemampuan Gibran," kata Qodari.

"Dalam berdebat misalnya, jadi saya kira harus belajar dari pengalaman itu, agar jangan terlalu prasangka terhadap kemampuan Gibran," lanjutnya.

Menurut dia, Gibran memiliki kemampuan di atas yang orang bayangkan, misalnya dalam Pilpres 2024. Sehingga jika diberi kesempatan, Gibran dinilai mampu menjalankan organisasi Partai Golkar. 

"Menurut saya, Gibran tetap bisa dibantu oleh tim dalam mengelola Partai Golkar nanti. Jadi, saya melihat Gibran ini sangat bisa menjalankan Partai Golkar, apalagi kalau dibantu oleh tim yang kuat, katakanlah misalnya ketua harian. Tapi itu semua sifatnya teknis," jelasnya.

Sementara di sisi usia, kata Qodari, pada 1 Oktober 2024 nanti ia akan menginjak usia 37 tahun sehingga sudah masuk kategori usia matang. "Kalau di negara lain, (pada usia tersebut) sudah (ada yang) menjadi perdana menteri, memimpin partai, dan jangan lupa bahwa Gibran ini akan ditempa oleh situasi dan kondisi karena dia harus mengemban jabatan sebagai wakil presiden."

Qodari menilai, Gibran sudah berhasil menjalankan uji publik dalam kontestasi Pilpres 2024 dan hasil rekapitulasi sementara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran meraih perolehan suara 58 persen.

Menanggapi namanya masuk bursa calon Ketua Umum Partai Golkar, Gibran mengaku, masih banyak tokoh senior yang lebih layak menempati posisi orang nomor satu di Partai Golkar. 

"Enggaklah, ya biar yang senior-senior. Yang lebih pengalaman saja," kata Gibran.

Mengenai kemungkinan penunjukannya sebagai ketum Partai Golkar yang baru, Gibran mengaku tidak mengetahui proses pemilihannya. "Ya saya enggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Yang jelas masih banyak tokoh senior," Gibran menegaskan.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil Munas pada Desember 2024. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan Munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan Munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies, Senin (18/3/2024).

Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum. "Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau."

Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.

"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.

Selama tidak ada perubahan AD/ART atau perubahan di musyawarah nasional luar biasa (munaslub), kata Adies, maka syarat tersebut harus dipenuhi putra sulung Jokowi itu.

"Jadi selama ini sebelum ada perubahan AD/ART, kami sebagai underbow Partai Golkar, tentunya masih berpatokan kepada AD/ART. Kita tidak berani berandai-andai apakah ini akan diubah atau tidak. Kita akan mengikuti saja, tetapi sampai saat ini kita harus ikut kepada aturan. Itu aturan baku dari Partai Golkar. Itu buku sakralnya Partai Golkar," kata dia.

"Jadi tegas itu pengurus Partai Golkar. Jadi, mau dia DPP, mau dia di provinsi, mau dia di mana, selama dia pernah jadi pengurus. Yang masalah kan kalau belum pernah jadi pengurus," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono juga turut merespons wacana pencalonan Gibran Rakabuming Raka di bursa Ketua Umum Golkar pada Munas Desember 2024.

"Belum ada Munas tuh. Perasaan ini tidak ada pembahasan apapun yang mengarah ke Munas," katanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini tidak mempersoalkan pendapat soal Gibran jadi calon ketum Golkar, hanya saja menurutnya sejauh ini belum ada pembahasan. Dave melihat persoalan pembahasan siapa saja calon ketua umum Golkar, baiknya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni pada Desember 2024.

Menurutnya, saat ini Partai Golkar sendiri masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan presiden dan wakil presiden hingga pilkada serentak 2024. "Sesuai jadwal, Munas akan diselenggarakan pada Desember ini, setelah selesai jadwal pelantikan presiden, kabinet dan pilkada."

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, Musyawarah Nasional atau Munas partai Golkar akan tetap berlangsung pada Desember 2024, sesuai dengan AD/ART.

Pernyataan Doli itu menanggapi soal isu Jokowi Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai calon ketum Golkar. 

"Dalam AD/ART hasil Munas 2019 dilaksanakan di bulan Desember. Bulan desember ini masih lama sekitar 9 bulan lagi jadi saya kira tidak perlu ramai-ramai bicara Munas," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/3/2024).

Meski menyatakan Golkar partai terbuka, namun ia mengingatkan bahwa Jokowi hingga kini masih menjadi kader PDIP. Ia menyebut pihaknya tentu menghormati PDIP.

"Sama-sama kita tahu Pak Jokowi kan sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDIP yang selama ini kita tahu beliau kader PDIP. dan PDIP belum pernah menyatakan juga mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDIP, itu kan kita juga harus hormati, kembali pada putusan," kata dia.

Sementara terkait isu Gibran juga masuk bursa calon ketum, Doli menyatakan pihaknya solid mendukung Airlangga Hartanto sebagai Ketum hingga periode berakhir.

"Saya kira soal Munas kita belum membicarakan secara detail, karena munas masih lama, dan soliditas kita solid mendukung Munas dilaksanakan Desember dan menuntaskan periode sampai akhir," katanya.

Adapun Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun termasuk Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai. Menurutnya, Golkar adalah partai politik (parpol) terbuka bagi siapapun. Bahkan partai berlambang pohon beringin ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai.

"Kita punya program panca sukses, salah satunya adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," kata Lodewijk di Nusa Dua, Bali.

Dia mengatakan, bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi Partai Golkar. Hal ini dinilai akan sangat membantu program-program inovasi Golkar.

"Bayangkan, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," katanya.

Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai.

Lodewijk juga tidak mempersoalkan pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran dalam kandidasi calon ketua umum Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menanggapi soal isu nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka masuk bursa ketua umum Partai Golkar.

Hasto mengakui banyak dinamika yang terjadi di PDIP. Dia lalu berbicara soal politik yang memerlukan karakter yang baik.

"Ya kalau kita lihat banyak dinamika tapi apa yang terjadi di PDIP saya pikir juga akan membangun kesadaran elite bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik," kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Pasalnya, lanjut dia politik bukan hanya sekedar elektoral. Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

"Kehidupan politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespons, kehendak rakyat pada masa depan itu yang akan mewarnai," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan saat ini ada jurang pembeda antara Jokowi-Gibran dan PDIP. Perbedaan itu, kata Hasto berkaitan dengan karakter PDIP sebagai partai perjuangan.

"Sudah kami sampaikan ada satu jurang yang membedakan. Karena ini berkaitan dengan karakter. Kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah, yang memiliki suatu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno, dari Bu Mega ketika menentang rezim yang sangat otoriter Soeharto selama 32 tahun," terang Hasto.

Hasto bilang karakter perjuangan itu menjadi kultur PDIP dalam berpolitik. Oleh sebab itu, Hasto menyebut PDIP menghormati segala gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi di Indonesia.

"Sehingga kami mengapresiasi terhadap civil society, kampus yang memanggil, dan seluruh para pakar yang bergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita," ujar Hasto.